BD Surat infornasi mingguan mengenai TL
Halaman Uatama | Bahasa Indonesia | Bahasa Tetum | Bahasa Portugis | Cari situs-Web ini
"Pada tanggal 13 Juli, UNTAET mengeluarkan Regulasi No. 10/2001 membentuk Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KPKR) di Timor Lorosa’e. Komisi ini mempunyai tiga wilayah kegiatan, yang masing-masing bertujuan memajukan hak asasi manusia di Timor Lorosa’e. Pertama, Komisi menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran-pelanggan hak asasi manusia yang terjadi antara 1974 dan 1999, ... Kedua, KPKR akan membantu “memulihkan martabat kemanusiaan para korban,” sebagaian dengan memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan kisah-kisah mereka di depan umum. ... Ada keprihatinan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah-pemerintah donor, atau pemimpin-pemimpin politik Timor Lorosa’e bisa menggunakan keberadaan KPKR sebagai alasan untuk tidak bergerak ke depan memproses hukum mereka yang melakukan Kejahatan Berat, meskipun kejahatan-kejahatan itu berada di luar cakupan Komisi. Sebuah pemerintah baru, yang menghadapi persoalan anggaran serta tuntutan dan desakan (nasional dan internasional) bisa terbujuk untuk menurunkan prioritas proses hukum, khususnya karena terbatasnya sumberdaya dan pengalaman." La'o Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur
Lihat juga:

Bahasa Inggeris / Bahasa Indonesia:
La'o Hamutuk - Laporan dan berita: http://www.etan.org/lh/reports.html
Bahasa Inggeris / Bahasa Timor Timur (Tetum) / Bahasa Portugis / Bahasa Indonesia:
BD: Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi

Buletin La'o Hamutuk

Vol. 2, No. 6 & 7
Oktober 2001

Subject: Keadilan untuk Timor Lorosa’e?

La'o Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur

PDF format: http://www.etan.org/lh/PDFs/LHv2n6-7bh.pdf


Sebuah Tinjauan tentang Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi
 

Apa itu KPKR?
Struktur dan peran KPKR Timor Lorosa’e
Beberapa Keprihatinan


Apa itu KPKR?

Pada tanggal 13 Juli, UNTAET mengeluarkan Regulasi No. 10/2001 membentuk Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KPKR) di Timor Lorosa’e. Komisi ini mempunyai tiga wilayah kegiatan, yang masing-masing bertujuan memajukan hak asasi manusia di Timor Lorosa’e.

Pertama, Komisi menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran-pelanggan hak asasi manusia yang terjadi antara 1974 dan 1999, melaporkan pelanggaran-pelanggaran ini dan faktor-faktor yang menyumbang pada terjadinya. Dalam hal ini, Komisi akan menyelidiki tidak hanya kasus per kasus pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga tingkat sejauh mana pelanggaran-pelanggaran ini merupakan bagian dari suatu pola pelanggaran yang sistematis. Karena itu dugaan tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari penyelidikan Komisi. KPKR juga akan meneliti peran aktor-aktor internasional (seperti pemerintah asing), dan akan melakukan pemeriksaan di luar Timor Lorosa’e dalam upaya untuk memberikan gambaran lengkap tentang mengapa pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi. Tetapi sumberdaya yang dimiliki KPKR untuk melakukan penyelidikan itu terbatas. Dan, karena yurisdiksinya terbatas pada Timor Lorosa’e, tidak bisa mengajukan gugatan terhadap orang-orang yang menolak bekerjasama, juga tidak bisa memaksa meminta kesaksian atau bukti dari Indonesia atau pemerintah-pemerintan nasional lainnya.

Kedua, KPKR akan membantu “memulihkan martabat kemanusiaan para korban,” sebagaian dengan memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan kisah-kisah mereka di depan umum. Juga membantu mempromosikan rekonsiliasi antar orang Timor Lorosa’e dengan “mendukung penerimaan dan reintegrasi orang-orang yang telah menyebabkan kesengsaraan pada komunitasnya” melalui apa yang dianggap sebagai kejahatan tingkat rendah (seperti pencuriaan, serangan kecilkecilan, pembakaran, dan pembunuhan ternak). Ini akan membuat para pelaku kejahatan-kejahatan seperti itu bertanggungjawab kepada korban. Komisi akan melakukannya melalui “Prosedur Rekonsiliasi Komunitas” (PRP) dengan apa para pelaku akan mau melakukan tindakan pemulihan yang bermakna bagi para korban yang selamat dan komunitas mereka. Misalnya, kejahatan membakar sebuah rumah bisa diselesaikan dengan meminta pelakunya membangun kembali rumah tersebut. “Kesepakatan rekonsiliasi komunitas” yang hasilnya akan didaftarkan pada pengadilan distrik, yang akan menjamin dijalankannya tindakan-tindakan rekonsiliasi yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Komisi akan merujuk Kejahatan Berat (seperti pembunuhan, perkosaan, penghancuran besar-besaran atau perencanaan tindakan tersebut) yang tidak menjadi bagian PRK, kepada Penuntut Umum untuk proses hukum.

