BD Surat infornasi mingguan mengenai TL
Halaman Uatama .......Bahasa Indonesia .......Cari situs-Web ini
"Timor-Timur kini tengah memasuki tahap akhir yang penting dari proses transisi menuju kemerdekaan penuh. ... Tetapi sekarang partai-partai boleh menduduki ‘centre stage’ untuk memainkan peranan penting mereka dalam suatu proses demokrasi. Ini adalah suatu kemajuan yang positif dan sehat di mana kelebihan seseorang tidak menjadi faktor yang melemahkan. ... Berapa banyak partai yang akan bertanding dalam pemilihan? Siapa pemimpin partai-partai tersebut dan bagaimana mereka dapat dihubungi? Seberapa berbeda partai-partai ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Apa ide-ide dan kebijakan mereka terhadap pembangunan di Timor Timur, kebijakan luar negeri dan sebagainya?" Pat Walsh, Badan Bantuan Luar Negeri Australia

Bahasa Indonesia:

http://www.acfoa.asn.au/advocacy_&_policy/East_Timor/Partai.PDF
(PDF format 138KB)

Bahasa Inggeris:

http://www.acfoa.asn.au/advocacy_&_policy/East_Timor/ET%20Political%20Parties.pdf
(PDF format 138KB)


PARTAI-PARTAI DAN KELOMPOK-KELOMPOK POLITIK DI TIMOR TIMUR

Catatan Briefing

Pat Walsh

Australian Council for Overseas Aid

(Badan Bantuan Luar Negeri Australia)

Development Issues 9/Maret 2001

ACFOA House, 14 Napier Close, Deakin ACT 2600. Private Bag 3, Deakin ACT 2600. Tel (02) 6285 1816 Fax (02) 6285 1720

Email: acfoa@acfoa.asn.au

Pendapat yang dikatakan di karangan Development Issues ini tidak perlu pandangan resmi dari ACFOA.


DAFTAR ISI

Daftar istilah
Prakata
Kata pengantar

1. APODETI Pro Referendo
2. BRTT
3. CNRT
4. CPD-RDTL
5 FRETILIN
6. KOTA
7. PDC
8. PDM
9. PNT
10.  PPT
11. PSD
12. PST
13. TRABALHISTA
14. UDC
15. UDT

Appendix 1: Agenda politik
Appendix 2: Peraturan dalam Partai-Partai Politik
Appendix 3: Gereja Katolik dan Politik


ACFOA berterima kasih atas bantuan Oikoumene Foundation dalam proyek ini.

DAFTAR ISTILAH

APODETI Associacao Popular Democratica de Timor Pro Referendo (Asosiasi Demokrasi Populer di Timor)

ASEAN Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara

BRTT Barisan Rakyat Timor Timur

Carnation Revolution Kudeta militer damai di Portugal pada tanggal 25 April 1974 yang mengangkat bunga carnation sebagai simbolnya. Kudeta tersebut mengakhiri setengah abad pemerintahan diktator dan Portugal melepaskan wilayah jajahannya di luar negeri.

CNRM Conselho Nacional de Resistancia Maubere (Badan Nasional Perlawanan Maubere)

CNRT Conselho Nacional da Resistancia Timorense (Badan Nasional Perlawanan Timor)

CPD-RDTL Conselho Popular pela Defesa de Republica Democratica de Timor Leste (Badan Populer untuk Pertahanan Republik Demokrasi Timor Timur)

CPLP Konperensi Negara-Negara Berbahasa Portugis

DRET Republik Demokrasi Timor Timur

ETDF Angkatan Bersenjata Timor Timur (pengganti Falintil)

ETTA Administrasi Transisi Timor Timur (juga UNTAET)

FALINTIL Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor-Leste (Angkatan Liberasi Nasional Timor Timur)

FRETILIN Frente Revolucionaria do Timor-Leste Independente (Front Revolusi Kemerdekaan Timor Timur)

KOTA Klibur Oan Timor Asuwain (Asosiasi Pejuang Timor)

LIURAI raja tradisional

Magna Carta Pernyataan hak asasi manusia dan pokok-pokok lain yang diadopsi oleh CNRT sebagai dasar kongresnya pada tahun 1998

NC Badan Nasional (ditunjuk oleh UNTAET sebagai badan penasihat hukum Timor Timur)

PC Badan Tetap (komisi eksekutif) CNRT

PDC Partido Democrata Cristao (Partai Kristen Demokrat Timor)

PDM Partido Democratico Maubere (Partai Demokrasi Maubere)

PKF Pasukan Perdamaian PBB

PNT Partido Nacionalista Timorense (Partai Nasionalis Timor)

PPT Partido do Povo de Timor (Partai Rakyat Timor)

PSD Partido Social Democrata Timor Lorosae (Partai Sosial Demokrat Timor Timur)

PST Partido Socialista de Timor (Partai Sosialis Timor)

RDTL Republica Democratica de Timor Leste (Republik Demokrasi Timor Timur)

TRABALHISTA Partido Trabalhista (Partai Buruh Timor)

UDC Uniao Democrata-Crista de Timor (Serikat Demokrasi Kristen Timor)

UDT Uniao Democratica Timorense (Serikat Demokrasi Timor)

UNTAET Administrasi Transisi PBB di Timor Timur

UNTAS Uni Timor Aswain (Persatuan Para Pejuang Timor), sayap politik milisi pro Indonesia, yang didirikan di Timor Barat pada bulan Pebruari 2000.


PRAKATA

Badan Bantuan Luar Negeri Australia (ACFOA) telah mengikuti dengan cermat kejadian-kejadian di Timor Timur sejak tahun 1974-75 ketika partai-partai politik mulai muncul di Timor Timur setelah Portugal memutuskan untuk melepaskan daerah jajahannya. Pada waktu itu, sebagai badan pengatur organisasi-organisasi komunitas Australia yang terlibat dalam bantuan luar negeri dan pembangunan, ACFOA diminta bantuannya oleh Timor Timur. Jose Ramos Horta yang saat itu masih muda merupakan salah satu dari sejumlah orang Timor Timur yang mendatangi ACFOA dan mencari dukungan bagi pembangunan negara yang baru ini.

Setelah perang sipil pada tahun 1975, ACFOA berkunjung ke Timor Timur dan, lewat anggota kami, menyalurkan bantuan sebagai tanggapan atas situasi kemanusiaan. Setelah pendudukan Indonesia dan penyatuan ke dalam wilayahnya ACFOA ditolak masuk ke dalam wilayah Timor Timur, namun ACFOA tetap mencari kemungkinan melakukan apa yang dapat dilakukannya di luar wilayah Timor Timur dengan cara memantau konflik dan pengaruh kemanusiaannya, menyebarkan informasi, melakukan advokasi hak-hak asasi manusia dan jaringan kerja internasional.

ACFOA baru diijinkan kembali masuk ke dalam Timor Timur pada tahun 1989. Suatu delegasi kecil mengunjungi Dili untuk mendiskusikan dengan Uskup Belo mengenai dukungan ACFOA atas surat pentingnya yang ditujukan bagi PBB yang menyuarakan referendum. Seperti kita ketahui kini, referendum ini diadakan oleh PBB pada tahun 1999 dan menghasilkan pilihan yang bulat untuk kemerdekaan.

Setelah selang waktu 27 tahun, partai-partai politik Timor Timur telah kembali untuk melanjutkan pekerjaannya yang dimulai pada tahun 1974. Partai-partai ini adalah lembaga-lembaga penting yang akan memiliki pengaruh mendasar bagi pembanguan masa depan Timor Timur.

ACFOA telah mengangkat ‘catatan briefing’ ini untuk menawarkan bagi anggotanya dan bagi banyak teman Timor Timur di seluruh dunia suatu jendela untuk masuk ke dalam partai-partai ini dan gerakan-gerakan yang telah dan akan terus membentuk tatanan politik dalam pembangunan Timor Timur. Sebagaimana dicatat oleh penyusun, tulisan ini akan perlu diperbaharui secara tetap tentu setelah pendaftaran resmi partai-partai dan setelah pembentukan kebijakan-kebijakan partai telah dikembangkan lebih lanjut.

ACFOA ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada Oikumene Foundation di Canberra atas dukungannya terhadap proyek ini dan kepada Pat Walsh untuk riset dan penulisan paper ini karena keterlibatannya yang sangat lama dengan masalah ini dan hubungannya dengan banyak pemeran Timor Timur yang disebutkan dalam halaman-halaman paper ini.

Setelah sejauh ini menjalani perjalanan panjang bersama Timor Timur, ACFOA tetap memiliki minat yang besar untuk masa depan Timor Timur. Kami berharap tulisan ini akan menyumbang pada pemahaman yang lebih mendalam akan situasi politik dan menyumbang pada pembangunan suatu proses politik yang bersikap terbuka, kreatif dan koperatif sejalan dengan persiapan Timor Timur memasuki pemilihan umum yang demokratis dan pembentukan Undang-Undang Dasar menjelang akhir tahun ini.

Jim Redden, Direktur Kebijakan ACFOA


KATA PENGANTAR

Timor-Timur kini tengah memasuki tahap akhir yang penting dari proses transisi menuju kemerdekaan penuh. Pemilihan umum nasional Sidang Utama untuk membentuk Undang-Undang bagi negara baru akan dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2001. Selama beberapa bulan berikutnya pembuat keputusan dan kekuasaan akan diserahkan oleh Administrasi Transisi PBB (UNTAET) kepada badan eksekutif dan legislative Timor Timur yang dipilih secara demokrasi.

Dalam persiapan menjelang momentum bersejarah yang akan dilaksanakan bertepatan dengan 2 tahun peringatan pemilihan umum tanggal 30 Agustus 1999 di mana sebagian besar penduduk Timor Timur memilih kemerdekaan, akan diadakan program registrasi dan pendidikan bagi pemilih dan suatu ketentuan registrasi bagi partai-partai politik dan kandidat independen telah diumumkan.

Sampai saat ini, badan independen CNRT telah menduduki arena utama. Hal ini berdampak pada penggeseran partai-partai politik yang, seperti gerilya FALINTIL sebelum suara Agustus 1999, telah mengalami masa ‘cantonment’ politik yang perlu untuk kepentingan persatuan nasional. Tetapi sekarang partai-partai boleh menduduki ‘centre stage’ untuk memainkan peranan penting mereka dalam suatu proses demokrasi. Ini adalah suatu kemajuan yang positif dan sehat di mana kelebihan seseorang tidak menjadi faktor yang melemahkan.

Pada bulan Nopember 1999, ACFOA menerbitkan tulisan mengenai latar belakang CNRT yang berjudul ‘Dari Oposisi ke Proposisi: Badan Nasional Perlawanan Timor (CNRT) dalam Masa Transisi’, yang menyumbang kepada penerimaan dunia internasional yang informatif dan positif terhadap CNRT. Diharapkan tulisan ini dapat memainkan peranan yang sama sehubungan dengan partai-partai politik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pengamat dan pihak-pihak lainnya mengenai para pemain yang baru ini. Berapa banyak partai yang akan bertanding dalam pemilihan? Siapa pemimpin partai-partai tersebut dan bagaimana mereka dapat dihubungi? Seberapa berbeda partai-partai ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Apa ide-ide dan kebijakan mereka terhadap pembangunan di Timor Timur, kebijakan luar negeri dan sebagainya?

Bagi beberapa partai-partai masalahnya adalah melanjutkan apa yang dimulai 27 tahun yang lalu menggunakan, dalam beberapa hal, pemeran-pemeran yang sama. Partai-partai yang lain merupakan suatu ciptaan yang baru. Namun baik partai-partai lama maupun yang baru, terdapat banyak kesamaan di antara pemimpin partai-partai tersebut. Pengalaman mereka selama masa Indonesia yang sangat sulit mengambil manfaat seperti manusia dan politikus. Mereka juga mempunyai keuntungan berkarya pada suatu lingkungan global pasca Perang Dingin di mana terdapat suatu keinginan baik untuk membantu Timor Timur dan banyaknya pengalaman dari negara-negara yang baru berdiri yang dapat dipelajari. Para pemimpin partai ini juga memiliki tantangan yang sama, tantangan yang menyenangkan sekaligus mengecilkan hati, dalam merancang dan mengarahkan negara Timor Timur yang baru yang berbeda dengan tahun 1974-5 kini tak dapat disangkal telah menuju kemerdekaan.

Sebagian orang akan menyapa dengan sinis kembalinya Timor Timur di publik, yang lainnya akan merasa khawatir karena kembalinya aksi kekerasan politik di Timor Timur belakangan ini. Perlu ditekankan bahwa advokasi kekerasan ini hanyalah suatu bagian minoritas dan tidak akan bertahan dengan unggulnya atmosfir nasional. Dapat dilihat jelas dari catatan-catatan ini bahwa mayoritas dari partai-partai politik dan pemimpin mereka di Timor Timur bukan hanya menyadari sepenuhnya panggilan sejarah mereka namun juga bertekad untuk membangun suatu budaya politik baru yang memiliki toleransi dan respek penuh terhadap hak asasi manusia termasuk hak asasi lawan politik mereka. Mereka harus dibantu sepenuhnya dalam usaha ini dan dijamin bahwa mereka akan mendapat imbalan karena posisi mereka pada pemilihan nanti. Dukungan ini juga termasuk pengembangan kapasitas dan pengembangan kebijakan.

