BD Surat infornasi mingguan mengenai TL
Halaman Uatama | Bahasa Indonesia | Bahasa Tetum | Bahasa Portugis | Cari situs-Web ini
"Pada Tais Timor terbitan bulan September 2000, UNTAET memaparkan secara ringkas “dua puluh keberhasilan besar”-nya, yang tidak menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan kejahatan berat. (“Sistem peradilan dan hukum” yang mereka sebutkan, hanya berurusan dengan kejahatan “biasa”.) Diamnya UNTAET mengenai yang telah dicapai dalam hal ini mencerminkan apa yang secara luas dipandang sebagai tidak adanya kemajuan di bidang ini. Tentu saja, ini bukan semata persoalan UNTAET, tetapi lebih merupakan hasil dari kurangnya kemauan politik pada pihak Indonesia dan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling besar kekuatannya untuk menjamin bahwa Timor Lorosa’e memperoleh keadilan. Tetapi, ada kelemahan serius dalam upaya UNTAET untuk menjamin keadilan bagi kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks invasi dan pendudukan Indonesia." La'o Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur
Lihat juga:

Bahasa Indonesia:
Keadilan and Pertanggungjawaban di Timor Lorosa'e: Pengadilan Internasional dan Pilihan Lain:
16 Oktober 2001 Laporan Seminar Sehari di Dili, Timor Lorosa'e: http://www.etan.org/lh/PDFs/justbahasa.pdf
Bahasa Inggeris / Bahasa Indonesia:
La'o Hamutuk - Laporan dan berita: http://www.etan.org/lh/reports.html

Buletin La'o Hamutuk

Vol. 2, No. 6 & 7 Oktober 2001

Keadilan untuk Timor Lorosa’e?

La'o Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur

PDF format:http://www.etan.org/lh/PDFs/LHv2n6-7bh.pdf


Di dalam . . .
Keadilan untuk Timor Lorosa’e?
Tempat untuk Mengupayakan Keadilan
UNTAET dan Kejahatan Berat
Sistem Peradilan Baru Timor Lorosa’e
Perempuan dan Keadilan
Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi
Solidaritas dan Keadilan Internasional
Siapa itu La’o Hamutuk?
Pengadilan Internasional untuk Timor Lorosa’e?
Kronologi Keadilan dan Pertanggungjawaban
Rangkuman Laporan Seminar Pengadilan Internasional
Berita Singkat
Surat dari Wakil Khusus Sekjen PBB Sergio Vieira de Mello
La’o Hamutuk Menanggapi: Pengungsi Terlalu Lamban Pulang, Strategi Masih Salah
Editorial: Kapan Pertanggungjawaban Dimulai?
Editorial: Saatnya Bersungguh-sungguh terhadap Keadilan bagi Timor Lorosa’e




Keadilan untuk Timor Lorosa’e?

Baru dua tahun yang lalu militer Indonesia (TNI) dan pasukan-pasukan milisinya melancarkan teror dan penghancuran akhir di Timor Lorosae. Akibatnya telah banyak diketahui: sekitar 70 persen gedung dan infrastruktur negeri ini hancur; lebih dari dua ribu orang mati dibunuh; perempuan yang jumlahnya belum diketahui diperkosa; dan ratusan ribu orang terusir dari tempat tinggal mereka. Kekejaman ini berpengaruh pada pembentukan misi UNTAET dan merangsang upaya untuk menjamin pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyat Timor Lorosa’e.

Pada Tais Timor terbitan bulan September 2000, UNTAET memaparkan secara ringkas “dua puluh keberhasilan besar”-nya, yang tidak menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan kejahatan berat. (“Sistem peradilan dan hukum” yang mereka sebutkan, hanya berurusan dengan kejahatan “biasa”.) Diamnya UNTAET mengenai yang telah dicapai dalam hal ini mencerminkan apa yang secara luas dipandang sebagai tidak adanya kemajuan di bidang ini. Tentu saja, ini bukan semata persoalan UNTAET, tetapi lebih merupakan hasil dari kurangnya kemauan politik pada pihak Indonesia dan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling besar kekuatannya untuk menjamin bahwa Timor Lorosa’e memperoleh keadilan. Tetapi, ada kelemahan serius dalam upaya UNTAET untuk menjamin keadilan bagi kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks invasi dan pendudukan Indonesia.