Ketiga, KPKR akan melaporkan temuan-temuannya dan membuat rekomendasi kebijakan, yang dengan demikian mendesak pada pemerintah Timor Lorosa’e, masyarakat internasional, dan badan-badan lain yang berhubungan dengan serangkaian persoalan, termasuk kebutuhan dan hak para korban.

KPKR adalah hasil dari usulan yang dirancang oleh sebuah Panita Pengarah yang didukung oleh Kantor Hak Asasi Manusia UNTAET, setelah adanya inisiatif dari Kongres CNRT. Panitia Pengarah KPKR beranggotakan wakil-wakil pemuda, kelompok perempuan, kelompok korban; organisasi-organisasi hak asasi manusia dan Gereja; UNHCR, dan departemen-departemen UNTAET yang terkait. Panita Pengarah merancang usulan KPKR dengan dukungan dari bidang hukum UNTAET, dan menjalankan konsultasi-konsultasi masyarakat di setiap distrik.

Komisi-komisi kebenaran telah menjadi resep populer untuk rekonsiliasi di sejumlah negeri yang selesai mengalami konflik. Pembentukan komisi kebenaran didasarkan pada asumsi bahwa membuat kebenaran diketahui umum mengenai siapa yang melakukan apa terhadap siapa dalam konteks pelanggaran berat hak asasi manusia akan mendorong rekonsiliasi dalam suatu masyarakat yang sedang berusaha memulihkan diri dari perang dan/atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan luas.

Salah satu fungsi komisi kebenaran ialah menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan membuat laporan yang lengkap, yang memaparkan tidak hanya kasus-kasus individual, tetapi juga pola dan kebijakan yang mendasari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Selain laporan, komisi kebenaran sering mendorong dan memfasilitasi permintaan maaf kepada korban – kepada orang per orang dan masyarakat secara keseluruhan – oleh para pelaku kekejaman. Dalam hal ini, mereka membantu meningkatkan kemungkina bahwa para bekas musuh hidup berdampingan secara damai. Misalnya, di Afrika Selatan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi meliputi komponen keadilan restoratif, dalam mana para pelaku melakukan kerja untuk para korban; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga mengusulkan program pemulihan. Lebih lanjut, komisi-komisi kebenaran bisa memberikan rekomendasi langkah-langkah untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia.


Struktur dan peran KPKR Timor Lorosa’e

Sebuah Panel Seleksi berkonsultasi dengan masyarakat, setelah itu akan memilih dan merekomendasikan tujuh orang “yang tinggi moral, sikap tidak memihak, dan integritasnya” (sekurangnya tidak darinya adalah perempuan) kepada Administrator Transisi untuk diangkat menjadi Komisaris Nasional yang mengepalai Komisi. Empat partai politik yang ada sebelum invasi Indonesia (Fretilin, UDT, KOTA, dan Trabalhista), Forum NGO, Jaringan Perempuan (Rede Feto), Gereja Katolik, Asosiasi Bekas Tahanan Politik, Asosiasi Keluarga Orang Hilang, Kantor Hak Asasi Manusia UNTAET, dan Administrator Transisi masing-masing telah mengangkat seorang anggota pada Panel Seleksi. Kelompok-kelompok pro-otonomi di Indonesia diundang dua kali tetapi sejauh ini menolak bergabung dalam panel, meskipun posisi mereka masih terbuka yang merupakan isyarat rekonsiliasi.

KPKR akan bekerja selama dua tahun dengan pilihan perpanjangan enam bulan. Komisi akan memiliki enam kantor daerah yang dikelola oleh Komisaris Daerah yang kualitas pribadi dan profesionalnya sama dengan Komisaris Nasional.