Catatan-catatan ini belum lengkap. Gambaran lengkap baru dapat ditampilkan setelah partai-partai ini berhasil mendaftar ke UNTAET dan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih terperinci dibandingkan dengan yang ada saat ini. Dokumen in terpusat pada masa sekarang dan masa depan, bukan masa yang lampau. Namun sedapat mungkin latar belakang sejarah juga diikutsertakan. Ini adalah bagian utama dari sebuah curriculum vitae yang transparan tanpa bermaksud membahayakan (compromising) suatu partai atau tokoh politik tertentu. Timor Timur tengah berada dalam proses penemuan kembali jati dirinya sebagai suatu masyarakat dan bangsa. Partai-partai politik dan para pemimpinnya layak diberikan pilihan yang sama.

Sedapat mungkin, semua informasi dalam halaman-halaman berikut dari dokumen ini disusun berdasarkan wawancara dengan pemimpin-pemimpin atau pejabat partai politik dan juga berdasarkan dokumen-dokumen tertulis yang dapat diakses. Saya juga dibantu oleh beberapa pengamat yaitu: Dionisio Babo Soares, Jenny Grant, Kirsty Sword Gusmao, Florence Martin, Lynn Hastings, Paula Pinto, Fr Peter Puthenkandam, Helen Hill and David Scott. Untuk sejarah pre-referendum saya menggunakan tulisan-tulisan berikut: Timor, A People Betrayed oleh James Dunn (1996), East Timor: Nationalism and Colonialism oleh Jill Jolliffe (1978), Funu, the Unfinished Saga of East Timor, oleh Jose Ramos Horta (1987), Fretilin: the Origins, Ideologies and Strategies of a Nationalist Movement in East Timor, oleh Helen Hill (1978), dan A Long Journey of Resistance: the Origins and Story of the CNRT, oleh Sarah Niner (Bulletin of Concerned Asian Scholars, 2000).

Jika terdapat kesalahan dalam tulisan ini adalah sepenuhnya kesalahan saya dan saya sangat menghargai koreksi atas kesalahan-kesalahan tersebut. Saya juga menghargai jika ada yang memberikan informasi tentang langkah-langkah awal kebijakan dan perkembangan lainnya untuk memperbaharui laporan ini dari waktu ke waktu. Dokumen ini juga dapat diakses melalui website ACFOA yaitu: www.acfoa.asn

Pat Walsh

Mobile 040 999 7030

Email: pat@office.minihub.org


1.APODETI PRO REFERENDO

Associacao Popular Democratica de Timor Pro Referendo

Asosiasi Demokrasi Populer Timor Pro Referendum

Faka-fakta penting:

Pemimpin: Frederico Almeida Santos Costa

Sejarah: partai pendukung otonomi yang didirikan pada tahun 1974, sekarang bertekad mendukung kemerdekaan dan demokrasi

Link: anggota CNRT dan Badan Nasional

Status: partai kecil mencoba memulai suatu langkah baru
 

1. KONTAK

Alamat: Pro Referendo, c/- Frederico Almeida Santos Costa, CNRT Office, Balide, Dili, East Timor.

Tel + 670 390 324 994

Mobile 041 930 9561; 041 946 5819
 

2. PIMPINAN PARTAI

* Presiden dan Perwakilan Badan Tetap CNRT: Frederico Almeida Santos Costa
Salah satu pendiri partai. Lahir di Los Palos, mantan pegawai negeri semasa administrasi Portugis. Selama pemerintahan Indonesia menjabat sebagai pegawai bea cukai dan saat ini telah pensiun.
* Wakil Presiden dan Anggota Badan Nasional: Laurentino Domingos Luis De Gusmao
Selama masa Portugis bertugas sebagai bendahara di wilayah Baucau. Memegang beberapa posisi senior selama pemerintahan Indonesia, termasuk sebagai pemimpin kabinet. Kini telah pensiun.
* Sekretaris: Joao Baptista Dos Santos.
Lahir di Los Palos pada tahun 1951. Menjalani pendidikan seminari dan mantan pegawai negeri Portugis. Posisi sebagai anggota beberapa departemen selama pemerintahan Indonesia dan pernah menjabat wakil bupati di Los Palos. Saat ini mengajar Sejarah dan Bahasa Portugis di Dili.
 

3. LATAR BELAKANG

APODETI didirikan pada tanggal 27 Juli 1974 dalam dukungan terhadap ‘integrasi otonomi ke dalam Republik Indonesia berdasarkan hukum internasional’ sebagai alternatif terhadap pilihan yang ditawarkan oleh UDT (federasi dengan Portugal) dan FRETILIN (kemerdekaan penuh). Manifesto partai ini juga mengomentari ‘kegagalan kolonisasi Portugis atas Timor’ dan mendorong APODETI untuk memperkenalkan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan menjunjung hak-hak asasi penting, pembagian kekayaan yang merata, upah minimum, hak untuk mogok, bebas biaya pendidikan dan kesehatan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat. APODETI mendukung kebebasan beragama dan menentang diskriminasi ras namun memiliki kecendrungan positif terhadap gereja Katolik dan komentator mencatat sikapnya yang anti kulit putih.

Partai ini mendapat dukungan dari raja-raja lokal terutama liurai dari Atsabe, beberapa bagian dari komunitas Islam dan yang lainnya. Namun pengikutnya hanya dalam jumlah kecil dan dukungannya yang kontroversi terhadap integrasi dengan Indonesia sebagai pilihan ketiga memberikan partai ini profil yang lebih tinggi daripada yang layak diberikan bagi suatu partai yang sekecil APODETI. Partai ini mendapatkan dana dan dukungan dari pemerintah Indonesia dan dua orang dari pemimpin-pemimpin terdahulu adalah gubernur-gubernur pertama Timor Timur yang diangkat oleh Indonesia. Salah satunya adalah Guilherme Goncalves yang belakangan mencela pendudukan oleh Indonesia selama Dialog All Inclusive Intra Timor Timur pertama yang dibentuk oleh PBB.

Menyadari rekor buruk partai ini, juru bicara APODETI yang kontemporer menekankan bahwa tujuan APODETI hanyalah untuk mengamankan ‘kemampuan bertahan’ (viability) Timor Timur sebagai propinsi Indonesia yang memiliki otonomi, bahwa partai ini selalu mendukung suatu referendum populer yang menentukan status politik Timor Timur dan bahwa partai ini menentang penggabungan secara paksa. Dalam pernyataan publiknya pada kongres CNRT bulan Agustus 2000 APODETI menerima hasil pemilihan umum tanggal 30 Agustus 1999 dan menambah ‘Pro Referendum’ pada titelnya. APODETI adalah anggota CNRT dan dalam Badan Tetap CNRT diwakili oleh presidennya, Frederico Santos Costa.
 

4. ORGANISASI DAN KEBIJAKAN

APODETI bertekad untuk mendukung perkembangan nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat Timor Timur berdasarkan:

Tingkat dukungan terhadap APODETI tidak diketahui, namun diperkirakan cukup kecil. Partai ini tidak memiliki sumber daya, pegawai yang dibayar, struktur atau jalur hubungan internasional. Daftar pendukung dan simpatisan partai ini sedang dipersiapkan dan struktur partai sedang dibangun kembali. Partai ini belum mengadakan suatu kongres namun pemimpin-pemimpinnya mengadakan rapat-rapat untuk mengatasi masalah-masalah sehari-hari, misalnya tugasnya di dalam kongres CNRT atau pertimbangan-pertimbangan Badan Nasional.

APODETI mendukung:

APODETI Pro-Referendum dilaporkan sementara menimbang penggantian namanya menjadi Partido Democrata Liberal, Partai Demokrasi Liberal.


2. BRTT

Barisan Rakyat Timor Timur

East Timor People’s Front

Fakta-fakta penting

Pemimpin: Francisco Lopes da Cruz

Sejarah: didirikan pada tahun 1999 untuk mendukung otonomi pada referendum bulan Agustus

Link: bukan merupakan bagian dari CNRT; diwakili oleh independen dalam Badan Legislatif Nasional

Status: partai kecil dengan prospek sangat terbatas

BRTT dipimpin oleh Francisco Lopes da Cruz dan mengambil posisi pro otonomi pada Konsultasi Populer tanggal 30 Agustus 1999. Mantan presiden UDT, Lopes da Cruz diangkat sebagai Wakil Gubernur Timor Timur pada masa pemerintahan Indonesia, kemudian menjadi Duta Besar Timor Timur bagi mantan presiden Suharto, dan kini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Yunani. BRTTdilaporkan menerima suntikan dana dari Indonesia.

BRTT dalam Badan Nasional UNTAET diwakili oleh Salvador Ximenes Soares, pemilik surat kabar Suara Timor Lorosae. Namun Soares mengatakan bahwa dirinya tidak mengambil posisi pro otonomi di Badan Nasional, dan bahwa surat kabarnya tidak mempromosi otonomi. Juga bahwa dirinya tidak berkeinginan untuk mendirikan suatu partai pendukung otonomi dan ia melihat dirinya sebagai suatu ‘jembatan’.


3. CNRT

Conselho Nacional da Resistencia Timorense

Badan Nasional Perlawanan Timor Timur

Fakta-fakta penting

Pemimpin: Xanana Gusmao

Sejarah: didirikan dalam bentuk yang sekarang sejak tahun 1998 sebagai payung pergerakan perlawanan, bukan sebagai suatu partai politik

Links: partner dengan UNTAET

Status: telah hampir menjalankan tujuannya; fungsinya akan berakhir pada saat pemilihan umum dilaksanakan.
 

1. KONTAK

Alamat: CNRT National Secretariate, Rua Caicoli, Balide, Dili.

Hubungi: Virgilio Simith. Tel +670 390 311 352 Mobile: 0407 021 623

Kantor Presiden CNRT: CNRT Secretariate.

Hubungi: Paula Pinto. Tel +670 390 311 346 Fax +670 390 311 345

Email: xanana@minihub.org

CNRT memiliki cabang di tiap kabupaten.
 

2. PIMPINAN ORGANISASI

* Presiden: Kay Rala Xanana Gusmao
Lahir pada tanggal 20 Juni 1946 di dekat Manatuto. Belajar pada seminari Katolik di Dare, menjalankan tugas militer nasional pada Angkatan Bersenjata Portugis dan bekerja sebagai pegawai negeri dan editor. Dia menggabungkan diri dengan Fretilin pada bulan Mei 1975. Dipilih menjadi Komandan Falintil pada tahun 1981 dan membangun kembali pergerakan perlawanan yang menuju ke pembentukan CNRT yang kini dipimpinnya. Nama samaran Xanana diambil dari suku kata tengah dari nama baptisnya yang kedua, Jose Alexandre Gusmao.

* Wakil-Presiden dan Anggota Kabinet untuk Urusan Luar Negeri: Jose Ramos Horta
Lahir pada tanggal 26 Desember 1949 di Dili. Wartawan dan salah satu pendiri ASDT (Asosiasi Sosial Demokrat Timor) yang berubah menjadi Fretilin. Juru bicara utama internasional, memenangkan Nobel Prize perdamaian bersama Uskup Belo pada tahun 1996. Penulis ‘Funu: Pertempuran yang Tak Selesai di Timor Timur’ (NY, Red Sea Press 1987).

* Wakil-Presiden: Mario Viegas Carrascalao
63 tahun. Lulusan Teknik Kehutanan di Portugal dan bekerja di Mozambik selama dua tahun. Administrator dan Anggota Parlemen untuk Timor Timur pada masa pemerintahan Portugis. Presiden pendiri UDT. Ditunjuk menjadi gubernur Timor Timur tahun 1982-1992 pada masa pemerintahan Indonesia dan kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Romania. Presiden dari partai Social Demokrat Timor Timur yang baru terbentuk.

* Sekretaris: Virgilio Simith

* Bendahara: Florentina Simith

* Ketua, Komite Pengamat Proses Politik: Xanana Gusmao

* Ketua, Komite Strategi Perencanaan dan Kerja sama: Mario Carrascalao

* Wakil Utama untuk PBB: Jose Luis Guterres
 

3. LATAR BELAKANG DAN ORGANISASI

CNRT adalah badan utama organisasi-organisasi perlawanan Timor Timur. Didirikan pada konferensi di Portugal pada bulan April 1998 untuk menggantikan Badan Nasional Perjuangan Maubere (CNRM) yang didirikan pada tahun 1987 oleh Xanana Gusmao dan kolega-koleganya sebagai bagian dari restrukturisasi perjuangan yang inklusif, non partisan setelah hampir mengalami penurunan pada akhir tahun 1970-an. Perluasan dan penyatuan perlawanan ini juga termasuk pengunduran diri Xanana Gusmao dari FRETILIN, keputusan FRETILIN untuk membatalkan pernyataannya sebagai satu-satunya representasi masyarakat Timor yang sah dan untuk mendirikan FALINTIL yang hingga saat itu merupakan sayap bersenjata dari FRETILIN, sebagai non partisan, angkatan nasional, dan pengakuan fungsi semua pihak nasionalis – seperti mahasiswa dan partai-partai politik seperti UDT – dalam perjuangan untuk penentuan nasib.

Nama dan bendera CNRT digunakan oleh UNAMET pada tanggal 30 Agustus 1999 di atas kertas pemilihan umum sebagai representasi untuk pilihan kemerdekaan yang didukung oleh 78.5% dari pemilih. UNTAET telah bekerja bersama CNRT sebagai partner utamanya dalam administrasi transisi di Timor Timur. Namun, kebutuhan CNRT untuk mempunyai administrasi yang paralel dan struktur-struktur pembangunan telah berubah karena administrasi telah menjadi lebih terintegrasi and mengalami proses Timorisasi.

CNRT mengadakan kongresnya yang kedua pada tanggal 21-30 August 2000, di Dili. Kongres ini membuahkan terpilihnya kembali Xanana Gusmao sebagai presiden dan Jose Ramos Horta dan Mario Carrascalao sebagai wakil presiden, pengangkatan yang bulat dari Perjanjian Persatuan Nasional, Konstitusi CNRT dan resolusi-resolusinya. Kongres ini memperlihatkan peranan penting CNRT sebagai forum politik yang luas untuk berbagi informasi dan debat pendapat. Meskipun demikian, Kongres ditandai juga oleh konflik internal antara pimpinan CNRT dan partai-partai politik. FRETILIN dan UDT yang merupakan pilar CNRT menolak untuk ikut serta dalam Badan Tetap CNRT sejak Kongres. Hal ini telah menurunkan CNRT ke suatu forum partai-partai minoritas dan karenanya melemahkan fungsinya sebagai pemersatu nasional dan meningkatkan ketergantungan UNTAET pada Xanana Gusmao. Kedua partai tersebut kini menunjukkan tanda-tanda ke arah perbaikan hubungan namun nampak jelas bahwa peranan CNRT hampir selesai.

FALINTIL dibubarkan secara resmi pada tanggal 1 Pebruari 2001. 650 orang anggotanya dipilih untuk membentuk Angkatan Bersenjata Timor Timur (ETDF) dan dimobilisasi yang seimbang.

CNRT akan menyusut pada saat partai-partai politik menempati panggung utama menjelang pemilihan umum tanggal 30 Agustus dan diperkirakan akan berakhir setelah pemilihan umum. Pada pidatonya di hadapan FALINTIL pada tanggal 1 Pebruari, presiden CNRT Xanana Gusmao mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa ia tidak akan menjadi kandidat untuk jabatan pemerintahan atau untuk presiden Timor Timur. Meskipun demikian, kemungkinan opini masyarakat akan mengharuskannya untuk menerima tugas ini.
 

4. KEBIJAKAN

Kongres CNRT dan 13 Kongres Distrik sebelumnya merupakan kesempatan pertama untuk debat pendapat dan kebijakan nasional yang luas pada level politik sejak pemungutan suara tahun 1999. Pertemuan-pertemuan organisasi masyarakat sipil yang diselenggarakan sebelum Kongres menaruh perhatian terhadap masalah-masalah pelajar, wanita dan hak-hak asasi manusia juga dimasukkan ke dalam proses ini. Lima komisi mencapai konsensus yang luas dalam sejumlah pokok kebijakan yang akan membentuk orientasi Timor Timur dan diperkirakan membentuk konsep-konsep dasar dan kebijakan yang akan diangkat oleh partai-partai politik.

Komisi I terpusat pada pemerintahan internal CNRT. Ini termasuk pengangkatan yang bulat dari Perjanjian Persatuan Nasional yang mengikat dirinya pada partai-partai politik untuk menghormati dan menegakkan persatuan nasional, kemerdekaan Timor Timur, integritas teritorial, hasil Konsultasi Populer tanggal 30 Agustus 1999, Magna Carta hak-hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang bebas dan adil.

Komisi II pada dasarnya terpusat pada UNTAET dan menyarankan UNTAET untuk mengangkat lebih banyak orang Timor Timur ke dalam administrasi dan 30 persen dari posisi-posisi ini harus diduduki oleh kaum wanita. Selain itu, komisi ini juga menyarankan pendirian bank nasional, suatu mata uang, dan anggaran belanja untuk tiap kabupaten.

Komisi III terpusat pada rekonsiliasi dan kebijakan nasional lainnya. Kongres menyetujui definisi dari rekonsiliasi dan mengangkat bahasa Portugis sebagai bahasa resmi di Timor Timur dan Tetun sebagai bahasa resmi kedua setelah perkembangan 5-10 tahun mendatang. Bahasa Inggris dan Indonesia disetujui sebagai bahasa kerja. Selain itu, perekonomian harus memiliki orientasi pasar dan menjalani modernisasi, juga harus mendorong investasi asing.

Komisi IV terpusat pada keamanan dan menyarankan bahwa FALINTIL harus membantu tugas pertahanan dari PKF terutama dalam sektor barat. Juga mengakui bahwa hubungan internasional yang dinamis dan diplomatis, penting bagi keamanan Timor Timur.

Komisi V terpusat pada pemerintahan dan menyarankan Timor Timur menjadi negara unitarian dan negara republik dengan sistem kepresidenan. Kongres juga mendukung sistem multi partai, demokrasi dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan menganjurkan pendirian suatu komisi untuk merumuskan Undang-Undang (Constitution). Namun, menunjuk kepada kekhawatiran masyarakat Timor Timur terhadap akibat pembatasan aktifitas politik seperti yang terjadi pada tahun 1970, kongres juga menyarankan pembatasan aktifitas politik yang tegas. Hal ini termasuk melarang partai-partai pendukung otonomi mengikuti pemilihan umum, membatasi kegiatan partai pada tingkat kabupaten, melarang partai-partai politik mengadakan demonstrasi dan berbaris, tidak mengijinkan anggota angkatan bersenjata Timor Timur untuk memilih dan juga melarang pegawai negeri, hakim, dan pegawai gereja untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas partai.

Seluruh rekomendasi dari tiap komisi diterima oleh mayoritas peserta Kongres. Dalam penyelesaian yang lebih spesifik, Kongres dengan bulat menyetujui Magna Carta CNRT mengenai hak-hak asasi manusia, rancangan aksi nasional hak-hak asasi manusia, dan resolusi hak-hak perempuan.

Masalah sensitif mengenai lagu kebangsaan, bendera dan hari kemerdekaan tidak dibahas dalam Kongres. Masalah-masalah ini diperdebatkan dalam 13 pertemuan tingkat kabupaten sebelum Kongres namun seluruh partai setuju sebaiknya bahwa hal-hal ini akan diputuskan oleh majelis terpilih.

Sumber CNRT

Laporan Hasil Kongres Nasional CNRT, 21-30 Agustus 2000


4. CPD-RDTL

Conselho Popular pela Defesa da Republica Democratica de Timor Leste

Badan Populer untuk Pertahanan Republik Demokrasi Timor Timur

Fakta-fakta penting

Juru bicara: Cristiano da Costa

Sejarah: berdiri pada tahun 1999 untuk memulihkan Republik Demokrasi Timor Timur tahun 1975

Link: menentang CNRT, FRETILIN dan UNTAET; memiliki link dengan PNT

Status: lebih merupakan gerakan politik daripada partai politik
 

1. KONTAK

Kantor: Balide, Dili, berseberangan dengan gereja.
 

2. PIMPINAN

Lahir di Baucau. Mendapat gelar MA dalam Hubungan Internasional dari UNSW, sekolah menengah di Portugal, 4 tahun di hutan (75-79), tiga kali dipenjara (83-85). Emigrasi ke Portugal pada tahun 1988, dari sana ke Australia. M: 0409 481 462

CPD-RDTL memandang Francisco Xavier do Amaral (Presiden pertama DRET) dan Rogerio Lobato (Menteri Pertahanan DRET, baru-baru ini kembali ke Timor Timur dari Portugal) sebagai pelindung organisasi ini. Keduanya menghadiri ulang tahun ke-25 deklarasi kemerdekaan CPD-RDTL pada tanggal 28 Nopember 2000 di Dili.
 

3. ORGANISASI DAN ORIENTASI

CPD-RDTL didirikan pada tahun 1999 untuk mengangkat konsep pandang bahwa Timor Timur yang independen harus berdasar pada Republik Demokrasi Timor Timur yang asli (DRET/RDTL) yang diproklamasikan FRETILIN pada tanggal 28 Nopember 1975 dan yang menurutnya diperjuangkan oleh masyarakat Timor Timur dan yang untuknya masyarakat Timor Timur rela mati. Hal ini berarti mengangkat tanggal 28 Nopember 1975 sebagai hari kemerdekaan, menerima Undang-Undang (Constitution) DRET, menggunakan DRET sebagai nama resmi Timor Timur, menerima bendera dan lagu kebangsaan DRET (Patria, Patria, Patria), mengangkat FALINTIL sebagai tentara nasional, dan menempatkan anggota yang bertahan dari administrasi DRET sebagai pimpinan Timor Timur sekarang.

Dengan demikian CPD-RDTL berdiri di luar transisi politik dan secara fundamental menentang proses tersebut, yaitu mekanisme transisi yang didirikan oleh UNTAET dan organisasi-organisasi Timor Timur yang terlibat dalam proses ini, termasuk FRETILIN dan CNRT. Dengan demikian juga menentang pemilihan umum yang akan datang untuk memilih Majelis Pembentuk Undang-Undang. Hubungan dengan FRETILIN dan CNRT telah ditandai dengan konflik dan kekerasan. CPD-RDTL beranggapan bahwa FRETILIN telah menggagalkan misi sejarahnya. CPD-RDTL tidak sependapat dengan FRETILIN bahwa deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1975, yang bersifat unilateral dan menarik hanya sedikit dukungan internasional, kini tidak berlaku lagi. Mereka juga menentang partisipasi FRETILIN dalam CNRT dan menyarankan ditiadakannya CNRT, karena perlawanan tidak lagi dibutuhkan dan ide tentang persatuan nasional hanyalah suatu cerita fiksi. Untuk bagiannya, CNRT menganggap penempatan simbol-simbol kebangsaan dan aktifitas CPD-RDTL lainnya pada hakekatnya bersifat pengkhianat.

CPD-RDTL menyatakan bahwa dia bukanlah suatu partai politik tetapi payung yang menaruh perhatian untuk membangun kesadaran terhadap sejarah politik masa lampau Timor Timur. Menyatakan memiliki beberapa ribu pendukung dan hubungan dengan FALINTIL, termasuk Sagrada Familia yang dipimpin oleh Elle-Sette (L-7). Basis pertahanannya adalah Baucau dan Dili namun kelompok-kelompok pendukung sementara dibentuk pada tingkat pedesaan di Timor Timur, hal ini memungkinkan konflik lebih jauh dengan CNRT dan FRETILIN. Organisasi ini mengelak tuduhan bahwa mereka anti-gereja dan mendukung kekerasan, meskipun upacara bendera dan aktifitas lain yang mereka lakukan sering kali pada daerah-daerah rawan pada waktu yang sensitif pula. Mereka juga menolak tuduhan bahwa mereka bertanggung jawab atas tuduhan percobaan pembunuhan Xanana Gusmao baru-baru ini dan menyatakan bahwa lawan-lawannya mencoba mendiskreditkan mereka dengan menyebarkan informasi-informasi yang salah.

Mantan pemimpin FRETILIN, Dr Abilio de Araujo (lihat penjelasan PNT) di hadapan umum menyatakan dukungannya terhadap CPD-RDTL dan baru-baru ini seperti dilaporkan pada media massa Portugis mengatakan bahwa dukungannya termasuk memberikan bantuan secara finansial. Muncul keyakinan bahwa organisasi ini dipakai oleh beberapa elemen Indonesia untuk menciptakan ketidak-stabilan di Timor Timur, meskipun hal ini belum dapat dibuktikan. Pendukung lainnya ialah Francisco Xavier do Amaral, bapak pendiri DRET. Namun do Amaral juga berkampanye untuk FRETILIN dan telah menyatakan tidak bersedia menjadi Presiden kecuali terpilih secara demokrasi.

Baru-baru ini organisasi yang tersebut mulai memakai nama CPD-RDTL/FRETILIN dan menekankan oposisinya terhadap neo-kolonialisme yang dinyatakan dari pihak PBB dan Portugal.
 

4. KEBIJAKAN

Cristiano da Costa, juru bicara CPD-RDTL menerbitkan paper putih setebal 22 halaman pada bulan Mei 2000 yang berjudul ‘Amankan Posisi Timor Timur di Wilayah dan di Dunia – Pada tahun 2000 dan Sesudahnya’. Paper ini, dalam bahasa Inggris dan Portugis diterbitkan secara publik dan merupakan bukti bahwa CPD-RDLT tidak sepenuhnya terpusat pada masa lalu. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi paper tersebut:

Sumber CPD-RDTL

Cristiano da Costa, ‘Amankan Posisi Timor Timur di Wilayah dan di Dunia – Pada tahun 2000 dan Sesudahnya’, Mei 2000


5. FRETILIN

Frente Revolucionaria do Timor Leste Independente

Front Revolusi Kemerdekaan Timor Timur

Fakta-fakta penting

Kordinator: Lu Olo

Sejarah: pendukung kemerdekaan yang radikal yang didirikan pada tahun 1974 dan veteran perlawanan

Link: anggota Badan Nasional; hubungan dengan CNRT sementara tegang

Status: partai besar dengan banyak pengikut dari pedesaan dan memiliki prospek yang kuat untuk pemilihan
 

1. KONTAK

Kantor pusat: Rua Martires da Patria, West Dili, dahulu Gedung Pelatihan Pancasila BP7. Karenanya organisasi ini kadang-kadang juga disebut BP7 Fretilin.
 