Buletin ini menyoroti upaya-upaya untuk mencapai pertanggungjawaban bagi kejahatan yang dilakukan pada masa Indonesia melakukan penundukan dan “integrasi” Timor Lorosa’e. Kejahatan-kejahatan ini dimulai pada tahun 1975 ketika Indonesia melancarkan agresi terhadap Timor Portugis dan resminya berakhir tahun 1999 ketika TNI mengundurkan diri dari wilayah ini. Dalam banyak hal, kejahatan internasional yang dilakukan terus berlanjut saat ini ketika milisi dan para pendukungnya dalam tubuh TNI masih menahan ribuan orang Timor Lorosa’e sebagai sandera di Timor Barat.

Selain tinjauan atas berbagai upaya mendapatkan keadilan, terbitan nomor ini berisi analisis kritis terhadap penyelidikan dan pengadilan yang dilakukan oleh Unit Kejahatan Berat UNTAET (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan seksual) serta sebuah artikel yang membahas kegiatan gerakan solidaritas internasional untuk mendorong pembentukan pengadilan internasional. Juga ada tinjauan mengenai Komisi untuk Penerimaan, Kebenaraan, dan Rekonsiliasi yang sedang dibentuk, artikel tentang sistem peradilan Timor Lorosa’e (untuk kejahatan “biasa”), dan tinjauan mengenai hubungan antara sistem peradilan tersebut dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Timor Lorosa’e, serta satu tulisan yang menyoroti alternatif untuk pengadilan internasional. Kami memuat surat dari Administrator Transisi Sergio de Mello kepada La’o Hamutuk mengenai krisis pengungsi yang sedang berlangsung, beserta jawaban kami. Suatu kronologi yang memaparkan perkembangan keadilan yang penting selama dua tahun terakhir disertakan sebagai sisipan.




Tempat untuk Mengupayakan Keadilan

Ada tiga “tempat” untuk mengupayakan keadilan: internasional (lebih khususnya, di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa), Indonesia, dan Timor Lorosa’e sekarang di bawah UNTAET.


Perserikatan Bangas-Bangsa

Secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa segera melakukan penyelidikan mengenai kejahatan yang dilakukan di dalam konteks misi UNAMET. Pada 27 September 1999, United Nation’s Human Rights Commission (UNHRC, Komisi Hak Asasi Manusia PBB) mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk membentuk Komisi Tempat untuk Mengupayakan Keadilan

Penyelidik Internasional tentang Timor Lorosa’e (International Commission of Inquiry on East Timor, ICIET) untuk menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Lorosa’e. UNHRC juga meminta tiga orang Pelapor Khusus untuk menjalankan misi di Timor Lorosa’e yang difokuskan pada eksekusi di luar hukum, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan, penghilangan, dan pemindahan paksa.

Pada laporan bertanggal 10 Desember 1999 kepada Dewan Keamanan, para Pelapor Khusus menyebut TNI, bersama milisi, melakukan kejahatan termasuk “pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, dan pengejaran serta tindakantindakan tidak manusiawi, termasuk perusakan hartabenda,” kejahatan-kejahatan“ yang dilakukan pada skala luas atau sistematis atau keduanya.” Mereka merekomendasikan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan pembentukan sebuah pengadilan internasional kecuali jika Jakarta menghasilkan hasil yang bisa dipercaya dalam penyelidikan dan pengadilan yang dijanjikan terhadap mereka yang bertanggungajwab atas teror 1999 di Timor Lorosa’e “dalam beberapa bulan.” Pada saat yang sama, para pelapor menegaskan bahwa pengadilan itu “harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan menurut hukum internasional yang dilakukan oleh pihak mana pun di Wilayah ini sejak kepergian penguasa kolonial [Portugal, pada 1975].”

