Konferensi
Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e
Conference
on Sustainable Development in East Timor
Konferensi Pembangunan Yang Berkelanjutan Dili, Januari 25-31, 2001
Hasil-hasil Lokakarya 22lokakaryamengenai pembangunan berkelanjutan pertama menentukan 4 isu pokok, dan selanjutnya mencatatbeberapa strategi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Di sini kita tidak dapat membahas hasil-hasil dari setiap lokakarya tetapi semua isu-isu, prioritas, strategi dan kesempatan yang ada akan tercantum dalam suatu buku tentang jalannya konferensi, yang akan diterbitkan setelah berakhirnya konferensi.
Dokumen berikut adalah ringkasan hasil-hasil
lokakarya.
Pembangunan Ekonomi secara Berkelanjutan
Pada semua tingkat masyarakat terdapat hubungan antara ekonomi,,lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan rakyat Timor tergantung pada lingkungan hidup yang sehat, utuh, dan produktif. Lebih dari 400 tahun penjajahan Portugal, dan 25 tahun penjajahan Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kemiskinan yang tersebar. Pembangunan berkelanjutan adalah dasar pokok cita-cita mengurangi kemiskinan di Timor Lorosa’e.
Teknologi yang tepat, penghasilan pendapatan alternatif, akses terhadap mikro-kredit, pariwisata ekologis, penambahan nilai (value-adding), dan sertifikasi kopi merupakan kesempatan untuk membanguna ekonomi secara berkelanjutan. Keikutsertaan wanita dalam semua tingkat pengambilan keputusan, dan jaminan bahwa wanita mendapat akses ke pendidikan dan kesempatan, juga penting sekali untuk mencapai pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.
Melalui kebijaksanaan pembeliaannya, pemerintah
dapat menyokong perusahaan-perusahaan lokal yang berpraktek secara berkelanjutan,
seperti industri daur ulang. Persediaan air dan prasarana dapat dicapai
melalui kerjasama di antara perusahaan dan pemerintah. Tindakan-tindakan
tersebut bisa membantu merangsang pasar-pasar untuk membuat produk-produk
dan jasa-jasa domestik. Pajak-pajak, subsidi-subsidi, penetapan harga tenaga
(energi) dan biaya untuk pemakaian listrik, seharusnya dirancang agar dapat
bekerja untuk dan bukan melawan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan-perencanaan
keuangan untuk investasi, mata uang, pinjaman dari negara lain dan anggaran-anggaran
memerlukan analisis pembangunan berkelanjutan yang tepat. Perlu adanya
keterbukaan (transparency) dalam keputusan di tingkat nasional mengenai
pembangunan yang bersifat keuangan.
Pendidikan - di semua tingkat masyarakat
Di konferensi, pendidikan ditentukan sebagai strategi utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat yang berpendidikan merupakan aset nasional, dan program-program penelitian yang berkait seharusnya menjadi prioritas tinggi untuk Pemerintah dan sumber-sumber LSM.
Program-program dan bahan-bahan pendidikan
harus dirancang sesuai denganisu-isu prioritas yang telah dibahas dalam
lokakarya konferensi dan yang terdaftar dibawah ini. Kurikulum mengenai
pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup perlu ditulis dan diajarkan
di sekolah-sekolah. Masih diperlukan guru-guru dan semua guru membutuhkan
pelatihan khusus mengenai isu-isu pembangunan yang berkelanjutan dan bagaimana
mereka dapat melibatkannya kedalam kurikulum umum. Program-program semacam
ini perlu dibuat secara bervariasi untuk memenuhi keperluan dan tingkat
pendidikan yang berbeda-beda di Timor Lorosaè.
Keperluan program pendidikan pembangunan
yang berkelanjutan yang ditentukan dalam lokakarya meliputi: perguruan
tinggi, sekolah, masyarakat desa, wanita, nelayan dan petani, seminar untuk
tukang bangunan dan perusahaan bangunan asing, perusahaan pariwisata, pelatihan
di bidang bahasa, pendidikan hukum adat dan budaya, pelatihan di bidang
internet, ketrampilan kerja, kesehatan, kesehatan gizi, kesehatan ibu hamil,
pendidikan mengenai kesehatan pribadi, pendidikan mengenai proyek-proyek
besar seperti tambang-tambang dan dampaknya terhadap masyarakat, pendidikan
tentang politik dan fungsi masyarakat sipil, ketrampilan pemasaran, pendidikan
teknik, perlindungan daerah penampungan air (water catchment), reboisasi,
kesehatan lingkungan hidup dan pendidikan pimpinan masyarakat.
Program pendidikan harus diadakan secara formal dan non-formal dengan menggunakan contoh-contoh praktis bilamana perlu seperti memperagakan teknik pertanian yang berbeda; cara-cara pembangunan, seperti membangun WC dengan cara yang baik, pemeliharaan dan perbaikian teknologi yang tepat, energi alternatif dan pilihan terhadap, daur ulang, pengurangan sampah dan pembuangannya dan penampungan air hujan. Bantuan dengan mikro-kredit akan sangat diperlukan bila petani, nelayan dll. diharapkan membeli peralatan.