2. PIMPINAN

* Badan Kepresidenan
Didirikan pada tahun 1988 pada Kongres Nasional Luar Biasa FRETILIN sebagai ukuran sementara sampai Kongres partai diadakan di Timor Timur (dijadwalkan untuk bulan Mei 2001). 1200 delegasi pada Konperensi Umum FRETILIN yang diadakan di Dili pada bulan Mei 2000 sepenuhnya mendukung Badan Kepresidenan.

* Kordinator umum Badan Kepresidenan: Lu Olo.
Lahir di Ossu. Seorang veteran perjuangan perlawanan dan seorang komisaris politik FALINTIL selama pemerintahan Indonesia. Fasih berbahasa Tetun dan Portugis namun tidak dapat berbicara bahasa Indonesia.

* Wakil Kordinator Umum Pertama dari Badan Kepresidenan: Mari Alkatiri.
Anggota kabinet untuk Urusan Ekonomi. Keturunan Arab Yemen dan mantan pemimpin Komunitas Muslim di Dili. Salah satu pendiri FRETILIN. Selama pendudukan Indonesia bekerja sebagai dosen Hukum Internasional di Eduardo Mondlane University di Mozambik dan anggota senior misi diplomatik Timor Timur. Mobile: 0417 464 896

* Wakil Kordinator Umum Kedua dari Badan Kepresidenan: Mau Huno.
Lahir 14 April 1949. Anggota pendiri FRETILIN. Adalah komandan de facto FALINTIL pada awal tahun 80-an sebelum pengorganisasian kembali FRETILIN dan FALINTIL. Kepala Staf FALINTIL kemudian pimpinan pejuang bersenjata setelah Xanana Gusmao dan ditangkap pada tahun 1992. Setelah penahanannya oleh pasukan Indonesia pada bulan April 1993 Huno berada di bawah pengawasan tetap. Mengalami kondisi kesehatan yang buruk sejak 1999.

* Sekretaris Politik Komite Utama: Mau Hodu
Telah menghilang dan diperkirakan telah dibunuh oleh Indonesia/pasukan milisi di Timor Barat pada bulan September 1999 setelah pemungutan suara untuk penentuan nasib Timor Timur.

* Anggota Badan Nasional: Cipriana Pereira

* Anggota Kabinet untuk Administrasi Dalam Negeri: Anna Pessoa
Telah menyusun Undang-Undang (Constitution) yang baru bagi Timor Timur yang diangkat sebagai dokumen studi oleh Konperensi Nasional Luar Biasa FRETILIN yang diadakan di Sydney pada tahun 1998. Selama pemerintahan Indonesia Hudo mengepalai departemen hukum dalam pemerintahan Mozambik dan Parlemen di Maputo. Mob 0407 966 412
 

3. LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN

FRETILIN didirikan pada tanggal 11 September 1974 setelah Revolusi Carnation di Portugal bulan April tahun itu. Pendirinya termasuk Francisco Xavier do Amaral (Presiden), Nicolau Lobato (belakangan menjadi Presiden DRET, dibunuh oleh tentara Indonesia bulan Desember 1978), Mari Alkatiri dan Jose Ramos Horta (Sekretaris). FRETILIN menggantikan ASDT (Associacao Social Democrata Timorense, Asosiasi Demokrasi Sosial Timor) yang dibentuk tanggal 20 Mei sebelumnya. Seperti digambarkan oleh namanya, FRETILIN mewakili spektrum dan pandangan anggotanya dan memiliki komitmen pada program sosial radikal, perubahan politik dan ekonomi dan kemerdekaan penuh. Merupakan gerakan sosial sekaligus partai politik yang membentuk dirinya dalam skala nasional, mengangkat program kecakapan membaca dan menulis serta proyek pembangunan lainnya dan memiliki pengikut yang kuat dari komunitas pedesaan yang masih berlangsung hingga saat ini. Agendanya yang lebih radikal dan retorik dan memasukkan dalam jajarannya beberapa pengikut Marx dan Lenin mengejutkan Indonesia, juga pemerintahan-pemerintahan Barat dan bagian masyarakat Timor Timur termasuk gereja Katolik dan partai-partai politik lainnya. Koalisi singkatnya dengan UDT berahir setelah kudeta UDT tanggal 11 Agustus 1975. Kemudian membentuk FALINTIL (Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor-Leste, Angkatan Bersenjata Liberasi Nasional Timor Timur) pada tanggal 20 Agustus 1975. FRETILIN menyatakan kemerdekaan pada tanggal 28 Nopember 1975 dan merupakan tulang punggung militer maupun perjuangan diplomatik hingga bulan Desember 1987 ketika, di bawah pimpinan Xanana Gusmao, gerakan kemerdekaan mengangkat strategi persatuan nasional yang lebih inklusif. Terjadi kejahatan dan pembunuhan terhadap orang Timor yang dituduh pengikut revolusi selama kudeta UDT dan masa-masa perlawanan awal.

FRETILIN mengadakan Konperensi Nasional Luar Biasa di Sydney, tanggal 14-20 Agustus 1998. Peserta dalam Konperensi ini termasuk anggota Komite Utama dari dalam Timor Timur, dipimpin oleh Mau Hodu Ran Kadalak, Jose Luis Guterres (waktu itu Pimpinan Delegasi Luar Negeri FRETILIN), Mari Alkatiri (waktu itu Sekretaris Hubungan Luar Negeri) dan Roque Rodrigues (waktu itu Wakil di Angola). Konperensi tersebut menghasilkan:

FRETILIN adalah pendiri utama CNRT dan komponen terbesarnya, namun menolak ikut serta dalam Badan Tetap sejak Kongres bulan Agustus 2000 karena ketidakpuasannya terhadap beberapa proses dan keputusan Kongres. Hubungan antara organisasi masa perempuan FRETILIN (OPMT Organizacao Popular da Mulher Timorense ) dan organisasi perempuan CNRT (OMT Organizacao da Mulher Timorense ) juga tegang dari waktu ke waktu. OJETIL, sayap pemuda FRETILIN, aktif terlibat dalam budaya, pendidikan dan aktifitas kepemudaan. Gregorio Saldanha, anggota OJETIL yang pernah dihukum penjara seumur hidup oleh pemerintah Indonesia, menduduki kursi pemuda dalam Badan Nasional mewakili pemuda secara umum.

FRETILIN telah kehilangan beberapa anggotanya karena perpecahan partai-partai seperti Partai Sosialis Timor (PST), Partai Nasional Timor (PNT), dan Komite Pertahanan Populer untuk Republik Demokrasi Timor Timur (CPD-RDTL). Usaha-usaha untuk menyatukan anggota-anggota FRETILIN ini, antara lain melalui jasa baik Francisco Xavier do Amaral, presiden pendiri FRETILIN, tidak berhasil. Amaral keluar dari FRETILIN pada tahun 1977. Ia diterima kembali pada konperensi FRETILIN bulan Mei 2000 dan mendapatkan penghormatan yang dalam di daerah pedesaan dan terutama di daerah pegunungan sekitar Turiscai. Beberapa orang memperkirakan bahwa Amaral akan mewakili FRETILIN untuk melawan Xanana Gusmao pada pemilihan presiden nanti. Anggota-anggota FRETILIN yang lain juga terlibat dalam Partai Sosial Demokrat (PSD) dan Partai Kristen Demokrat (PDC). Hubungan FRETILIN dengan CPD-RDTL semakin menurun sampai pada titik di mana persaingan antara kedua kelompok ini ditandai dengan kekerasan. Meskipun demikian, para pemimpin FRETILIN terus berusaha untuk meminta toleransi dan respek secara timbal balik dan menolak kekerasan sebagai cara penyelesaian bagi perbedaan pendapat.

FRETILIN kini tengah memusatkan perhatiannya pada penguatan struktur partai dan mengaktifkan keanggotaanya yang sementara tertidur. Partai ini telah melengkapi pendaftaran nasional atas semua milisi dan simpatisan. Beberapa penduduk merasakan adanya tingkat intimidasi yang tinggi dalam proses ini. Pemilihan-pemilihan kini tengah dijalankan untuk mempersiapkan penyeleksian perwakilan dari tiap kabupaten. Keanggotaanya telah mencapai lebih dari 150.000 orang. Suatu kongres nasional yang akan berpusat pada kebijakan akan diselenggarakan pada 20-25 Mei 2001. Partai ini berharap dapat memenangkan pemilihan umum dengan jumlah mayoritas. Hal ini mengakibatkan beberapa orang mempertanyakan komitmen CNRT pada suatu pemerintahan yang memberikan persatuan nasional.

FRETILIN memiliki hubungan internasional yang kuat, termasuk dengan Australia di mana partai ini mendapat dukungan dari Badan Serikat Buruh (ACTU) dan baru-baru ini membuka kantornya pada Victorian Trades Hall di Melbourne.
 

4. KEBIJAKAN

FRETILIN mengadakan konperensi nasional di Dili, pada tanggal 15-20 Mei 2000, dihadiri oleh 1200 delegasi dari 13 kabupaten di Timor Timur. Pidato-pidato dari Kordinator Umum FRETILIN, Lu Olo, menekankan persatuan, demokrasi, toleransi dan aksi tanpa kekerasan. Hasil konperensi tersebut meliputi:

* Keputusan menyelenggarakan suatu kongres formal pada awal tahun 2001 untuk merestrukturisasi partai;
* Resolusi kuat untuk mendukung demokrasi, kemajemukan (pluralism), dan pengembangan budaya bertukar pikiran, toleransi dan perdamaian;
* Pendirian suatu Komisi Toleransi dan Persatuan, semacam komisi internal kebenaran dan rekonsiliasi, untuk membicarakan kesalahan-kesalahan FRETILIN selama 24 tahun;
* Resolusi kuat bagi persatuan nasional yang menolak segala bentuk kekerasan, menekankan respek atas perbedaan pendapat dan untuk hak pilih yang universal, bebas, langsung dan rahasia dan mengidentifikasi kemiskinan sebagai ancaman bagi persatuan nasional;
* Dukungan bagi Timor Timur untuk menjadi anggota PBB;
* Dukungan bagi Timor Timur untuk menjadi instrumen internasional hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak kaum perempuan dan anak-anak, konvensi-konvensi ILO, kejahatan perang dan kekuasaan atas wilayah kelautan;
* Dukungan bagi hak-hak masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan untuk kemerdekaan;
* Dukungan untuk bergabung dengan NAM, CPLP (Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis), ASEAN, Forum Pasifik Selatan dan untuk mengembangkan perjanjian trilateral antara Timor Timur, Australia dan Indonesia yang termasuk segitiga dengan Indonesia Timur dan Australia Utara;
* Kebijakan ekonomi yang menyangkut pembangunan pertanian dan perikanan, kerja sama, tunaaksara (buta huruf), pariwisata, kekayaan alam dan investasi asing.
 

Sumber FRETILIN

Laporan dari Konperensi Nasional Luar Biasa FRETILIN, Sydney, 14-20 Agustus 1998

Laporan dari Konperensi Nasional FRETILIN, Dili, 15-20 Mei 2000.


6. KOTA

Klibur Oan Timor Asuwain (KOTA)

Anak-Anak Pejuang Pegunungan atau Asosiasi Pejuang Timor

Fakta-fakta penting

Pejabat Sementara: Clementino dos Reis Amaral

Sejarah: partai pendukung integrasi didirikan pada tahun 1974, kini bertekad pada kemerdekaan dengan penekanan pada tradisi Timor

Link: anggota CNRT dan Badan Legislatif Nasional

Status: partai kecil yang memulai langkah baru
 

1. KONTAK

Rua Dos Martires da Patria, Fatuhada, Dili Barat.

Tel 324 661. Mob: 0407 972 220

Email: clementinoamaral@hotmail.com
 

2. PIMPINAN PARTAI

* Presiden: Leao Pedro dos Reis Amaral. 83, mantan guru.

* Sekretaris Jenderal: Manuel Tilman. Pengacara, berkedudukan di Macau.

* Pejabat Sementara Presiden dan Perwakilan NC: Clementino dos Reis Amaral.
Administrator Kabupaten Baucau selama masa Portugis, anggota Parlemen Indonesia selama 14 tahun dan anggota Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia selama 7 tahun.

* Juru bicara: Joao Francisco dos Reis Amaral

* Perwakilan Badan Tetap CNRT: Augusto Pires
 

3. LATAR BELAKANG

KOTA dibentuk pada bulan Nopember 1974 oleh Leao Amaral dan Jose Martins (almarhum) sebagai partai pendukung integrasi. Tadinya dikenal sebagai Associacao Popular Monarquia de Timor atau APMT, Asosiasi Monarki Populer Timor, dibentuk oleh beberapa liurai atau raja-raja lokal. FRETILIN sebaliknya diidentifikasikan dengan maubere atau kaum miskin di pedesaan.

Karena jumlah pengikutnya yang kecil, KOTA tidak dikenal secara resmi oleh Portugis. Pimpinan KOTA, Jose Martins, adalah seorang kontak yang dipercaya oleh Indonesia dan posisi partai ini yang mendukung integrasi digunakan oleh Indonesia untuk menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Timor Timur mendukung integrasi. Martins meninggalkan dukungannya bagi Indonesia di PBB pada tahun 1976.

Pada tanggal 11 Agustus 1998, KOTA bersama UDT, FRETILIN, APODETI, dan TRABALHISTA menolak tawaran Indonesia untuk memberikan otonomi dan menuntut pembebasan Xanana Gusmao dari penjara serta menuntut referendum bagi masa depan Timor Timur. Partai ini adalah anggota CNRT dan dalam Badan Tetap CNRT partai ini diwakili oleh Augusto Pires.
 

4. ORGANISASI DAN KEBIJAKAN

KOTA dibangun kembali pada pertemuan sekitar 20 orang anggotanya di Dili pada tanggal 30 Agustus 2000. Partai ini memiliki perwakilan dari tiap kabupaten. Pusat dan satu-satunya kantor partai ini berada di Dili yaitu pada tempat kediaman Leao Pedro dos Reis Amaral. Partai ini membiayai dirinya sendiri dan berharap sepenuhnya pada kontribusi sukarela dari anggota-anggotanya. Partai ini memiliki kontak di Australia (Hornay da Costa Martins), di Macau (Manuel Tilman), dan di Portugal di mana partai ini memiliki hubungan baik dengan Dom Duarte, pangeran dari Braganca.

Partai ini menjunjung dan mengembangkan budaya dan tradisi Timor dan saat ini merupakan suatu asosiasi keluarga liurai (raja-raja lokal). Suatu kongres liurai yang diadakan di Dili dilaporkan meminta pendirian suatu monarki yang konstitusional yang diawasi oleh tokoh-tokoh pimpinan tradisional, namun juru bicara KOTA menyangkal bahwa KOTA mendukung pendirian suatu sistem monarki.

Partai ini mewaspadai pengaruh barat dan menyesali berkurangnya respek terhadap liurai-liurai, namun menyetujui konsep hak-hak asasi manusia yang universal dan mendukung dibawanya budaya dan praktek-praktek Timor dengan prinsip-prinsip tersebut. Pejabat Sementara Presiden KOTA, Clementino dos Reis Amaral, adalah mantan anggota Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia selama 7 tahun.

KOTA mendukung sistem multi-partai dan kepresidenan yang eksekutif. Partai ini akan mendukung Xanana Gusmao sebagai presiden. Partai ini percaya bahwa ekonomi harus terfokus pada penurunan tingkat kemiskinan melalui pembangunan pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan produksi kopi. Sekolah-sekolah harus mengajar 3 bahasa asing – Portugis, Indonesia dan Inggris. Suatu komisi harus dibentuk untuk mengembangkan Tetun sebagai bahasa nasional. Kebijakan luar negeri harus menekankan hubungan baik dengan negara-negara tetangga Timor Timur, terutama Australia dan Indonesia dan dengan Portugal dan Eropa Barat.


7. PDC

Partido Democrata Cristao

Partai Kristen Demokrat Timor

Fakta-fakta penting

Pemimpin: Antonio Ximenes

Sejarah: partai baru yang berdiri pada tahun 2000

Link: anggota CNRT, mencari keanggotaan pada Badan Nasional

Status: partai Kristen yang kecil masih dalam tahap pembentukan.
 

1. KONTAK

Kantor: Bekas Escola Cartilha, Quintal Kiik, Bairo Economico Ex (dekat Mercado Lama), Dili.

Tel (+670 390) 324 683, 322 004 Mob. 0409 636 212

Arlindo Marcal - Email: arlindom@octa4.net.au Mobile: 0417 174 091

2. PIMPINAN PARTAI

* Presiden: Antonio Ximenes.
Pendiri PDC. Menjalani pendidikan dasarnya di Indonesia, termasuk pendidikan seminari di Flores. Beragama Katolik. Mendapat pendidikan politik bersama partai Kristen Indonesia yang moderat PDKB di Jawa. Saat ini menduduki jabatan sebagai direktur Komisi Nasional untuk Studi tentang Masa Depan Timor Timur, sebuah LSM lokal.

* Wakil Presiden: Jose Gomes Sereno.
Pendidikan universitas di bidang pertanian, di Solo, Indonesia.

* Sekretaris Jenderal dan perwakilan PC CNRT: Rev Arlindo Marcal.
Mantan Ketua Gereja Protestan Timor Timur. Belajar di Kupang dan Yogyakarta dan adalah seorang advokat Timor Timur yang dihormati selama pemerintahan Indonesia, ikut serta dalam dua dialog Intra Timor Timur. Memiliki perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia dan memainkan peranan penting dalam pendirian Yayasan Hak, LSM pertama di negara ini yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia. Gereja Protestan saat ini memiliki 15.000 anggota, hampir separuh angka pre-referendum.
 

3. LATAR BELAKANG DAN ORGANISASI

PDC didirikan di Dili pada tanggal 5 Agustus 2000. Partai ini masih berada pada tahap awal pendiriannya. PDC sementara mengatur kantornya di Dili dan tengah mencari sumber-sumber pendanaan. Partai ini memiliki link yang positif dengan gerakan demokrasi di Indonesia, terutama dengan partai Kristen Indonesia yang moderat, PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa), dan berencana untuk membangun hubungan dengan partai-partai demokrat Kristen di negara-negara lain.

Tidak ada data-data mengenai anggota PDC namun partai ini memiliki perwakilan di semua kabupaten. Kaum perempuan akan memiliki fungsi yang aktif dalam pengorganisasian. PDC memproyeksikan dirinya dan pandangan-pandangannya melalui media. Partai ini akan mengadakan kongresnya sebelum pemilihan umum nasional.

PDC tidak termasuk dalam keanggotaan Badan Nasional namun sementara menegosiasikan keanggotaan dengan UNTAET. PDC yakin bahwa partainya memiliki dasar yang kuat dan menyatakan keberatannya atas dimasukkannya PNT ke dalam Badan Nasional karena dukungannya terhadap otonomi bulan Agustus 1999 yang lalu.

PDC mendukung CNRT dan adalah anggota Badan Tetap CNRT.

PDC dan UDC (Serikat Kristen Demokrat) pada awalnya merupakan partai gabungan dan ikut serta pada kongres CNRT bulan Agustus 2000 di bawah pimpinan gabungan. Namun sejak itu kedua partai ini telah memisahkan dirinya. Ada yang melihat PDC sebagai sayap kiri yang cenderung pada Fretilin dan UDC yang lebih dekat pada UDT yang konservatif yang bersandar pada Portugal. Keduanya berdasar kuat pada nilai-nilai Kristen yaitu keadilan sosial dan keduanya menyatakan bahwa mereka bersifat ekumenis dan majemuk. Meskipun demikian, pada posisi ini UDC nampak lebih memiliki karakteristik Katolik sementara PDC memiliki pimpinan yang merupakan campuran Katolik dan Protestan.

Partai ini telah dengan aktif membantu kelompok-kelompok pengungsi yang kembali, setelah melakukan perjalanan beberapa kali ke Timor Barat untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja dan komunitas.
 

4. KEBIJAKAN

PDC mendukung suatu sistem multi partai yang demokratis dengan penekanan kuat pada fungsi masyarakat sipil dan hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak kaum perempuan dan golongan minoritas. Partai ini menekankan bahwa keadilan adalah nilai-nilai Kristen dan partai ini mengkhawatirkan terkikisnya moral Kristen di Timor Timur.

PDC mendukung pemilihan umum dan proklamasi kemerdekaan yang awal namun ingin melihat ditahannya kehadiran PKF setelah kemerdekaan.

Partai ini tidak mendukung model kepresidenan dengan eksekutif penuh untuk Timor Timur. Menurut partai ini seharusnya ada pembagian pekerjaan pada tingkat eksekutif dengan presiden sebagai kepala negara dan melambangkan persatuan nasional, bukan kepala pemerintahan. Keterbatasan kuasa eksekutif harus ditambah dengan oposisi yang kuat dan terlatih dengan baik.

Ekonomi harus berorientasi pada masyarakat. Bisnis lokal harus dipelihara, termasuk joint venture dengan pengusaha-pengusaha asing, namun pengusaha-pengusaha asing tidak diperbolehkan memiliki hak tanah yang mutlak. Mereka yang memiliki pekerjaan harus dikenakan pajak dan perminyakan harus disubsidi untuk menjaga hutan. Sarana pendidikan dan kesehatan dan program-program olahraga harus bersifat universal dan dapat dijangkau oleh masyarakat Timor Timur. Harus dibangun program-program yang mendorong pembangunan moral generasi muda. PDC mendukung bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan Tetun sebagai bahasa nasional.

Partai ini membela kebijakan asing yang bebas dan aktif yaitu tidak didikte oleh yang memiliki kekuasaan lebih besar, dan menekankan penjalinan hubungan dengan Portugal, Australia, ASEAN dan negara-negara Pasifik.

PDC akan mengadakan kongres pada bulan April atau Mei 2001.


8. PDM

Partido Democratico Maubere

Partai Demokrasi Maubere

PDM dibentuk pada tanggal 19 Oktober 2000 pada sebuah pertemuan yang diadakan pada kantor CNRT di Dili. Sebagai suatu partai yang kecil, PDM adalah anggota CNRT namun tidak memiliki perwakilan pada Badan Nasional CNRT maupun Badan Tetap CNRT.

Pimpinan partai termasuk: Paulo Pinto, Gregorio Sebastiao Lobo, and Armindo Sanches. PDM ternyata memiliki hubungan dengan partai APODETI. ‘Maubere’ adalah kata dari bahasa Tetun yang dipopulerkan oleh Jose Ramos Horta pada tahun 1970-an sebagai bagian dari cara FRETILIN menarik perhatian masyarakat pedesaan Timor Timur atau ‘masyarakat Timor yang sebenarnya’.


9. PNT

Partido Nacionalista Timorense

Partai Nasionalis Timor

Fakta-fakta penting

Pemimpin: Dr Abilio Araujo

Sejarah: didirikan pada tahun 1999 untuk mendukung otonomi luas di dalam Indonesia

Link: menentang CNRT, mendukung CPD-RDTL, dan memiliki perwakilan di Badan Nasional

Status: partai kecil dengan pemimpin yang kontroversial
 

1. KONTAK

Kantor Dili: kediaman Alianca Conceicao de Araujo. Mobile 0409 148 286

Portugal: Dr Abilio Araujo tel + 351 21 388 0091 Fax +351 21 388 0088
 

2. PIMPINAN PARTAI

* Presiden: Dr Abilio Araujo.
Tinggal di Lisbon, Portugal. Seorang ahli ekonomi, musisi (pencipta lagu Timor Timur yang terkenal ‘Foho Ramelau’ dan ‘Funu nain Falintil’), Menteri Sosial dan Perekonomian pada Republik Demokrasi Timor Timur (DRET) tahun 1975. Seorang tokoh yang kontroversial, yang diakui sebagai pengikut Marx, seorang pengusaha yang sukses, dan menjadi Pimpinan Delegasi Luar Negeri FRETILIN, rekan kerja Siti Hardiyanti ‘Tutut’ Rukmana, putri mantan Presiden Indonesia, Suharto dan pembela otonomi. Dikeluarkan dari FRETILIN karena keterlibatannya dengan Indonesia.

* Wakil Badan Nasional: Alianca Conceicao de Araujo.
Berkediaman di Dili. Saudara perempuan Dr Abilio Araujo.
 

3. LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN

Kongres pendiri PNT diadakan di Dili pada tanggal 15 Juli 1999, malam sebelum pemungutan suara bersejarah yang menentukan status Timor Timur. Kongres PNT ini untuk menentukan apa yang disebut ‘kebijakan jalan ketiga’ oleh presidennya, Dr. Araujo, yaitu pilihan antara ‘kediktatoran CNRT’ atau menjadi propinsi Indonesia yang ke-27. PNT membela otonomi luas bagi Timor Timur di bawah pemerintahan Indonesia sebagai solusi kompromi (win-win) yang menurutnya akan menjadi ‘titik mulainya perdamaian dan rekonsiliasi’.

Partai ini telah menerima hasil pemungutan suara dan mengakui UNTAET sebagai otoritas internasional yang sah di Timor Timur selama masa transisi terhadap apa yang disebut PNT sebagai Republik yang Kedua. Partai ini memiliki perwakilan pada Badan Nasional. Meskipun demikian, partai ini menolak koalisi antara UNTAET dan CNRT dengan alasan bahwa hal ini mengkompromikan netralitas PBB dan prinsip-prinsip demokrasi dan kemajemukan politiknya. Dalam pandangan PNT, CNRT bukanlah badan yang dipilih secara demokrasi dan CNRT mempraktekan demokrasi yang dituntun (‘guided democracy’).

PNT difungsikan dari Portugal oleh presidennya, Dr Abilio Araujo, dan memiliki hubungan finansial dan hubungan lainnya yang dekat dengan CPD-RDTL. Seperti CPD-RDTL, PNT mengakui proklamasi Republik Demokrasi Timor Timur yang dicetuskan pada tanggal 28 Nopember 1975. Dr. Araujo mengirim pesan dukungannya terhadap upacara bendera CPD-RDTL pada tanggal 28 November untuk memperingati 25 tahun deklarasi kemerdekaan dan pembentukan RDTL/DRET. Namun perbedaan PNT dengan CPD-RDTL, adalah bahwa PNT mendukung pemilihan umum yang akan datang dan juga mendukung administrasi PBB dan PNT juga berpartisipasi dalam Badan Nasional.

PNT mendukung

PNT merasa bahwa jadwal yang ditentukan CNRT untuk pemilihan umum 2001 terlalu terburu-buru dan memberi kesan ‘fait accompli’ sudah terlaksana. Menurut PNT partai-partai politik membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri dan undang-undang tidak dapat dirampungkan dalam waktu beberapa minggu. Dr. Araujo mencatat bahwa Portugal membutuhkan waktu 12 bulan untuk merumuskan undang-undang baru (Constitution) setelah Revolusi Carnation tanggal 25 April 1974. PBB seharusnya tidak meninggalkan Timor Timur sebelum waktunya untuk apa yang disebutnya alasan-alasan finansial yang kelihatannya benar ataupun alasan-alasan lainnya.

Sumber PNT

Dr Abilio Araujo, ‘East Timor: To be or not to be a X(B)anana Republic’, The Jakarta Post, 19 Pebruari 2001.

Dr Araujo, pernyataan-pernyataan miscellaneous PNT.


10. PPT (ex-MPTL)

Partido do Povo de Timor

Partai Rakyat Timor

Fakta-fakta penting

Pemimpin: Dr Jacob Xavier

Sejarah: partai pendukung integrasi yang berdiri tahun 2000 oleh mantan pimpinan milisi

Link: tidak termasuk dalam keanggotaan Badan Nasional

Status: partai baru yang sangat kecil

* Presiden: Dr Jacob Xavier
Pimpinan partai PPT menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan langsung dari raja Portugal dan dipinjamkan sumber daya oleh Portugal. Xavier tinggal di Portugal selama hampir 30 tahun dan sekarang berkediaman di Motael, Dili.

* Sekretaris Jenderal: Francisco Pinto
Liurai (raja tradisional) Uatocarbau.

* Kontak: Erminio da Silva da Costa, mobile: 0419 018 642

PPT didirikan pada tanggal 7 Mei 2000 oleh Erminio da Silva da Costa dan memiliki sejarahnya pada MPTL, Movimento do Povo de Timor Leste atau Gerakan Masyarakat Timor Timur. Seorang mantan pemimpin APODETI, da Costa menduduki ranking ketiga dalam hirarki milisi di Timor Timur (dengan Joao da Silva Tavares dan Eurico Guterres) dan adalah anggota UNTAS, sayap politik milisi. Da Costa telah memisahkan diri dari kedua organisasi ini, dan telah bekerja sama dengan UNTAET. Dirinya mengakui hasil pemungutan suara 30 Agustus namun masih tetap berkeinginan kuat untuk mengalahkan hasilnya, lewat jalur politik.

Sebagai partai yang mendukung integrasi, PPT tidak menjadi anggota CNRT namun da Costa mendukung Xanana Gusmao sebagai presiden yang akan datang. PPT nampaknya memiliki dukungan dari beberapa liurai namun adalah pemain yang minor. Kerja sama antara Dr. Xavier dan Erminio da Costa tidak lazim mengingat Dr. Xavier bersandar penuh pada Portugis dan da Costa adalah simpatisan Indonesia.


11. PSD

Partido Social Democrata Timor Lorosae

Partai Sosial Demokrat Timor Timur

Fakta-fakta penting

Pemimpin: Mario Carrascalao

Sejarah: berdiri pada tahun 2000 sebagai alternatif yang moderat dari FRETILIN dan UDT

Link: anggota CNRT dan Badan Nasional

Status: partai baru yang utama dan memiliki prospek panjang yang menjanjikan
 

1. KONTAK

PSD memiliki kantor pusat di Dili. Kantor yang baru tengah didirikan dua lantai di atas CEP.
 

2. PIMPINAN PARTAI

* Presiden: Mario Viegas Carrascalao.
Wakil Presiden CNRT. Mantan anggota senior UDT, gubernur Timor Timur di bawah Indonesia (1982-1992) dan Duta Besar Indonesia untuk Romania. Mob: 0418 357 027

* Wakil Presiden: Leandro Isaac.
Ketua Kongres CNRT 2000. Mantan Wakil President UDT. Mob: 0408 792 551

* Wakil Presiden: Agio Pereira.
Wakil PSD dalam Badan Nasional, dan penasihat CNRT. Mantan anggota Fretilin dan direktur Agen Bantuan Timor Timur yang berpusat di Sydney. Mob: 041 722 6511

* Sekretaris Jenderal: Zacarias da Costa.
Wakil CNRT di Brussels. Mantan wakil presiden UDT.

* Wakil Sekretaris Jenderal: Jose Eduardo

* Perwakilan CNRT/Badan Tetap: Germano Jesus da Silva. Mantan anggota senior Fretilin.
 

3. ORGANISASI

PSD diluncurkan pada tanggal 20 September 2000 di kantor pusat CNRT. Xanana Gusmao termasuk salah satu pembicara pada peluncuran tersebut. Undang-undang partai sementara dirumuskan dan pernyataan kebijakan partai akan dikeluarkan dalam bentuk buklet. Partai ini memiliki tiga kordinator wilayah (Timur, Tengah dan Barat), memiliki perwakilan di tiap kabupaten juga komite-komite lokal. Keanggotannya mencapai 8000 orang. Partai ini memiliki Departemen Pemuda, Departemen Buruh, dan Komite Kebijakan mengenai buruh, sistem politik, ekonomi, kebijakan luar negeri dan kebijakan-kebijakan lainnya. Komite-komite pendukung akan di diaspora di luar Timor, termasuk Australia. Partai ini memilih buaya sebagai lambang dan warna jingga sebagai warna utamanya.
 

4. PANDANGAN

PSD mempersembahkan partainya sebagai alternatif dari dua partai besar, FRETILIN dan UDT. Dalam pernyataan berdirinya partai ini (Art. 30), partai ini digambarkan sebagai partai tengah yang moderat antara sayap kiri dan sayap kanan. PSD melihat kekuatannya sebagai kemampuan untuk menarik mantan-mantan anggota yang moderat dari UDT dan FRETILIN, dan untuk menjembatani pendukung di dalam maupun di luar negeri. Kekuatan lain yang ditunjukkan ialah kualitas pemimpinnya Mario Carrascalao (administrator yang baik, teknokrat dan figur nasional yang dihormati di Timor Timur maupun secara internasional, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara), kapasitasnya untuk menarik pendanaan internasional, daya penariknya bagi generasi muda post-UDT/FRETILIN, dan kualitas ‘front-bench’ nya serta kapasitas kebijakannya.

Beberapa mantan anggota FRETILIN dalam PSD melihat partai ini sebagai pengganti Asosiasi Sosial Demokrat Timor (ASDT, Associacao Social Democrata Timorense) yang didirikan oleh Jose Ramos Horta dan yang lainnya pada bulan Mei 1974 dan belakangan menjadi FRETILIN. Namun Horta, yang selalu diakui sebagai seorang sosial demokrat, dengan tegas menolak spekulasi bahwa dirinya mendukung PSD.

PSD berpendapat bahwa harus ada penyelesaian dari gerakan-gerakan politik masa dan politik emosi di Timor Timur (kampanye patriotisme), dan suatu usaha terpadu untuk memusatkan perhatian pada struktur, kebijakan, isi, informasi dan manajemen. Seperti seorang veteran pejuang FRETILIN mengatakan: ‘Hatiku FRETILIN namun aku menginginkan pemerintahan yang baik.’ Suatu objektif jangka panjang yang utama adalah untuk membangun visi CNRT untuk persatuan nasional, memperkuat budaya Timor Timur yang konsensus dan ramah tamah dan menghindari politik yang antagonis dan oposisi yang sering menggambarkan demokrasi. Oleh karena itu, PSD mendukung proposal CNRT untuk membangun persatuan nasional dan ‘model persatuan’ yang menjadi dasar bagi para kandidat untuk mengkordinasi aktifitas mereka, bersama-sama mengadakan pendekatan pada masyrakat dan mengkampanyekan konsep-konsep mereka.
 

5. KEBIJAKAN

* Filsafat umum PSD sejalan dengan konsep-konsep Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR), kemajemukan, partisipasi, kreatifitas, keadilan sosial, peraturan hukum, upah minimum, kesamaan dan hak-hak individu, hak-hak perempuan, anak-anak dan golongan minoritas dan perusahaan kecil. PSD menolak konsep satu partai atau satu ideologi, monopoli, dan pembangunan dari atas (top down), namun mempertahankan fungsi pemerintah dalam manajemen ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan.

* PSD akan mengutamakan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, perumahan dan pemerintahan yang baik. Pelayanan sosial akan disediakan bagi mereka yang sangat dirugikan oleh perang, termasuk veteran, yatim piatu, dan janda-janda. PSD menentang hukuman mati dan aborsi.

* Kebijakan luar negeri PSD mendukung ASEAN dan CPLP (komunitas negara-negara berbahasa Portugis) tanpa memiliki prasangka buruk terhadap hubungan-hubungan lainnya. Suatu badan pertanahan yang kecil harus dibentuk, berdasar pada Falintil dan bergantung pada kontrol masyarakat sipil.

* PSD mendukung pemakaian bahasa Portugis sebagai bahasa resmi Timor Timur. Suatu institusi harus didirikan untuk mengembangkan bahasa Tetun agar dapat menjadi bahasa resmi Timor Timur kelak.

Sumber PSD

Pernyataan Prinsip-Prinsip PSD, 20 September 2000


12. PST

Partido Socialista de Timor

Partai Sosialis Timor

Fakta-fakta penting

Juru bicara: Avelino Coelho da Silva

Sejarah: didirikan pada tahun 1990-an dengan agenda Kiri yang kuat

Link: anggota CNRT dan Badan Nasional

Status: kuat dalam kebijakan dan organisasi namun kemungkinannya kecil untuk mendapat dukungan luas untuk pemilihan.
 

1. KONTAK

Alamat: Rua Colegio das Madres, Balide, Dili.

Mobile: 0417 310 929 (Avelino Coelho)
 

2. PIMPINAN PARTAI

* Presiden dan anggota Badan Tetap CNRT: Pedro Soares da Costa Martins

* Wakil Presiden: Mericio Hornay dos Reis

* Sekretaris Jenderal dan anggota Badan Nasional: Avelino Coelho da Silva
Belajar hukum dan hubungan internasional di Indonesia di mana ia terlibat gerakan rahasia untuk kemerdekaan. Perumus kebijakan utama dan juru bicara partai.

* Wakil Sekretaris Jenderal (hubungan wilayah): Antonio Maher Lopes

* Juru bicara: Nelson Correia
Aktivis muda yang terkenal dengan pandangan-pandangannya yang Marxis dan memiliki link dengan PRD di Indonesia. Lulusan studi Pertanian di universitas Jember di Jawa Timur, putra dari mantan bupati Same dan kepala Departemen Pariwisata selama pemerintahan Indonesia.
 

3. LATAR BELAKANG DAN ORGANISASI

PST adalah partai yang terpecah dari Fretilin. Didirikan pada tahun 1990an di Indonesia, partai ini bertumbuh dari mahasiswa dan kaum pekerja yang berpusat di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia di mana orang Timor Timur belajar dan bekerja. Keanggotaannya sebagian besar adalah pemuda, namun termasuk beberapa orang anggota Falintil dan Fretilin yang lebih tua dari sayap kiri Fretilin. Partai ini berdasar pada prinsip-prinsip filosofi dan organisasi Marx dan Lenin dan, melalui jalur-jalur pendidikan yang damai, partai ini diabdikan untuk pembentukan masyarakat Timor Timur yang sosialis dan tidak mengenal golongan kelas bebas dari kolonialisme, imperialisme, paternalisme dan eksploitasi. Partai ini terutama menaruh perhatian pada situasi para pekerja dan petani.

PST mendukung CNRT dan adalah anggota Badan Nasional.

PST mengadakan kongres pertamanya di Dili, pada tanggal 10-11 Pebruari 2000. Partai ini memiliki cabang di beberapa kabupaten dan memusatkan aktifitasnya pada wilayah-wilayah tradisional Fretilin, seperti Soibada dan Aileu, dan telah membentuk koperasi peternakan. Struktur partai ini termasuk Biro Politik, Komite Utama (terdiri atas 82 anggota), dan organisasi buruh, pemuda dan wanita. Partai ini menghasilkan surat kabar dari waktu ke waktu bernama ‘Vanguarda’. Sekretaris Jenderal PST, Avelino Coelho da Silva, adalah juga seorang direktur konsultasi bisnis, IMKI (Institusi Maubere untuk Koperasi dan Keadilan). IMKI terdiri atas pengusaha-pengusaha dan para pengacara dan menawarkan berbagai macam negosiasi, perancangan dan pelayanan-pelayanan hukum lainnya. Xavier do Amaral, presiden pendiri DRET, adalah juga seorang direktur.

PST memiliki hubungan dengan sejumlah organisasi politik internasional termasuk Partai Komunis Portugis, Partai Hijau Belanda, Partai Demokrasi Sosialis (DSP) di Australia dan PRD di Indonesia.

PST menyangkal tuduhan bahwa partai ini mendapat dukungan Abilio Araujo (lihat penjelasan PNT) atau bahwa partai ini bersifat memusuhi gereja.
 

  1. 4. KEBIJAKAN
Kebijakan-kebijakan PST termasuk dukungannya untuk hal-hal berikut: Sumber PST

Laporan Kongres Nasional PST yang pertama, Dili, 10-11 Pebruari 2000

Undang-Undang PST

Pernyataan-pernyataan Miscellaneous PST


13. TRABALHISTA

Partido Trabalhista

Partai Buruh Timor

Fakta-fakta penting

Pemimpin: Paulo Freitas da Silva

Sejarah: didirikan pada tahun 1974 dan memiliki hubungan dengan Indonesia namun kini mendukung kemerdekaan dan demokrasi

Link: anggota CNRT dan Badan Nasional.

Status: partai lama, kecil yang memulai langkah baru.
 

1. KONTAK

Kantor: Rua Travessa De Befonte, No 2 Bairro Formosa, Dili.

Alamat: PO Box 199, Dili, Timor Timur

Tel/fax: (+670 390) 322 807 Mobile: 041 970 7533 (Paulo Freitas), 040 782 5448 (Angela Freitas).
 

2. PIMPINAN PARTAI

* Presiden dan Anggota Badan Tetap CNRT: Paulo Freitas da Silva.
Lahir di Ossu. Salah satu pendiri TRABALHISTA. Mantan anggota parlemen selama 5 tahun sebagai perwakilan Partai Demokrasi Indonesia (PDI, sekarang dikepalai oleh wakil presiden Indonesia Megawati Sukarnoputri). Juga mantan pemimpin SBSI cabang Timor Timur, yaitu Serikat Buruh Indonesia yang resmi.

* Wakil Presiden dan Anggota Badan Nasional: Maria Angela Freitas.
Putri dari Paulo Freitas. Menjalani pendidikan kedokteran di Indonesia pada Universitas Katolik Atma Jaya, di Jakarta, dan terlibat dalam hak-hak asasi manusia di Timor Timur.

* Sekretaris Jenderal: Dr Nelson Martins
Dokter, belajar di Bandung, Indonesia dan di Australia. Aktif terlibat dalam masalah-masalah persalinan anak di Indonesia tahun 1995-1998.
 

3. LATAR BELAKANG

TRABALHISTA didirikan pada tahun 1974 oleh Presidennya yang sekarang, Paulo Freitas da Silva, dan almarhum Albano dan Alpidio Abrao Martins. Partai ini mendukung kemerdekaan namun memilih proses yang bertahap dan memiliki link yang terus menerus dengan Portugal. Paulo Freitas da Silva pernah menulis kepada Perdana Menteri dari Partai Buruh Australia pada waktu itu, Gough Whitlam, meminta tentara Australia untuk menjaga keamanan di Timor Timur – permintaan tersebut ditolak. Seorang pejabat TRABALHISTA menandatangani Deklarasi Balibo pada tahun 1975 meminta campur tangan Indonesia namun pemimpin-pemimpin saat ini menyatakan bahwa hal ini dilakukan melalui kapasitas pribadi. Apapun halnya, Indonesia menggunakan TRABALHISTA untuk keuntungan propaganda.

Presiden Partai, Paulo Freitas da Silva, menandatangani pernyataan tertanggal 25 Juli 1998 menolak tawaran otonomi dari Indonesia dan menyerukan referendum. TRABALHISTA menekankan bahwa Agustus 1999 menandai suatu pembagian, di mana segala sesuatu sebelum tanggal itu telah ‘dihapus’ dan suatu awal yang baru sementara dilakukan.
 

4. ORGANISASI DAN KEBIJAKAN

TRABALHISTA memperkirakan sekitar 2500 anggota dengan cabang-cabangnya di setiap kabupaten di Timor Timur, sekitar 45% diantaranya adalah wanita. Di bawah presiden dan wakil presiden, partai ini memiliki tiga sekretaris partai dan tiga bendahara (separuh darinya adalah wanita). Pemimpin-pemimpin nasional bertemu di Dili 2 atau 3 kali seminggu. Partai ini memiliki sejumlah sumber daya dan bergantung pada kontribusi sukarela. Partai ini memiliki kantor baik di Dili yang sementara diperlengkapi.

TRABALHISTA berencana untuk mengikuti pemilihan umum Timor Timur namun lebih suka jika pemilu ini diadakan pada bulan Desember 2001 atau Januari 2002 untuk memungkinkan persiapan yang cukup dari masyarakat untuk memilih. Partai ini akan mengadakan loka karya pada bulan April 2001 untuk memilih kandidat pemilihan umum nasional yang akan datang.

TRABALHISTA melukiskan dirinya sebagai partai demokrat sosialis yang mirip dengan Partai Buruh Australia (ALP). Pemimpin-pemimpin partai ini menyatakan bahwa ALP telah berjanji memberikan dukungan dalam bentuk perlengkapan kantor, alat-alat komunikasi, dan para ahli untuk membantu pelaksanaan kampanye menjelang pemilihan.

Partai ini membela advokasi sosialisasi demokrasi dalam bidang industri, produksi, distribusi dan pertukaran selama ini perlu untuk meniadakan eksploitasi dan masalah-masalah anti sosial lainnya. Ini akan melibatkan pendistribusian kembali kekuasaan politik dan ekonomi agar seluruh anggota masyarakat mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kontrol dan pembentukan institusi-institusi dan hubungan-hubungan yang akan menentukan kehidupannya.

Partai ini akan membela para pekerja melalui pembentukan lapangan kerja dan mewakili kepentingan serikat. Partai ini belum menjadi anggota Sosialis Internasional namun mempertimbangkannya.

Sistem Pendidikan Timor Timur harus adil dan memastikan pengenalan huruf dan angka sebagai dasar kuat untuk kualitas umum dan pendidikan kejuruan. Adat dan tradisi akan dilindungi. Tetun dan bahasa Inggris harus menjadi bahasa yang utama. Sistem kesehatan dan kedokteran gigi yang bebas biaya harus dijalankan.

Partai ini dengan tegas mendukung hak-hak asasi manusia internasional sebagai dasar suatu masyarakat yang toleran dan berbeda kebudayaannya dengan tekanan pada kesempatan yang sama dan pilihan bagi wanita dalam segala aspek kehidupan.

Kebijakan asing harus mengenal hak semua bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk merdeka dan kebutuhan untuk pelucutan senjata dan kendali senjata secara internasional maupun regional. Konflik-konflik harus diatasi melalui PBB.

TRABALHISTA adalah anggota Badan Tetap CNRT namun bersikap kritis terhadap Xanana Gusmao dan Jose Ramos Horta, dan apa yang digambarkannya sebagai kecenderungan ‘diktatorial’ dan ‘kurangnya sikap transparan dan tanggung jawab’ dalam CNRT. Partai ini sangan vokal dalam tuntutan-tuntutannya. Misalnya, meskipun ditawarkan 10 posisi pada kongres CNRT bulan Agustus lalu, partai ini mengancam unjuk rasa melawan pimpinan-pimpinan CNRT karena tuduhan kolusi dan nepotisme dalam pengorganisasian kongres. Pada bulan Juli 2000 partai ini mengadakan demonstrasi di depan UNTAET untuk memprotes komposisi Kabinet Transisi yang baru.


14. UDC

Uniao Democrata-Crista de Timor

Serikat Demokrasi Kristen Timor
 

Fakta-fakta penting

Pemimpin: Vicente da Silva Guterres

Sejarah: partai Kristen yang didirikan di Portugal pada tahun 1998

Link: anggota CNRT dan Badan Nasional

Status: partai baru masih pada tahap awal pembentukan.
 

1. KONTAK

Kantor: Rua Americo Thomaz No. 62, Mandarin, Dili.

Tel/fax (+670 390) 325 042

Mobile: 040 894 7052 (Vicente Guterres); 041 974 0382 (Alexandre Ximenes)
 

2. PIMPINAN PARTAI

* Presiden: Vicente da Silva Guterres.
Lulusan pendidikan Filsafat dan mengajar sekolah menengah. Anggota dan sekretaris Badan Tetap CNRT.

* Sekretaris Jenderal: Alexandre Magno Ximenes.

* Wakil Badan Nasional: Anselmo da Costa Aparicio.
 

3. LATAR BELAKANG

UDC didirikan pada kongres tanggal 14 Maret 1998 di Lisbon, Portugal. Partai ini ikut serta dalam konvensi CNRT yang diadakan di Portugal bulan April 1998 dan merupakan rekan pendiri CNRT. UDC juga ikut serta dalam kongres Nasional CNRT di Dili tanggal 21-30 Agustus 2000.
 

4. ORGANISASI DAN KEBIJAKAN

UDC berpusat di Dili pada sebuah kantor kecil dan sederhana di kediaman presiden UDC, Vicente Guterres. UDC telah mendukung keputusan CNRT untuk membatasi kegiatan politik partai hanya pada tingkat kabupaten dan pada saat ini hanya memiliki sekitar 1500 anggota yang tersebar di 13 kabupaten di Timor Timur. Partai ini diatur dalam kongres nasional dan badan nasional dan dijalankan melalui komite-komite yang masing-masing bertanggung jawab atas masalah-masalah politik, hukum dan keuangan. UDC juga memiliki organisasi Pemuda Kristen Demokrasi, organisasi Perempuan Kristen Demokrasi dan organisasi Buruh Kristen Demokrasi. UDC bergantung pada sumbangan-sumbangan dari anggotanya sebagai sumber dananya. Partai ini adalah anggota pengamat dari Demokrasi Kristen Internasional dan mempertahankan hubungan dengan CDS/PP-Partido Populer di Potugal.

UDC didasari pada pribadi manusiawi Kristen dan doktrin sosial dari gereja Katolik. Meskipun terbuka bagi anggota yang lain, pada saat ini kelihatannya hanya terdiri dari penganut agama Katolik. Partai ini memiliki pandangan pro demokrasi dan pro Kristen yang sama dengan PDC namun terpisah. (Lihat penjelasan PDC)

UDC menyatakan bahwa misi fundamentalnya adalah untuk bekerja sama dengan kelompok politik Timor Timur lainnya dan anggota terutama CNRT untuk menjamin masa transisi yang aman dan damai menjelang kemerdekaan dan pendirian sistem yang demokratis di Timor Timur.

UDC mendukung sistem demokrasi multi partai dan semi kepresidenan bergaya Perancis di mana presiden memiliki kekuasaan yang terbatas. UDC yakin bahwa Timor Timur harus belajar dari pengalaman Amerika Latin yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan jika diberikan kekuasaan yang berlebihan. Presiden harus dipilih secara langsung dan kekuasaan dibagi antara Presiden dan perdana menteri. Pemilihan umum penting untuk mendemokratisasikan institusi-institusi Kabinet Transisi dan Badan Nasional yang posisinya saat ini merupakan penunjukan langsung. Sistem parlemen Timor Timur harus mencerminkan keaneka-ragaman etno-linguistik di Timor Timur.

UDC mendukung ekonomi pasar untuk Timor. Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan harus bersifat universal dan bebas biaya, dan kebudayaan Timor Timur, termasuk bahasa-bahasa dan dialek-dialek lokal harus dijaga dan dikembangkan. Bahasa Portugis harus menjadi bahasa resmi, Tetun sebagai bahasa nasional, dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional Timor.

UDC yakin bahwa Deklarasi Internasional Hak-Hak Asasi Manusia harus menjadi pedoman yang fundamental bagi Timor Timur. Perbedaan budaya, bahasa dan agama harus dihormati. Hak perempuan dan golongan minoritas harus dijunjung.

Kebijakan luar negeri Timor Timur harus membangun hubungan bilateral dan multilateral yang positif dengan negara-negara di wilayahnya termasuk Australia, New Zealand, Indonesia, ASEAN dan forum negara-negara Pasifik Selatan. Timor Timur harus juga membangun hubungan baik dengan komunitas negara-negara berbahasa Portugis (CPLP), Uni Eropa, Amerika, Rusia, Cina, Jepang, Amerika Latin dan pemerintahan-pemerintahan demokratis pada umumnya. Timor Timur harus mendukung resolusi perdamaian bagi konflik-konflik.

Sumber UDC

UDC Statutes, diangkat bulan Maret 1998


15. UDT

Uniao Democratica Timorense

Serikat Demokrasi Timor

Fakta-fakta penting

Pemimpin: Joao Carrascalao

Sejarah: partai utama yang konservatif yang mendukung kemerdekaan berdiri pada tahun 1974

Link: anggota Badan Nasional; hubungan dengan CNRT sementara tegang

Status: prospek tidak jelas.
 

1. KONTAK

Sekretaris Jenderal: Domingos de Oliveira. Mobile: 040 988 1543 Email: laclubar@iinet.net.au
 

2. PIMPINAN PARTAI

* Presiden: Joao Viegas Carrascalao
Menteri Infrastruktur dalam Administrasi UNTAET. Anggota pendiri UDT, berpusat di Sydney selama hampir seluruh masa pemerintahan Indonesia. Saudara laki-laki dari Mario dan Manuel Carrascalao.

* Wakil Presiden: Dr Francisco Ly Assis Nicolau

* Sekretaris Jenderal: Domingos de Oliveira

* Wakil Sekretaris Jenderal: Eduardo Sanches Massa

* Perwakilan Badan Nasional: Maria Lacruna
 

3. LATAR BELAKANG

UDT dibentuk pada tanggal 11 Mei 1974, sebuah asosiasi politik pertama setelah Revolusi Carnation di Portugal dan, pada awalnya, partai terbesar. Pendirinya sebagian besar adalah pegawai negeri dalam Administrasi Portugis, pemilik tanah, beragama Katolik dan anti komunis. Mereka termasuk presiden Mario Carrascalao (belakangan menjadi gubernur Timor Timur yang diangkat oleh Indonesia dan kini presiden partai Sosial Demokrat Timor), Augusto Cesar Mouzinho (dulu walikota Dili), Francisco Lopes da Cruz (belakangan menjadi penasihat senior bagi mantan Presiden Suharto), Domingos de Oliveira (pegawai bea cukai dan kini Sekretaris Jenderal UDT) dan saudara laki-laki Mario Carrascalao, Joao Carrascalao (kini Presiden UDT dan anggota Kabinet UNTAET yang bertugas mengawasi infrastruktur).

Dalam pernyataan prinsip-prinsipnya tertanggal 1 Agustus 1974, UDT memiliki komitmen pada:

Partai ini juga menyatakan menentang aktif korupsi dan ‘integrasi Timor Timur dengan negara asing manapun’.

Dalam pernyataan resmi gabungan dengan FRETILIN pada tanggal 18 Maret 1975, UDT menegaskan posisinya terhadap kemerdekaan dan menyatakan ‘pertahanannya yang tak akan berubah pada hak masyarakat untuk kemerdekaan nasional’.

Koalisi UDT dengan Fretilin hancur pada Mei 1975. Pada tanggal 11 Agustus UDT melancarkan kudeta (menurut Joao Carrascalao adalah aksi ‘ketidaktundukan sipil’, civil disobedience) dan diikuti oleh perang sipil yang menewaskan kurang lebih 1500 orang, pengungsi mengalir ke Timor Barat dan Australia, dan beberapa bulan ‘interregnum’ FRETILIN sebelum penyerangan Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975.

Partai ini pada umumnya beroperasi di luar Timor Timur di Portugal dan Australia selama masa pemerintahan Indonesia. Hal ini telah melemahkan posisinya di tengah generasi muda Timor Timur namun memungkinkan adanya kontak internasional, sumber pendanaan dan pengalaman yang akan bermanfaat saat ini pada pembangunan kembali partai ini. Kongres nasional diadakan di Perth tanggal 3-6 Desember 1997, merevisi Undang-Undang dan organ-organ internal partai ini dan mengikat dirinya kembali pada kemerdekaan Timor Timur, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, kemajemukan, demokrasi dan anti kekerasan.

UDT ikut serta dalam kongres CNRT di Portugal tahun 1998 dan kongres CNRT bulan Agustus tahun 2000 di Timor Timur. Sejak saat itu telah menarik diri dari CNRT (lihat penjelasan CNRT) namun kini mengirim pengamatnya pada pertemuan-pertemuan Badan Tetap. Partai ini telah kehilangan beberapa anggota pentingnya pada PSD sejak pembentukan PSD pada bulan September 2000 dan menghadapi beberapa tantangan politik dan tantangan organisasi yang signifikan.
 

4. KEBIJAKAN

UDT mengadakan konperensi nasional di Dili pada tanggal 9-11 Agustus 2000 yang dihadiri oleh 400 delegasi dan penasihat dengan tema ‘Dari rakyat, dengan rakyat, untuk rakyat’. Loka karya teknis pada konperensi ini menghasilkan hasil yang terperinci mengenai masalah-masalah seperti pertanian, kesehatan, pendidikan dan struktur pelabuhan. Loka karya lainnya terpusat pada masalah politik dan menyarankan kebijakan-kebijakan utama bagi Timor Timur:

Pemimpin-pemimpin pada konperensi ini menyerang Marxisme dan Leninisme dan mempertahankan kudeta UDT tanggal 11 Agustus 1975 sebagai gerakan anti-komunis dan bukan inisiatif anti-Fretilin. Terdapat juga seruan keadilan untuk anggota UDT yang terbunuh oleh Fretilin pada waktu itu.

Sumber UDT

Undang-Undang Provisional UDT, 1 Agustus 1974

Undang-Undang UDT yang telah direvisi oleh Kongres Nasional, Perth 3-6 Desember 1997

UDT website via http://www.easttimor.com


Appendix 1

PROPOSAL AGENDA POLITIK CNRT UNTUK KEMERDEKAAN

Maret sampai Agustus 2001

30 Agustus September dan selanjutnya

Appendix 2

PERATURAN PEMILIHAN MAJELIS PEMBENTUK UNDANG-UNDANG (CONSTITUENT ASSEMBLY)

Pada tanggal 16 Maret 2001, UNTAET mengumumkan Peraturan No 2001/2 ‘Mengenai Pemilihan Majelis Pembentuk Undang-Undang untuk Merumuskan Undang-Undang bagi Timor Timur yang Merdeka dan Demokratis’. Pemilihan ini akan diadakan pada tanggal 30 Agustus 2001.

Peraturan ini telah disetujui oleh Kabinet dan Badan Nasional. Peraturan ini membahas lima hal (1) Majelis Pembentuk Undang-Undang (2) Komisi Pemilihan yang Independen (3) pendaftaran partai-partai politik, (4) hak pemilih dan kandidat dan (5) alokasi kursi. Berikut adalah beberapa pasal yang dapat ditemukan dalam peraturan ini:

* Majelis ini akan berbentuk unicameral dan terdiri dari 88 anggota, 75 dipilih sebagai perwakilan nasional dan 13 perwakilan dari tingkat kabupaten;
* Majelis memiliki waktu 90 hari sejak hari pertama kedudukannya untuk menghasilkan Undang-Undang di mana harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 60 orang anggota untuk dapat diterapkan dan mulai berlaku pada tanggal kemerdekaan Timor Timur (tidak disebutkan); Majelis harus mempertimbangkan hasil konsultasi masyarakat terhadap Undang-Undang dan rancangan yang mengacu padanya yang disusun oleh Administrator transisi (Sergio Vieira de Mello);
* hanya penduduk dari satu kabupaten yang mendaftar pada kabupaten tersebut diperbolehkan untuk memilih perwakilan dari kabupaten tersebut pada saat pemungutan suara;
* semua pemilih yang berhak yang telah mendaftar di Timor Timur dan hadir di sana pada saat pemungutan suara dapat memilih untuk 75 perwakilan nasional;
* peraturan ini mendorong partisipasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan ‘dalam setiap tahapan pemilihan dan proses konstitusional’ namun tidak menerima proposal bahwa 30% dari kursi Majelis diberikan bagi perempuan;
* peraturan ini tidak menyebutkan warga Timor Timur yang berdomisili di luar Timor Timur; nampaknya mereka akan dapat memilih untuk perwakilan nasional hanya jika mereka datang ke Timor Timur untuk mendaftar dan memilih;
* pemilih harus berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan lahir di Timor Timur atau salah satu dari orang tuanya lahir di Timor Timur atau memiliki pasangan suami atau istri yang lahir di Timor Timur atau salah satu orang tua dari pasangan suami atau istrinya lahir di Timor Timur;
* Majelis akan menjadi dewan pembuat undang-undang (legislatif) jika terdapat demikian dalam Undang-Undang (Constitution);
* hanya partai politik yang terdaftar yang dapat mengajukan kandidat pada pemilihan Majelis;
* untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, suatu partai harus –antara lain- (1) menunjukkan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemimpinnya dan semua pegawai dari partai politik tersebut bahwa mereka secara terus menerus berkediaman di Timor Timur selama sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum pemilihan dan adalah penduduk biasa, (2) memberikan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan tanda tangan tidak kurang dari 500 pemilih, (3) tidak menggunakan nama, singkatan atau lambang yang dapat menimbulkan kebencian atau kekerasan, atau yang sama atau mirip dengan bendera negara lain, FALINTIL, CNRT atau partai lain;
* kandidat independen dapat mencalonkan diri; kandidat independen untuk kursi nasional harus menunjukkan dukungan dari 500 pemilih; untuk kursi kabupaten 100 pemilih;
* tempat pendaftaran partai-partai politik dapat diamati oleh umum dan surat keberatan dapat dimasukkan.


Appendix 3

GEREJA KATOLIK DAN POLITIK

Gereja Katolik adalah organisasi yang besar dan berpengaruh di Timor Timur dan sudah pasti akan memperdengarkan suaranya pada bulan-bulan mendatang mengenai masalah-masalah politik jika menurutnya hal ini memiliki dampak bagi kesejahteraan moral dan rohani masyarakat Timor Timur. Seperti dinyatakan oleh Uskup Belo baru-baru ini:

‘Seluruh proses pembentukan masyarakat ini sebagai suatu bangsa, semua masalah yang akan dihadapinya, semua tantangan yang akan dihadapinya, adalah masalah dan tantangan Gereja. Gereja bersatu dengan masyarakat dalam suatu tugas besar untuk membangun suatu bangsa Timor Timur yang baru’. (11 Pebruari 2001)

Pengikut Gereja bertumbuh pesat selama pendudukan Indonesia pada saat di mana gereja seringkali bersikap kritis terhadap tindakan-tindakan tak berperikemanusiaan yang dilakukan Indonesia dan selama masa itu berdiri sendiri dan terpisah dari Gereja Indonesia. Kebanyakan dari pemimpin politik saat ini beragama Katolik dan dididik oleh Gereja, dan beberapa pastor memiliki tanggung jawab dalam CNRT dan administrasi transisi. Gereja memiliki dua keuskupan (satu berpusat di Dili di bawah pimpinan Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo, dan yang lainnya di Baucau, dibawah pimpinan Uskup Basilio do Nascimento) dan yang ketiga sementara direncanakan untuk wilayah barat laut Same, termasuk Aileu, Ainaro dan Covalima. Uskup Belo menerima Nobel Prize untuk Perdamaian bersama Jose Ramos Horta pada tahun 1996. Gereja memiliki ratusan personel dan sukarelawan yang bekerja dalam jaringan kerja paroki, susunan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan klinik-klinik kesehatan di seluruh wilayah Timor Timur dan juga menyediakan sejumlah fasilitas untuk pemuda, perempuan, anak-anak dan pengungsi. Keuskupan Dili memiliki stasiun radio (Radio Kmanek) dan surat kabar (Seara). Dominasi gereja tidak akan berlanjut dalam posisi yang sama pada saat Timor Timur mengalami modernisasi dan mengalami perubahan sebagi suatu bangsa yang merdeka dan berdiri sendiri. Namun kapasitasnya untuk mempengaruhi opini masyarakat akan tetap kuat untuk masa yang akan datang.

Uskup Belo menjelaskan fungsi gereja dalam politik dalam ‘himbauan pastoral’ yang dikeluarkan pada bulan Januari. Surat tersebut termasuk point-point berikut:



Bahasa Inggeris:

April 2001 ACFOA: Walsh: East Timor's Political Party Profiles Complete text of report [150KB] added May 22
"East Timor is now entering the last, crucial stage of the transition process to full independence. ... The scene is now set, however, for the political parties to take their rightful place under the spotlight as key players in the democratic process. This is a healthy and positive development which excesses by some should not be permitted to undermine. ... How many parties will contest the election? Who are their leaders and how does one contact them? How have they changed from previous times? What ideas and policies do they have for East Timor’s development, foreign policy and so on?"  Pat Walsh, Human rights consultant, Australian Council for Overseas Aid

Mar 5 ETO: Political parties and Pro-Independence Forces  Report updated Apr 27
"There are 8 parties behind the independence flag. Of the five parties set up in 1974, four eventually collaborated, to a greater or lesser extent, with the Indonesian occupiers. FRETILIN always maintained its opposition to the occupation. Aware of its present advantage, FRETILIN now feels restricted as part of the united front proposed by Xanana Gusmão, and wants to leave it to conquer its own territory. For some, however, talk of such a move only rekindles memories of the 1974 civil war and impels Xanana Gusmão to appeal for national unity." East Timor Observatory

Bahasa Portugis:

Mar 5 OTL: Partidos políticos e Forças pró-independência  Report
"Oito partidos apresentam-se sob a bandeira da independência. Dos cinco partidos criados em 1974, quatro foram levados a colaborar, mais ou menos, com o ocupante indonésio. A FRETILIN sempre se opôs à ocupação. Consciente da vantagem que adquiriu, a FRETILIN sente-se limitada na frente comum proposta por Xanana Gusmão, e quer partir à conquista do poder. Mas para alguns isso faz renascer a lembrança da guerra civil de 1974 e provoca apelos angustiados de Xanana Gusmão a favor da unidade nacional."  Observatório Timor Leste

Bahasa Inggeris / bahasa Portugis:

BD: FRETILIN - Revolutionary Front for an Independent East Timor / Frente Revolucionaria do Timor Leste Independente

BD: Pro-autonomy Movements / Pró autonomia Movimentos


Untuk memambakan berita, artikel atau laporan kepada BD, kirimkan secara e-mail kepada 'wildwood@pcug.org.au'
Alamat pos: "Postal address: BACK DOOR GPO Box 59 Canberra City ACT 2601 Australia"
Kalau anda ingin menerima surat informasi mingguan GRATIS, mengirimkan e-mail kepada 'wildwood@pcug.org.au' dengan mengisi perkataan ‘Subscribe BACK DOOR’ dalam judul e-mail anda.
BD Surat infornasi mingguan mengenai TL

Halaman Uatama .......Bahasa Indonesia .......Cari situs-Web ini
Situs-Web: http://www.pcug.org.au/~wildwood   |   Email: wildwood@pcug.org.au