Kurang dari dua bulan kemudian laporan ICIET menyerukan kepada PBB untuk “membentuk pengadilan hak asasi manusia internasional yang terdiri dari hakim-hakim yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa” untuk mengadili kejahatankejahatan yang dilakukan pada 1999. Ketika mengumumkan laporan ini, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa ia “diyakinkan oleh tekad yang diperlihatkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menegakkan hukum dan mendukung sepenuhnya penyelidikan dan pengadilan terhadap para pelaku melalui proses penyelidikan nasional yang sedang berlangsung di Indonesia.” Tuan Annan juga melaporkan bahwa menteri luar negeri Indonesia “secara kuat meyakinkan” dirinya tentang “kesungguhan Pemerintah Indonesia bahwa tidak akan ada kekebalan hukum bagi para pelaku.”

Kofi Annan selanjutnya menulis bahwa ia bermaksud “menempuh berbagai jalan untuk menjamin bahwa [pertanggungjawaban bagi kejahatan tersebut] dilaksanakan dengan memadai, inter alia, dengan memperkuat kemampuan UNTAET untuk melakukan penyelidikan dan memperkuat kerjasama antara UNTAET dengan penyelidikan … KPP HAM Indonesia.”

Dengan pembukaan ini, para anggota Dewan Keamanan – khususnya sekutu-sekutu kuat Indonesia – menjadi semakin mau memenuhi permintaan Indonesia bahwa negara itu memiliki hak untuk mengadili sendiri. Tetapi Dewan Keamanan menyatakan bahwa Indonesia harus membawa para pelaku ke pengadilan “secepat mungkin” dan harus “menjalankan proses hukum yang cepat, menyeluruh, efektif, dan transparan, yang memenuhi standar internasional tentang pengadilan dan proses hukum yang adil.”

Sejak saat itu, sedikit yang telah terjadi di kalangan resmi – selain kuranya peringatan kepada Jakarta bahwa langkanya kemajuan akan menyebabkan adanya upaya untuk membentuk pengadilan internasional. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ada kemajuan ke arah pengadilan internasional bagi Timor Lorosa’e, dan sejumlah negara kuat mundur dari dukungan pasif yang sebelumnya mereka berikan pada gagasan ini. Dalam beberapa pertemuan terakhir mengenai Timor Lorosa’e di Dewan Keamanan, misalnya, tidak ada negara anggota Dewan Keamanan yang menyebutkan pengadilan, juga para pejabat UNTAET dan pemimpin Timor Lorosa’e sendiri tidak menyebutkannya dalam kesaksian mereka. Hanya upaya organisasi non-pemeirntah (NGO) dan gerakan solidaritas internasional yang tetap menghidupkan masalah ini.

Indonesia

Tidak lama sesudah Indonesia secara enggan dan dengan kekerasan mundur dari Timor Lorosa’e, Jakarta berjanji untuk melakukan penyelidikan dan mengadili pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional pada 1999. Pada 22 September 1999, pemerintah Habibie memberikan persetujuannya kepada badan hak asasi manusia resmi Indonesia, Komnas HAM, untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor Timur (KKP HAM) untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan pada 1999. Tidak lama kemudian, Habibie menandatangani sebuah peraturan pemerintah yang mengesahkan Komnas HAM untuk membentuk sebuah pengadilan ad hoc (tidak tetap) untuk mengadili orang-orang sipil dan militer yang melakukan kejahatan hak asasi manusia di Timor Lorosa’e dan di tempat lain.

Pada 31 Januari 2000 KPP HAM mengeluarkan Ringkasan Eksekutif laporannya yang menyebutkan bahwa “pelanggaran berat hak asasi manusia yang fundamental telah dilakukan dengan cara terencana, sistematis, dan skala luas dalam bentuk pembunuhan massal, penyiksaan, serangan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (termasuk perkosaan dan perbudakan seksual), pemindahan paksa, politik bumi hangus, dan perusakan harta-benda.” Laporan ini menuduh 33 orang melakukan kejahatan berat. Mereka termasuk bekas gubernur Timor Timur, lima orang bupati, enam belas perwira militer, seorang perwira polisi, dan sepuluh orang komandan milisi. Laporan ini secara khusus menyebut Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada tahun 1999, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, saat itu kepala intelijen militer.

Pada awal Februari 2000, Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman menyatakan bahwa diperlukan tiga bulan untuk menyusun berkas untuk mereka yang disangka menjadi pelaku oleh penyelidikan Komnas HAM. Ini belum terwujud. Pada bulan November tahun yang sama, ia berjanji bahwa Jakarta akan mengadili 22 orang tersangka yang terlibat dalam kejahatan terhadap Timor Lorosa’e pada Januari 2001. Ini juga belum terwujud.