KPKR mengusulkan staf orang Timor Lorosa’e sebanyak 270 orang, dengan anggaran hampir US$ 4 juta. Mereka berharap mengambil 10.000 pernyataan dari para korban yang selamat dari kekejaman, suatu tujuan yang ambisius. Untuk kantor nasional, mereka merencanakan merehabilitasi Penjara Comarca di Dili, di mana banyak tahanan politik Timor Lorosa’e disiksa selama pendudukan Indonesia. Bekas penjara ini akan menjadi sebuah museum dan pusat sumberdaya yang dijalankan oleh Asosiasi Bekas Tahanan Politik setelah KPKR mengakhiri tugas dua tahunnya.

Pat Walsh, koordinator Kantor Sementara KPKR dari pihak Kantor Hak Asasi Manusia UNTAET, menjelaskan kepada La’o Hamutuk bahwa salah satu gagasan dasar Komisi ialah memberikan suatu insentif bagi pengungsi di Timor Barat untuk kembali ke kampung halaman. Banyak di antara mereka adalah anggota milisi yang takut mengalami pembalasan dendam kalau mereka pulang ke komunitas mereka. Mereka yang berperan penting dalam pembentukan KPKR berharap bahwa para anggota milisi akan memandang “Prosedur Rekonsiliasi Komunitas” sebagai mekanisme keadilan yang bisa diterima, sesuatu yang akan menjamin keamanan para pengungsi yang kembali dengan memenuhi tuntutan individu-individu dan komunitas-komunitas atas pertanggungjawaban untuk kejahatan-kejahatan tingkat rendah. Tetapi, mereka yang terlibat dalam membantu pengungsi tidak yakin bahwa KPKR akan membantu, dan khawatir akan menjadi kontra-produktif. Salah satu faktor KPKR yang lebih unik dibandingkan komisi-komisi sejenis di negeri-negeri lain ialah sifat dari konflik di Timor Lorosa’e. Karena pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan akibat dari suatu konflik internasional bukannya konflik dalam negeri, sejumlah besar pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan – anggota-anggota tentara Indonesia dan pejabat-pejabat pemerintah Indonesia – berada di luar negeri. Dan bagi orang-orang Timor Lorosa’e anggota kelompok-kelompok milisi yang diarahkan TNI pada 1999, kebanyakan mereka yang disangka melakukan kejahatan paling berat masih berada di Indonesia, tempat mereka melarikan diri setelah ambil bagian dalam tindakan teror setelah pemungutan suara referendum UNAMET. Orang-orang seperti itu kecil insentifnya untuk bekerjasama dengan KPKR karena mereka tidak berhak untuk berpartisipasi dalam “Prosedur Rekonsiliasi Komunitas.”

Sementara Komisi punya wewenang untuk meminta dan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi, pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang di negeri lain, ia tidak punya kekuasaan untuk memaksa siapa saja di luar Timor Lorosa’e untuk bekerjasama. Akibatnya,mereka yang paling bertanggungjawab bagi pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia dari 1975 sampai 1999 tidak akan ambil bagian dalam proses penyampaian kebenaran. Kerja Komisi tidak dimaksudkan untuk merekonsiliasikan Timor Lorosa’e dengan Indonesia, meskipun pengkajian yang berwibawa mengenai rekaman kekejaman Indonesia di Timor Lorosa’e dari tahun 1975 sampai 1999 suatu hari bisa membantu Indonesia menghadapi sejarah ini.


Beberapa Keprihatinan

Ada keprihatinan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah-pemerintah donor, atau pemimpin-pemimpin politik Timor Lorosa’e bisa menggunakan keberadaan KPKR sebagai alasan untuk tidak bergerak ke depan memproses hukum mereka yang melakukan Kejahatan Berat, meskipun kejahatan-kejahatan itu berada di luar cakupan Komisi. Sebuah pemerintah baru, yang menghadapi persoalan anggaran serta tuntutan dan desakan (nasional dan internasional) bisa terbujuk untuk menurunkan prioritas proses hukum, khususnya karena terbatasnya sumberdaya dan pengalaman.