Pendidikan umum mengenai isu-isu pembangunan
yang berkelanjutan harus dilakukan dengan bantuan media seperti penggunaan
poster, radio dan televisi. Pers yang bebas dan mandiri juga ditentukan
sebagai hal yang sangat penting untuk dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Bahan-bahan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan juga harus disediakan
di perpustakaan.
Pemberdayaan Kemampuan- pada semua tingkat masyarakat
Setelah lebih dari 400 tahun penjajahan dari Portuguese, ditambah dengan 24 tahun lebih dijajah Indonesia, rakyat Timor Lorosa’e mengingingkan agar diikutsertakan secara aktip dan dididik dalam proses pembangunan berkelanjutan. Inilah tema kuat yang muncul dari lokakarya-lokakarya yang telah dilalui. Saat ini ada keperluan yang mendesak untuk memperdayakan masyarakat pada tingkat lokal melalui struktur tradisional dan organisasi seperti golongan-golongan wanita, golongan-golongan pemuda, LSM-LSM d.l.l, agar mereka dapat mengambil peran dalam pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah yang ditentukan selama konferensi pembangunan berkelanjutan ini.
Perlu juga dipercepatkan proses “Timorisasi”, dimana orang Timor Lorosae diberikan posisi yang bertanggung jawab dalam pemerintahan, sedangkan UNTAET diharapkan di masa depan hanya akan berperan sebagai pendamping untuk memberikan pengarahan.
Pemuda, khususnya para pelajar dan mantan
pegawai pemerintah (Portuguese maupun Indonesia) perlu dipanggil untuk
berpartisipasi dalam program-program pelatihan yang membahas masalah-masalah
specifik mengenai pembangunan yang berkelanjutan seperti tercantum dalam
lembaran pendidikan hasil lokakarya konferensi ini. Petugas lapangan harus
ditempatkan diseluruh daerah di Timor Lorosae, dan harus dipertimbangkan
juga keadilan untuk daerah pedesaan, supaya mereka juga menerimaporsi materi
dan pelatihanyang sama. Sebenarnya, banyak masalah yang harusnya diselesaikan
di tingkat pedesaan (mis, kesehatan pribadi dan pembuangan sampah), dan
oleh karena itu masyarakat lokal harus diberikan pengetahuan yang cukup
supaya bisa memgambil keputusan sendiri.
Proses Perencanaan yang Terpadu dan Transparan
Pembangunan berkelanjutan memerlukan transparansi dalam manajemen keuangan, perencanaan lintas-sektor yang bersifat holistik (menyeluruh), yang menghubungkan masalah lingkungan hidupdengan sektor-sektor lain. Misalnya, masalah-masalah kesehatan disebabkan oleh lingkungan, seperti penyebaran penyakit melalui kualitas air yang rendah atau pembuangan sampah yang tidak teratur, serta air kotor yang dibuang.
Perencanaan harus didasarkan pada pengetahuan masyarakat lokal. Perlu adanya pendekatan yang terpadu dan transparan, yang diatur oleh, dan termasuk di dalamnya, analisa dampak lingkungan (ADL).
Perencanaan infrastruktur harus bersifat lintas-sektoral (mis, pembuangan sampah harus dikoordinasikan dengan bidang transportasi, dan kapasitas aliran air harus ditinjau kembali jika perencanaan keparawistaan dimulai). Kerjasama antar departemen-departemen diperlukan sebab akan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk masyarakat Dibutuhkan rencana supaya keperluan-keperluan energi dipenuhi. Grup “Penghasilan Energi Secara Berkelanjutan di Masa Depan” mungkin bisa didirikan untuk membantu dengan pembuatan kebijaksanaan dalam bidang penghasilan energi.
Perencanaan harus didukung oleh data yang baik. Di banyak daerah datanya sangat kurang dan kadang tidak ada sedangkan daerah-daerah yang merupakan prioritas harus ditentukan agar dapat dikumpulkan datanya. Data-data dan informasi yang merupakan dasar dari semua keputusan perencanaan harus disediakan kepada masyarakat lokal. Keputusan mengenai pembagian wilayah, sumber-daya dan managemen harus transparan dan bertanggungjawab. Sistem informasi geographik (GIC) dapat digunakan disini.
Perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan
masyarakat, dandilakukan melalui dua pendekatan sekaligus: Dari bawah ke
atas (bottom-up) dan dari atas ke bawah (top-down), antara Knua <> Aldeia
<> Suko <> Conshello <> Distrik <> Negara, yang memungkinkan
dua aliran pendapat sekaligus.