Pada 23 April 2001, Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid menyetujui pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk Timor Lorosa’e, tetapi pengadilan ini hanya akan mengadili kejahatan yang terjadi sesudah referendum Agustus 1999. Menanggapi kritik dari banyak pihak, pada Agustus 2001 Megawati mengeluarkan keputusan yang mengubah mandat pengadilan tersebut untuk mencakup kejahatan yang dilakukan bulan April dan September 1999, tetapi tidak mencakup kejahatan yang dilakukan bulan-bulan lain. Keputusan baru ini juga membatasi yurisdiksi pengadilan pada kejahatan yang dilakukan di Dili, Liquiça, dan Suai saja.

Sementara dengan keputusan baru ini pengadilan berpotensi mengadili bekas pemimpin milisi Eurico Guterres (sekarang menjadi ketua organisasi pemuda partai pimpinan Megawati, PDI-P), agaknya perubahan ini bertujuan menenangkan kritik internasional. Seperti dijelaskan oleh seorang diplomat di Jakarta, Megawati mungkin siap untuk mengorbankan Guterres untuk menenangkan masyarakat internasional. Amnesty International dalam kritiknya yang lebih langsung menyatakan bahwa keterbatasan pengadilan itu berarti “bahwa ratusan korban kekerasan selama 1999 di seluruh Timor Lorosa’e akan diingkari haknya atas keadilan sedang kebenaran mengenai apa yang terjadi tidak akan muncul.”

Bulan Agustus 2001, Benjamin Mangkoedilaga (yang bertanggungjawab atas pembentukan pengadilan) menyatakan bahwa ia memperkirakan bahwa sidang pengadilan akan dimulai bulan Oktober. Akan tetapi pada bulan Oktober Indonesia mengumumkan bahwa hakim-hakim untuk pengadilan itu baru akan ditunjuk bulan Desember. Karena kelambanan ini, tidak mengejutkan bila Uskup Belo berkata, “Kami tidak percaya pada penyelidikan yang dilakukan di Jakarta. Mereka yang mengesahkan kejahatan-kejahatan di Timor Lorosa’e tidak akan menghadapi keadilan di sana.”

Timor Lorosa’e (UNTAET)

Setelah pasukan InterFET tiba di Timor Lorosa’e pada 20 September 1999, sekitar selusin polisi militer Australia ditunjuk untuk melakukan penyelidikan mengenai kejahatan hak asasi manusia. InterFET menyerahkan tanggungjawab ini dan berkas-berkas yang relevan kepada CivPol pada bulan Desember 1999. Pada 22 Maret 2000, kepala UNTAET Sergio Vieira de Mello secara resmi memindahkan tugas ini kepada sebuah divisi yang dikepalai oleh Human Rights Unit (Unit Hak Asasi Manusia) UNTAET, tetapi masih di dalam wewenang CivPol.

Pemindahan tanggungjawab kepada HRU ini memiliki banyak kelebihan, khususnya karena HRU mengerti sejarah masa kini Timor Lorosa’e dan bagaimana kekejahan hak asasi manusia merupakan bagian dari pola politik-militer yang lebih luas, serta memiliki hubungan baik dengan organisasi-organisasi non-pemerintah Timor Lorosa’e. Akan tetapi unit ini tidak pernah mendapatkan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.

Antara Juni dan Agustus 2000, UNTAET membentuk dinas pengusutan untuk mengawasi penyelidikan Kejahatan Berat yang awalnya berada dalam Departeman Kehakiman, dan kemudian dalam Kementerian Kehakiman. Pembentukan dinas ini mengambil alih tanggungjawab dari Unit Hak Asasi Manusia. UNTAET juga membentuk Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di dalam Pengadilan Distrik Dili, yang memiliki wewenang eksklusif di Timor Lorosa’e untuk mengadili kasus-kasus genosida, kejahatan perang, penyiksaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (tanpa memandang waktunya) serta pembunuhan dan penganiayaan seksual yang terjadi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999.

Dengan kedatangan Deputi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal yang baru pada bulan Juli 2001 dan perubahan pemerintah pada September 2001, kembali dilakukan perubahan tanggungjawab Kejahatan Berat. Mereka belum menyelesaikan rinciannya.

Para penyelidik Kejahatan Berat memprioritaskan sepuluh kasus tahun 1999, termasuk pembantaian di gereja Katolik Liquiça dan Suai, dan pembunuhan di rumah Manuel Carrascalão. Sejak pembentukannya, kantor Jaksa Agung telah mendakwa 42 orang – termasuk beberapa orang Timor Lorosa’e dan Indonesia anggota TNI berpangkat rendah – melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan banyak lainnya untuk kasus-kasus pembunuhan individual dan kejahatan berat lainnya. Sejauh ini sudah ada sebelas orang yang diadili, semuanya anggota milisi tingkat rendah: tidak ada perwira Indonesia yang dihadapkan ke pengadilan.

Banyak yang mengkritik lambannya penyelidikan dan proses pengadilan oleh UNTAET, yang sebagian disebabkan oleh kurangnya staf dan sumberdaya lainnya. Penolakan pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan penyelidikan dan pengadilan UNTAET – walaupun telah menandatangani pernyataan kesepakatan pada 6 April 2000 yang mewajibkan Indonesia bekerjasama – telah memperlemah efektivitas UNTAET dalam bidang ini. Tetapi pada saat yang sama ada persoalan besar di dalam dan seputar Unit Kejahatan Berat selain kurangnya sumberdaya dan rendahnya kerjasama dari Jakarta (lihat halaman selanjutnya).

“Tempat” keadilan lainnya bisa di negara ketiga yang bisa menjadi tempat bagi pengadilan perdata atau pun pidana untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang berada dalam yurisdiksi universal. Gugatan perdata baru-baru ini dan hukuman denda US$66 juta terhadap Letnan Jenderal TNI Johny Lumintang (yang tidak menghadiri sidang pengadilannya) di Amerika Serikat memperlihatkan potensi upaya-upaya seperti ini.


Lihat juga:

Bahasa Indonesia:

La'o Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur
Diperbarui: Desember 19 2001
La'o Hamutuk adalah organisasi Timor Loro Sa'e-Internasional yang bertujuan memantau dan melapor tentang kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi utama yang ada di Timor Loro Sa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik dan sosial.
* Institut La'o Hamutuk ini beroperasi dengan dasar pemikiran bahwa rakyat Timor Loro Sa'e harus menjadi pemutus utama dari proses pembangunan kembali tersebut dan, prosesnya harus se-demokratis dan se-transparan mungkin. Dalam hal ini, La'o Hamutuk melakukan suatu analisis yang tidak berpihak terhadap kegiatan Internasional di Timor Loro Sa'e dengan tujuan memfasilitasikan partisipasi yang efektif dan bertingkat oleh rakyat Timor Loro Sa'e dalam proses pembangunan kembali.
* Selain memberi informasi dan analisis tentang proses rekonstruksi dan pembangunan, La'o Hamutuk bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara institusi-institusi dan organisasi-organisasi internasional dengan masing-masing bidang dalam masyarakat Timor Loro Sa'e.
* Akhirnya, La'o Hamutuk menjadi pusat sumber informasi dengan berbagai bacaan, tentang model pembanguan, pengalaman dan praktek yang berlainan, dan juga mengfasilitasi jaringan antara kelompok-kelompok Timor Loro Sa'e dengan ahli-ahli dan pelaksana-pelaksana yang terlibat dalam hal proses pembangunan di seluruh dunia.
* Di dalamnya roh menganjurkan transparensi yang lebih kuat. La'o Hamutuk ingin sekali mengundang individual untuk kontak kami bila anda punya naskah-naskah dan/ atau informasi yang harus dikemukakan perhatian buat rakyat Timor Loro Sa’e dan juga para anggota masyarakat internasional.
Siapa itu La?o Hamutuk?
Staf Orang Timor: Inês Martins, Thomas (Ató) Freitas, Mericio Juvenal, Adriano Nascimento, Jesuina (Delly) Soares Cabral
Staf Internasional: Pamela Sexton, Mayumi Hachisuka, Vijaya Joshi, Charles Scheiner, Andrew de Sousa
Dewan Penasehat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, João Sarmento, Aderito de Jesus Soares
Penerjemah: Djoni Ferdiwijaya, José M.C. Belo, Tomé Xavier Jeronimo, Nug Katjasungkana, Antonio M. Lopes
P.O. Box 340, Dili, Timor Lorosa’e (via Darwin, Australia) Mobile: +61(408)811373; Telepon: +670(390)325-013
Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org
Buletin La'o Hamutuk: [Bahasa Indonesia PDF Format]
Vol. 2, No. 6 & 7 Oktober 2001 Keadilan untuk Timor Lorosa’e?: http://www.etan.org/lh/PDFs/LHv2n6-7bh.pdf
La'o Hamutuk - Laporan dan berita: [Bahasa Inggeris / Bahasa Indonesia] http://www.etan.org/lh/reports.html
Halaman Uatama: http://www.etan.org/lh
Lihat juga: La'o Hamutuk -  Bahasa Timor Timur (Tetum), Bahasa Inggeris

Laporan Seminar Sehari di Dili, Timor Lorosa'e: [PDF format]
16 Oktober 2001
Keadilan and Pertanggungjawaban di Timor Lorosa'e
Pengadilan Internasional dan Pilihan Lain
Diselenggarakan oleh: Forum NGO Nasional Timor Lorosa'e, Yayasan HAK, La'o Hamutuk, FOKUPERS, Caritas Australia, Judicial System Monitoring Programme (JSMP)
http://www.etan.org/lh/PDFs/justbahasa.pdf

Okt 16 NGOs: Keadilan and Pertanggungjawaban di Timor Lorosa'e - Agenda Seminar
Laporan ditambahkan tanggal 2 Januari 2002
"Daftar Isi: Agenda Seminar; NGO Timor Bersatu Menuntut Pengadilan Internasional; Penuntutan Kejahatan Berat di Timor Lorosa'e; Proses Peradilan di Indonesia untuk Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor Lorosa'e 1999; Penuntutan Kejahatan di Bawah Proses Peradilan Internasional; Laporan NGO Mengenai Kegiatannya; Presentasi Kelompok Kerja; Daftar Hadir Peserta Seminar; Surat Kepada Deputi Pemerintah Transisi UNTAET; Surat dari NGO untuk Dewan Keamanan PBB; Surat Kepada Dewan Keamanan PBB dari Warga Antarbangsa di Timor Lorosa'e" Forum NGO Nasional Timor Lorosa'e, Yayasan HAK, La'o Hamutuk, FOKUPERS, Caritas Australia, Judicial System Monitoring Programme (JSMP)

Bahasa Inggeris / Bahasa Indonesia/Melayu:

BD: Calls for International War Crimes Tribunal / Pengadilan Internasional - A collection of recent reports, articles and news

La'o Hamutuk - Laporan dan berita:
http://www.etan.org/lh/reports.html


Sekarang ada halaman baru BD dalam Bahasa Indonesia. Halaman ini akan diperbarui setidaknya satu kali seminggu. Untuk memambakan berita, artikel atau laporan kepada BD, kirimkan bahan2 itu secara e-mail kepada ‘wildwood@pcug.org.au’ Alamat pos: "BACK DOOR GPO Box 59 Canberra City ACT 2601 Australia"
Click web-link ini untuk masuk halaman Web Bahasa Indonesia BACK DOOR: http://www.pcug.org.au/~wildwood/bahind.htm 
BD juga menerbit surat e-mail mingguan. Kebanyakan isi surat e-mail ini dalam Bahasa Inggeris, tetapi kadang2 ada informasi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Tetum dan Bahasa Portuges. Kalau anda ingin menerima surat informasi mingguan GRATIS, kirimkan e-mail kepada ‘wildwood@pcug.org.au’ dengan memasukkan perkataan ‘Subscribe BACK DOOR’ dalam judul (ruangan pokok) e-mail anda. 
BD Surat infornasi mingguan mengenai TL

Halaman Uatama | Bahasa Indonesia | Bahasa Tetum | Bahasa Portugis | Cari situs-Web ini
Situs-Web: http://www.pcug.org.au/~wildwood   |   Email: wildwood@pcug.org.au