Dalam laporan Juli 2001 mengenai Keadilan, organisasi Amnesty International menyambut baik ketentuan dalam regulasi KPKR yang memberinya wewenang untuk merujuk kasus-kasus Kejahatan Berat kepada kantor Penuntut Umum. Akan tetapi, Amnesty “sangat meragukan apakah kapasitas yang sekarang ada untuk memproses kasus-kasus ini secara efektif dan waktu yang memadai.” Dalam hal ini, dikhawatirkan bahwa KPKR bisa menyerap sumberdaya yang kemungkinan disediakan untuk badan peradilan, yang dengan demikian berpotensi merusak proses keadilan, meskipun menurunkan beban kasus pengadilan adalah salah satu argumen yang digunakan untuk membenarkan pembentukan Komisi.

Sementara itu, UNTAET dan para pemimpin politik Timor Lorosa’e telah berunding dengan para pemimpin milisi yang dicurigasi melakukan Kejahatan Serius – bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan – dengan harapan memfasilitasi kembalinya pengungsi dari Timor Barat. Hubungan antara perundingan-perundingan ini dengan KPKR (serta Unit Kejahatan Berat) tidak jelas. Meskipun kebijakan PBB mengabaikan amnesti, sejumlah pemimpin milisi di Timor Barat telah memintanya, dengan dorongan dari sejumlah pemimpin Timor Lorosa’e dan pejabat UNTAET, seperti pengakuan akan “nilai praktis amnesti” oleh seorang pemimpin Timor Lorosa’e. Kata-kata itu meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah mendatang akan menggunakan KPKR sebagai pengganti keadilan.

Menanggapi keprihatinan-keprihatinan tersebut, pejabatpejabat UNTAET dan ETTA berjanji bahwa KPKR bukanlah pengganti untuk keadilan, dan bahwa tidak ada amnesti bagi Kejahatan Berat. Kenyataannya, menurut mereka, KPKR adalah pelengkap dari proses keadilan: Dengan menciptakan catatan resmi pelanggaran hak asasi manusia, Komisi akan membantu memfasilitasi pertanggungjawaban.

Belakangan, ada sedikit pemahaman lapis bawah tentang KPKR – khususnya di antara pengungsi yang masih di Timor Barat. Seperti diakui Pat Walsh, “Ada keperluan akan informasi umum dan pendidikan mengenai prosesnya. Terjadi kekosongan informasi pada sisi lain perbatasan.” KPKR juga akan menjamin bahwa semua sektor masyarakat Timor Lorosa’e sadar mengenai tujuan dan
alasannya kalau komisi ini berharap untuk menarik partisipasi yang berarti dari mereka dan berdampak nyata pada rekonsiliasi.

Baru-baru ini, Kantor Sementara KPKR mengadakan rapatrapat dengan pemimpin-pemimpin pro-otonomi untuk menjelaskan alasan di balik KPKR. Seperti dikemukakan oleh Francisco Guterres, seorang anggota Kantor Sementara, “Penting bahwa para anggota milisi melihat KPKR memajukan kepentingan jangka panjang mereka. Tanpa partisipasi mereka dalam proses rekonsiliasi, mereka akan terisolasi dalam komunitas mereka.”

Kalau KPKR hendak menarik pengungsi dari Timor Lorosa’e untuk kembali, ia memerlukan kerjasama dari para anggota milisi tingkat tinggi yang mengontrol gerak para pengungsi. Tetapi kebanyakan pemimpin milisi tidak akan melihat Komisi melayani kepentingan mereka, karena mereka tidak terlibat dalam membangunnya. Karena Komisi akan mengumpulkan kesaksian dalam suatu proses yang tidak diatur oleh hukum pembuktian, mereka yang melakukan kejahatan yang paling berat bisa takut bahwa proses KPKR bisa menurunkan kemungkinan mereka untuk mendapatkan pengadilan yang adil.


Lihat juga:

Bahasa Indonesia/Melayu:

La'o Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur
Diperbarui: Desember 19 2001
La'o Hamutuk adalah organisasi Timor Loro Sa'e-Internasional yang bertujuan memantau dan melapor tentang kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi utama yang ada di Timor Loro Sa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik dan sosial.
* Institut La'o Hamutuk ini beroperasi dengan dasar pemikiran bahwa rakyat Timor Loro Sa'e harus menjadi pemutus utama dari proses pembangunan kembali tersebut dan, prosesnya harus se-demokratis dan se-transparan mungkin. Dalam hal ini, La'o Hamutuk melakukan suatu analisis yang tidak berpihak terhadap kegiatan Internasional di Timor Loro Sa'e dengan tujuan memfasilitasikan partisipasi yang efektif dan bertingkat oleh rakyat Timor Loro Sa'e dalam proses pembangunan kembali.
* Selain memberi informasi dan analisis tentang proses rekonstruksi dan pembangunan, La'o Hamutuk bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara institusi-institusi dan organisasi-organisasi internasional dengan masing-masing bidang dalam masyarakat Timor Loro Sa'e.
* Akhirnya, La'o Hamutuk menjadi pusat sumber informasi dengan berbagai bacaan, tentang model pembanguan, pengalaman dan praktek yang berlainan, dan juga mengfasilitasi jaringan antara kelompok-kelompok Timor Loro Sa'e dengan ahli-ahli dan pelaksana-pelaksana yang terlibat dalam hal proses pembangunan di seluruh dunia.
* Di dalamnya roh menganjurkan transparensi yang lebih kuat. La'o Hamutuk ingin sekali mengundang individual untuk kontak kami bila anda punya naskah-naskah dan/ atau informasi yang harus dikemukakan perhatian buat rakyat Timor Loro Sa’e dan juga para anggota masyarakat internasional.
Siapa itu La?o Hamutuk?
Staf Orang Timor: Inês Martins, Thomas (Ató) Freitas, Mericio Juvenal, Adriano Nascimento, Jesuina (Delly) Soares Cabral
Staf Internasional: Pamela Sexton, Mayumi Hachisuka, Vijaya Joshi, Charles Scheiner, Andrew de Sousa
Dewan Penasehat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, João Sarmento, Aderito de Jesus Soares
Penerjemah: Djoni Ferdiwijaya, José M.C. Belo, Tomé Xavier Jeronimo, Nug Katjasungkana, Antonio M. Lopes
P.O. Box 340, Dili, Timor Lorosa’e (via Darwin, Australia) Mobile: +61(408)811373; Telepon: +670(390)325-013
Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org
Buletin La'o Hamutuk: [Bahasa Indonesia PDF Format]
Vol. 2, No. 6 & 7 Oktober 2001 Keadilan untuk Timor Lorosa’e?: http://www.etan.org/lh/PDFs/LHv2n6-7bh.pdf
La'o Hamutuk - Laporan dan berita: [Bahasa Inggeris / Bahasa Indonesia] http://www.etan.org/lh/reports.html
Halaman Uatama: http://www.etan.org/lh
Lihat juga: La'o Hamutuk -  Bahasa Timor Timur (Tetum), Bahasa Inggeris
 

Bahasa Inggeris / Bahasa Timor Timur (Tetum) / Bahasa Portugis / Bahasa Indonesia:

BD: Truth, Reception and Reconciliation / Simu, Lia Los no Dame Malu nian / Acolhimento, Verdade e Reconciliação / Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi - A collection of recent information, reports, articles and news

BD: 'Refugees' & Missing Persons / 'Refugiados' e Desaparecido / 'Réfugiés' ou Déplacés / - A collection of recent information, reports, articles and news

BD: War Crimes & Crimes Against Humanity - A collection of recent press releases, petitions, articles and news


Sekarang ada halaman baru BD dalam Bahasa Indonesia. Halaman ini akan diperbarui setidaknya satu kali seminggu. Untuk memambakan berita, artikel atau laporan kepada BD, kirimkan bahan2 itu secara e-mail kepada ‘wildwood@pcug.org.au’ Alamat pos: "BACK DOOR GPO Box 59 Canberra City ACT 2601 Australia"
Click web-link ini untuk masuk halaman Web Bahasa Indonesia BACK DOOR: http://www.pcug.org.au/~wildwood/bahind.htm 
BD juga menerbit surat e-mail mingguan. Kebanyakan isi surat e-mail ini dalam Bahasa Inggeris, tetapi kadang2 ada informasi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Tetum dan Bahasa Portuges. Kalau anda ingin menerima surat informasi mingguan GRATIS, kirimkan e-mail kepada ‘wildwood@pcug.org.au’ dengan memasukkan perkataan ‘Subscribe BACK DOOR’ dalam judul (ruangan pokok) e-mail anda. 
BD Surat infornasi mingguan mengenai TL

Halaman Uatama | Bahasa Indonesia | Bahasa Tetum | Bahasa Portugis | Cari situs-Web ini
Situs-Web: http://www.pcug.org.au/~wildwood   |   Email: wildwood@pcug.org.au