Pengembangan Kebijakan dengan Melibatkan Masyarakat
Beberapa lokakarya telah menentukan perlu adanya kebijakan pemerintah yang jelas untuk mengarahkan pembangunan Timor Lorosae pada masa depan. Kebijakan-kebijakan dan pembuatan kebijakan pembangunan seharusnya menunjukkan kemerataan dalam akses terhadap sumber daya dan pelayanan.
Di konferensi, besar dukungannya supaya kebijakan-kebijakan tersebut dikembangkan dengan konsultasi masyarakat supaya mereka sendiri memiliki ide-ide dari kebijakan itu Kebijakan tersebut harusnya juga mencerminkan keperluan untuk menemukan solusi-solusi yang praktis dan keperluan-keperluan tersebut dirinci secara tertulis oleh sekelompok orang yang terdiri dari berbagai bidang keahlian.Kebijakan final harusnya termasuk pendapat dan keperluan masyarakat lokal. (contohnya, seharusnya kebijaksanaan pertanian mencerminkan keperluan petani-petani).
Perlu adanya komunikasi dan konsultasi secara terus menerus dengan LSM yang bekerja dengan masyarakat setempat.
Bidang kibijakan pembangunan yang berkelanjutan
yang diajukan dalam lokakarya-lokakarya termasuk antara lain Pemakaian
Tanah dan Pembagian Wilayah, Perikanan, Pengelolaan Penampungan Air, Kehutanan,
Tambangan, Impor/Ekspor, Investasi, Pertanian khususnya Pertanian Tebas-bakar,
Impor makanan yang direkayasa secara genetis, Kepariwisataan, Tenaga (Energi)
dan Pengelolaan Limbah.
Sistem Peraturan, Penegakan dan Hukuman yang Transparan
Peraturan dalam sejumlah bidang merupakan keperluan yang mendesak, khususnya kepemilikan tanah dan kepemilikan oleh orang asing.
Seharusnya peraturan ditulis dengan konsultasi
dengan tokoh-tokoh adat supaya mengakui tanah adat, tanah individu, dan
cara penentuan pembagian tanah yang berbeda-beda seperti tanah kehutanan,
pertanian, industri dan kepariwisataan. Diperlukan juga peraturan kewarganegaraan,
hak pergunaan investor asing, mekanisme untuk pemecahan pertengkaran kepemilikan
tanah, impor/ekspor, penilaian pengaruh terhadap sosial dan lingkungan
hidup dari tambangan dan proyek-proyek besar, pertanggungjawaban dari perusahaan,
pencegahan polusi dan pembuangan sampah. Peraturan pembangunan juga diperlukan.
Peraturan diperlukan untuk menjaga hak
asasi manusia, hak sipil, lingkungan hidup dan hak para buruh.
Seharusnya peraturan mempunyai mekanisme
penegakkan, serta sumber daya manusia dan materi yang didedikasi terhadap
penegakannya, bersama dengan sebuah sistem hukuman yang mencerminkan beratnya
pelanggaran.
Pengakuan Struktur Masyarakat dan Pengetahuan Tradisional
Hak-hak orang pribumi dan hukum adat harus diakui. Menghormati budaya tradisional dan menghargai produk-produk setempat juga penting. Bahan-bahan tradisional memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan dengan bahan-bahan impor, dan teknologi moderen dapat digunakan untuk menambah baiknya pola-pola tradisional. Pengakuan hukum adat dapat membantu mencegah masalah seperti penebangan hutan dan pencemaran. Pengetahuan dan pengalaman orang-orang tradisional sangat berharga karena kuatnya kedekatannya dengan tanah, udara, dan air. Penemuan kembali pengetahuan tradisional dan hukum adat harus diutamakan.
Bahasa Indonesia:
Jan
25-31 KPB: Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa’e
Article added July 27
"Konferensi ini mengusulkan agar definisi
yang sudah diakui dunia internasional tentang pembangunan berkelanjutan
akan dipakai di Timor Lorosa’e, yaitu: “pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan
generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”. Pembangunan berkelanjutan menjawab
keterkaitannya antara lingkungan hidup, ekonomi dan kesejahteraan sosial.
... Kemajuan hanya dapat dicapai apabila ada keberanian untuk mengambil
tindakan. Tindakan-tindakan untuk memulai penerapanpembangunan berkelanjutan
sebaiknya dimulai hari ini, dan sebaiknya tidak ditunda-tunda untuk dilakukan
suatu saat nanti di masa depan." Konferensi
Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e
Jan
25-31 KPB: REKOMENDASI: Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa’e
Article added Aug 3
"Di samping usulan-usulan spesifik yang
muncul di dalam makalah konferensi dan lokakarya, ada tujuh rekomendasi
umum yang disepakati. Rekomendasi ini mewakili titik awal yang penting
untuk memulai perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa’e."
Konferensi
Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e
Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e: http://members.tripod.com/sd_east_timor/
Bahasa Inggeris / bahasa Timor Timur (Tetum) / bahasa Portugis: