BD
Surat infornasi mingguan mengenai TL
Halaman Uatama
| Bahasa Tetun | Bahasa
Portugis | Cari situs-Web ini
BACK
DOOR Surat infornasi mingguan mengenai Timor Lorosa’e
Suatu kumpulan warta
berita, artikel dan laporan dalam Bahasa Indonesia/Melayu:
Diperbarui: 3 Oktober
2010
Daftar isi:
Bahasa
Indonesia/Melayu:
Laporan: LNG
SUNRISE DI TIMOR-LESTE
Februari 2008
Bahasa
Indonesia/Melayu:
MINYAK DI TIMOR:
* Berita
Diperbarui: 9
Okt 2005
* Analisis
yang mendalam tentang isu-isu minyak Timor
Diperbarui: 23 September
2005
* Sumber
(Informasi) Utama
Diperbarui: 23 September
2005
Bahasa
Indonesia/Melayu:
Berita,
Artikel dan Laporan
Diperbarui: 9 Febuari
2002
Kata pengantar
tentang BD - Surat Informasi mengenai TL
Diperbarui: 6
Oktober, 2004
Bahasa Inggeris / Bahasa
Indonesia/Melayu:
SOLIDAMOR
"Solidaritas Tanpa Batas" [Berita]
Diperbarui: 25
Oktober 2001
Konferensi
Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e [Artikel]
Diperbarui: 18 November 2001
Bahasa Inggeris / Bahasa Portugis / Bahasa
Indonesia/Melayu:
Partai
Politik
Diperbarui: 22 September,
2001
Organisasi
dan jaringan populer
Diperbarui: 9 November, 2001
Bahasa Indonesia/Melayu:
Sebuah laporan
oleh La’o Hamutuk, Institut Pemantau dan
Rekonstruksi Timor-Leste
LNG Sunrise di Timor-Leste -
Impian, Kenyataan, dan Tantangan
Sebuah laporan [4 MB] - Februari 2008: http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/LNGReportIndo.pdf
Bahasa Indonesia/Melayu:
Minyak di Timor:
Berita
6
Okt 2005 LH: Bantuan Australia
seharusnya mendukung Timor-Leste
http://www.laohamutuk.org/reports/AusAID/FTM_Bahasa.html
La’o Hamutuk
mengutuk keputusan yang baru saja diambil oleh pemerintah Australia
untuk mencabut komitmen AusAid membantu organisasi non pemerintah (LSM)
Timor-Leste, karena organisasi non pemerintah Forum Tau Matan (FTM)
mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap pandangan-pandangan
politik Australia. ... Pada akhir bulan Juli, Counselor AusAID
menginformasikan FTM bahwa alasan yang sebenarnya pembatalan dana
adalah FTM telah menandatangani siaran pers yang berjudul ‘’Masyarakat
Sipil Timor-Leste Menuntut Penyelesaian yang Adil atas Batas Laut.’’ "
La’o Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’e
21 Juni
2005 STL: TL belum siap kelola dana dari LT
Berita ditambahkan tanggal 12 Juli 2005
"Mengapa kita harus terburu-buru? ... Kita
telah memiliki
institusi-institusi legal di pemerintahan, namun kita belum memiliki
orang-orang yang bisa menjamin uang rakyat ini aman dan juga meyakinkan
kita bahwa kita akan berada di sebuah moment yang akan penuh
transparency, sebuah culture akan penanganan efektifitas
masalah-masalah, ... Ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi
saya sebagai
presiden untuk menjamin kedaulatan, untuk menjamin (stabilitas dan
keamanan-red) Negara dimana masalah yang paling fundamental (antara
Australia danTL-red) adalah demarkasi," Presiden Timor Leste (TL) Kay
Rala Xanana Gusmao
Bahasa Indonesia/Melayu:
Minyak di Timor:
Analisis
yang
mendalam tentang isu-isu minyak Timor
La'o Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’e
Daftar isi La'o Hamutuk
(Bahasa Ingerris): http://www.laohamutuk.org/Oil/OilIndex.html
Buletin La'o Hamutuk - Minyak di Timor:
Daftar
isi:
April 2005: Transparansi Industri Bahan Baku di
Timor-Leste
Desember 2004:
Konsultasi Publik - Dana Perminyakan
Oktober 2004: Belajar
dari Pengalaman Nigeria
Maret
2004: Artikel pembahasan batas perairan dan
konsekuensi pembangunan minyak
Agustus 2003:
Tinjauan
ulang mengenai Minyak dan Gas
di Laut Timor
Desember
2002: Kronologi
eksplorasi minyak di laut
Timor
Agustus 2002:
Konferensi
Minyak (Darwin, Australia)
Juli 2002:
Minyak dan gas di Laut Timor /
Solidaritas Internasional
April 2005
Editorial: Transparansi Industri Bahan Baku di Timor-Leste:
Keterbatasan-Keterbatasannya dalam Praktek, halaman 17
[pdf 1.4 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2005/Apr/lhbl6n1b.pdf
"Pada saat yang sama,
transparansi dan pertanggung-jawaban perlu tidak hanya untuk para
pemerintah negara-negara miskin, tetapi juga untuk para pemerintah
negara-negara kaya dan para perusahaan besar. Beberapa kejahatan
keuangan yang tersebar luas dalam tahun-tahun belakangan ini melibatkan
para pejabat tinggi perusahaan minyak Eropa dan Amerika Serikat, juga
PBB. Penindasan dan korupsi di negara-negara produksi minyak dunia
ketiga seringkali dimulai, difasilitasi, atau dieksploitasi oleh para
perusahaan minyak yang berkedudukan di negara-negara kaya. Kami meminta
sebuah keterikatan, rejim dunia yang mensyaratkan tidak hanya
transparansi di pertanggungjawaban, tetapi penghormatan bagi demokrasi,
lingkungan lokal dan global, kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan hak
asasi manusia." La’o Hamutuk
Desember 2004
Konsultasi Publik: Dana Perminyakan, halaman 9
[pdf 830kb] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Dec/lhbl5n56b.pdf
"Pada 16 Nopember 2004, Pemerintah
menyelenggarakan pertemuan konsultasi publik di Dili untuk
mendiskusikan model yang telah diusulkan sebelumnya bagi pembentukan
dana dari Industri Minyak bagi Timor Lorosae. ... Pertemuan di Dili
meliputi presentasi dari Perdana Menteri, Menteri Perencanaan dan
Keuangan dan Direktur Jendral Otoritas Perbankan dan Pembayaran, serta
sebuah sesi tanya jawab. ... Meskipun La'o Hamutuk yakin kemauan baik
Pemerintah saat mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini, tindak
lanjutnya hingga sekarang adalah sosialisasi bukan konsultasi.
Konsultasi yang sesungguhnya tidak hanya sekedar menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari publik. Konsultasi meliputi pandangan
alternatif, debat, dan isu-isu yang mensyaratkan pencarian tindak
lanjuk. Sayangnya, dengan susah payah masyarakat umum ditanya
pandangan-pandangan mereka mengenai perundang-undangan yang" La’o
Hamutuk
Oktober
2004
Belajar dari Pengalaman Nigeria, halaman
12-20
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf
Oktober 2004
Pertukaran
Kunjungan Timor Lorosae - Sudut Pandang Masyarakat Nigeria dari
Oilwatch Afrika, halaman 12
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf
"Sebagai bagian dari pertukaran
Selatan-Selatan, tujuh aktivist Timor Lorosae mewakili
organisasi-organisasi yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup, hak
asasi manusia, pembangunan, hak-hak buruh, hak-hak perempuan, dan
bidang-bidang lain, mengadakan perjalanan ke Nigeria pada 16-28 Januari
2004 untuk mengamati dan mempelajari dampak-dampak kegiatan dan
pembangunan perminyakan, serta bagaiamana masyarakat dan orang-orang
lokal setempat menanggapi hal tersebut. Rombongan mengunjungi Lagos,
Port Harcourt, dan beberapa masyarakat di Niger Delta,
fasilitas-fasilitas perminyakan dan bertemu para aktivist lokal, para
ahli lingkungan hidup, para pejabat pemerintah, para pemimpin
masyarakat, dan para wartawan.
Pertukaran kunjungan Selatan-Selatan diprakarsai dan diwujudkan oleh
Institut Timor Lorosae untuk Pemantauan Rekonstruksi dan Analisis (La’o Hamutuk), diterima oleh Environmental Rights Action (ERA),
sebuah kelompok HAM berbasis pada isu lingkungan hidup yang membela
ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk membela HAM atas
lingkungan hidup sesuai hukum, dan Oilwatch Afrika, sebuah jaringan LSM
lokal yang tersebar di wilayah Afrika yang dikoordinasikan ERA dari
Kantor Wilayah di Port Harcourt, Nigeria." La’o Hamutuk
Oktober 2004
Belajar dari Pengalaman Nigeria:
Kebalikan dari Berlimpahnya Minyak dan Gas?, halaman 14
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf
"Pelajaran
bagi Timor Lorosae:
Untuk mencegah hal-hal buruk di atas, penting bagi rakyat Timor Lorosae
berpartisipasi dalam proses pembangunan sumber daya minyak kita. La’o
Hamutuk mendesak pemantauan setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah
RDTL, Pemerintah Australia, dan para perusahaan trans-nasional di atas
untuk tetap menghormati kedaulatan negara RDTL, konsisten dalam menjaga
kelangsungan lingkungan hidup serta transparansi atas proses
kesepakatan dan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua pihak.
Masyarakat juga harus mendesak agar para pihak menandatangani instrumen
perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup berkaitan dengan
pencemaran laut, pembuangan limbah beracun cair di laut dan sejenisnya
untuk melindungi lingkungan. Lebih jauh lagi, Pemerintah kita tidak
tergantung pada minyak saja, tetapi harus mengembangkan sumber daya
ekonomi produktif lainnya, seperti pertanian, perikanan, dan
pariwisata."
La’o Hamutuk
Oktober 2004
Dulu Kami Berpikir itu Minyak,Ternyata
Darah, halaman 16
Nnimmo Bassey, Oilwatch
Nigeria
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf
Oktober 2004
Editorial :
Bisakah Timor Lorosae Menghindari Kutukan Sumber Alam?, halaman 20
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf
"Timor
Lorosae punya ciri-ciri yang bisa mengurangi risiko kutukan minyak:
Karena Timor Lorosae baru saja mulai mengeksploitasi sumber minyaknya,
kita bisa belajar dari kegalagan dan keberhasilan negara-negara lain.
(Lihat laporan mengenai Nigeria, halaman 14). Juga, karena kebanyakan
sumber alam yang kita ketahui berada di bawah laut, maka penghancuran
masyarakat setempat dan lingkungan mungkin lebih rendah bahayanya.
Rakyat Timor Lorosae sangat besar tekadnya pada kemerdekaan, dan akan
terus berjuang untuk kedaulatan dan haknya, serta menuntut agar
pemerintah melayani kepentingan rakyat. Mungkin lebih daripada faktor
lain, ini bisa membantu pemerintah tetap berada pada jalurnya. Tambahan
lagi, ukuran Timor Lorosae yang kecil dan sistem komunikasi dari mulut
ke mulut yang efektif bisa membuat sulit kegiatan ilegal atau korupsi
untuk dijalankan tanpa terbongkar.
Juga, penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang Timor Lorosae
membebaskan negeri ini dari pengelolaan inflasi atau persoalan
pertukaran luar negeri yang ditimbulkan oleh uang minyak. Sebagai
imbalannya, Timor Lorosae kehilangan alat kontrol finansial yang bisa
digunakan melalui penyesuaian tingkat kurs mata uang yang cocok dan
tepat waktu dan membuat perekonomiannya terkait dengan perekonomian
Amerika Serikat. ...
Kesimpulan:
Timor Lorosae punya banyak prasyarat yang telah mengutuk negara-negara
lain yang baru merdeka dan kaya minyak, dan diperlukan banyak usaha
untuk menjamin agar minyak kita menjadi keuntungan bagi rakyat kita.
Tetapi telah dibuat keputusan-keputusan yang kemungkinan bukan yang
terbaik untuk Timor Lorosae. Ada momentum untuk mengambil minyak dan
gas secepat dimungkinkan secara teknis, sebelum batas laut serta dinas
pemerintah yang kuat dan peraturan-peraturan yang baik ada.
Meskipun demikian, Timor Lorosae masih bisa menghindari pengalaman
buruk negara-negara lain. Langkah-langkah berikut ini penting untuk
diambil:
* Managemen pendapatan dan minyak harus transparan, bisa
dipertanggungjawabkan, dan dilindungi.
* Mekanisme pengimbangan dan pengendalian serta pengawasan independen
di dalam dan di luar pemerintah harus dilakukan secepat dan sehati-hati
mungkin.
* Masyarakat sipil harus terlibat dalam dan secara ketat mengawasi
pembuatan undang-undang, keputusan-keputusan operasional dan keuangan.
Ini harus dilakukan lebih cepat dan lebih aktif daripada selama ini.
* Hukum mengharuskan dibukanya kepada publik aset dan pendapatan
pejabat pemerintah, serta pendapatan minyak dan gas, investasi dan
pembayaran, harus dilaksanakan.
* Australia harus mematuhi hukum internasional mengenai perbatasan laut.
Tidak mudah menjamin agar minyak dan gas Timor Lorosae menguntungkan
rakyat Timor Lorosae, dalam jangka panjang maupun pendek. Tetapi ini
bukan sesuatu yang mustahil." La’o Hamutuk
Maret
2004
Artikel pembahasan batas perairan dan
konsekuensi pembangunan minyak, halaman 4-7
[pdf
200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf
Maret
2004
Tujuh Opsi untuk Menutup Kesenjangan
Keuangan Timor Lorosa’e, halaman
1
[pdf
200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf
"Akan tetapi,
penyebab utama defisit anggaran adalah karena Timor Lorosa’e tertunda
menerima penghasilan dari Ladang minyak Laminaria-Corallina, yang
merupakan milik Timor Lorosa’e di bawah Konvensi Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) tentang Prinsip-Prinsip Hukum Kelautan. Australia
telah mengumpulkan lebih dari 1 milyar Dolar Amerika dalam
penghasilannya dari Laminaria-Corallina, dan jumlah tersebut cukup
untuk menutup kekurangan lebih dari delapan kali defisit anggaran yang
ada. ... Masyarakat internasional mempunyai tanggung jawab untuk
mendukung Timor Lorosa’e dalam jangka panjang. Selama 24 tahun,
masyarakat internasional memungkinkan dan memperbolehkan pendudukan
kejam Indonesia – dan negara-negara seperti Australia dan Amerika
Serikat secara aktif mendukung pendudukan itu." La’o Hamutuk
Maret
2004
Pemutarbalikkan Fakta oleh Australia, halaman 4
[pdf
200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf
"Deklarasi Australia di Bulan Maret 2002
tidak termasuk penyelesaian batas perairan dari penyelesaian
perselisihan yang mengikat oleh Pengadilan Internasional Keadilan dan
Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, mencerminkan pandangan kami
yang kuat bahwa setiap penyelesaian perselisihan batas perairan paling
baik diselesaikan dengan negosiasi daripada melalu litigasi. Ini
tindakan secara khusus bahwa sekarang ini Australia telah berkomitmen
dalam pembahasan dengan Timor Lorosa’e mengenai batas perairan
permanen." Traci Williams, Sekretaris Ketiga, Australian High
Commission, London
"Peraturan hukum, termasuk mekanisme hukum internasional yang tidak
memihak untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan ada untuk
melindungi yang kecil dan lemah dari pemangsa yang kaya dan kuat, juga
untuk mendukung seluruh masyarakat suatu negara." La’o Hamutuk
Maret
2004
Pembahasan Batas Perairan Berjalan Lamban, halaman 5
[pdf
200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf
"Bersama-sama dengan aktivis solidaritas di Australia, Amerika Serikat
dan seluruh dunia, La’o
Hamutuk telah mendorong dan memfasilitasi kampanye internasional
untuk menekan dan memalukan Australia untuk menghormati Timor Lorosa’e
sebagai negara yang merdeka. Sebelum pembahasan di Bulan Nopember,
lebih dari 100 organisasi dari 19 negara menulis kepada Perdana Menteri
Australia John Howard, mendesak pemerintahnya untuk menentukan jadwal
penentuan batas perairan dalam waktu tiga tahun, dan memperlakukan
Timor Lorosa’e “dengan adil dan
sebagai bangsa yang berdaulat, dengan hak yang sama seperti Australia.”
Pemerintah Australia menanggapi bahwa “proses
[penentuan batas perairan] memerlukan waktu yang panjang dan kompleks.
Berdasarkan pengalaman ini, Pemerintah Australia tidak berpikir bahwa
Australia pantas untuk menentukan akhir proses ini.” Australia
juga “tidak berencana untuk meninjau
kembali keputusan mereka di Bulan Maret 2002 yang tidak menerima lagi
yurisdiksi Pengadilan Keadilan Internasional (International Court of Justice
dalam Bahasa Inggris) dan mekanisme penyelesaian perselisihan lain…”
Banyak masyarakat Australia berpikir sebaliknya, dan telah melaksanakan
sebuah Kampanye Keadilan atas Laut Timor, pada awalnya di Melbourne." La’o Hamutuk
Maret
2004
Industri
Minyak dan Gas:
Protes Masyarakat Korban Karena Tidak
Sesuai Janji-Janji, halaman
6
[pdf
200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf
"Terus Mengorganisasir Diri:
Pelajaran bagi Masyarakat Timor Lorosa’e:
Memang persoalan pembangunan minyak dan gas di Laut Timor berbeda
dengan kasus-kasus di atas. Namun masyarakat Timor Lorosa’e dapat
belajar dari pelajaran yang baik negara-negara tetangga tersebut.
Perlawanan-perlawanan masyarakat lokal di Thailand, Indonesia,
Malaysia, Burma dan Thailand yang membangun organisasi masyarakat basis
yang kuat adalah contoh yang baik. Membangun jaringan yang kuat atas
kesadaran dan kepentingan yang sama antar masyarakat akan lebih efektif
mendukung masyarakat Timor Lorosa’e dalam memperjuangkan kedaulatannya
atas perbatasan perairan dengan Australia. Masyarakat Timor Lorosa’e
masih perlu menumbuhkan kesadaran bahwa persoalan minyak dan gas di
Laut Timor adalah persoalan bersama bukan hanya persoalan organisasi
non pemerintah maupun Pemerintah RDTL saja." La’o Hamutuk
Agustus 2003
Tinjauan ulang mengenai Minyak dan Gas
di Laut Timor, halaman 1-14
[pdf
400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
Agustus 2003
Latar
Belakang Sejarah Laut Timor,
halaman 2
[pdf
400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Kemerdekaan
ekonomi Timor Lorosa’e tergantung pada uang yang akan didapat oleh
negara baru ini dengan cara menjual kekayaan alamnya, terutama
kandungan minyak yang terdapat di dasar Laut Timor antara Timor
Lorosa’e dan Australia. Ladang-ladang minyak dan gas yang bernilai
lebih dari 30 miliar dolar AS ini letaknya lebih dekat dengan pantai
selatan Timor Lorosa’e dari pada pulau lainnya. Tetapi, karena sejarah
penjajahan, pendudukan, dan kegiatan-kegiatan ilegal oleh Indonesia dan
Australia, Timor Lorosa’e hanya bisa menerima sedikit dari setengah
kekayaan tersebut yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi
Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) adalah haknya Timor
Lorosa’e." La’o Hamutuk
Agustus 2003
Batas Laut
dan Ladang-ladang Minyak,
halaman 3
[pdf
400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Angka-angka di atas diperoleh dari
berbagai sumber sekitar akhir 2002. Tabel tersebut menunjukkan 32% dari
sumber-sumber minyak di dalam Laut Timor berada di daerah Australia
berdasarkan garis tengah, sementara 68%nya berada di wilayah Timor
Lorosa’e. Jika kita melihat pada hak perolehan Timor Lorosa’e atas
pembagian sebesar 68%, kita dapat melihat bahwa:
* Berdasarkan Kesepakatan Laut Timor, Timor Lorosa’e memberikan
kekayaan ini kepada Australia sebesar 10% dari JPDA (tidak termasuk
Sunrise), atau dengan kata lain kita memberikan 3% dari seluruh
perolehan dari kekayaan Laut Timor.
* Sesuai dengan Kesepakatan Penyatuan Internasional, Timor Lorosa’e
memberikan kepada Australia 82% dari Greater Sunrise, yang mencapai 48%
dari jumlah keseluruhan kekayaan Timor Lorosa’e.
* Dengan menolak bernegosiasi mengenai batas, Australia sedang
mengambil keuntungan tambahan sebesar 8% dari minyak Timor Lorosa’e
yang terletak di sebelah barat JPDA walaupun berdasarkan batas garis
tengah atau mediun line, ladang-ladang itu berada di wilayah Timor
Lorosa’e.
* Dari kedua kesepakatan di atas memberikan sekitar dua miliar barel
minyak dari wilayah Timor Lorosa’e kepada Australia dan hal ini
menyebabkan kerugian sekitar 59% dialami oleh Timor Lorosa’e dari
cadangan minyak dan gas itu. Kendatipun tidak ditunjukkan di dalam
tabel di atas, namun Australia memiliki lebih dari empat kali lebih
besar dari seluruh cadangan minyak di Laut Timor yang ada di area-area
lainnya." La’o Hamutuk
Agustus 2003
Australia
Menakuti atau Memeras Timor Lorosa’e,
halaman 5
[pdf
400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Namun, selama perdebatan mengenai
ratifikasi tersebut di dalam Senat Australia, seorang Senator dari
Partai Hijau, Bob Brown menjelaskan tentang proses penandatanganan
dengan mengatakan:
"Semalam Perdana Menteri (Australia) menggunakan ancaman atau pemerasan
terhadap Timor Lorosa’e. … Motif dari tindakan Perdana Menteri tadi
malam ialah untuk memaksa Timor Lorosa’e atas kekayaan dan uang,
melalui ancaman untuk menarik legislasi ini jika pemerintah Timor
Lorosa’e tidak setuju untuk menandatangani kesepakatan penyatuan
internasional hari ini. … Hari ini Kita sedang memperdebatkan selembar
legislasi yang akan melibatkan, menurut Menlu Tuan Downer, suatu rejeki
50 miliar dolar (33 miliar dolar AS) bagi Australia dari eksplorasi
ladang-ladang minyak dan gas yang seluruhnya berada di dalam perairan
Timor Lorosa’e, menurut tafsiran saya dan tafsiran sejumlah ahli hukum
internasional.
Tetapi selama periode pendudukan Indonesia di Timor Lorosa’e, dan
Kesepakatan ini dengan efektif mengeluarkan ladang-ladang itu dan
memberikan kepada Australia jika bukan 50-50 maka keuntungan lebih
besar lagi dari ladang-ladang minyak itu akan mengalir kepada
pemerintah. Jelas, Australia yang sedang terlibat dalam pencurian
kekayaan besar-besaran dari negara tetangga kita Timor Lorosa’e yang
kecil – tetangga yang paling miskin di antara negara-negara tetangga
lainnya karena salah satu kekayaan yang akan membantu membangkitkan
dari dasar diinfasi/ dicaplok oleh salah satu tetangganya yang paling
kaya.
Adalah Perdana Menteri Howard, atas nama perusahaan-perusahaan minyak
menelpon Perdana Menteri Timor Lorosa’e, Dr Alkatiri lalu mengatakan
kepada Dr Alkatiri, menurut laporan The Age, ‘Jika Anda tidak menanda-tangani
Kesepakatan pembangunan ladang Greater Sunrise yang merupakan ladang
terbesar yang menjadi milik Timor Lorosa’e dan menyerahkan kekayaan
tersebut dalam jumlah besar kepada Australia, maka kami tidak akan
menyampaikan legislasi ini kepada Senat hari ini,’ dan
memperbolehkan pembangunan ladang lainnya yang lebih kecil, yang
diharapkan oleh pemerintah Timor Lorosa’e agar dieksplorasikan. Ini
yang dikatakan oleh Perdana Menteri ‘Lakukan
seperti apa yang kami kehendaki atau kami membatalkan kontrak yang
menguntungkan dengan Jepang untuk eksplorasi ladang minyak Bayu-Undan.'
" Karena kejujurannya, Senator Brown diusir keluar dari Senat selama
sisa hari itu." La’o Hamutuk
Agustus 2003
Kesepakatan Penyatuan
Sunrise ditanda-tangani, halaman 9
[pdf
400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Ladang gas Greater Sunrise yang meliputi ladang-ladang Sunrise dan
Troubadour letaknya sekitar seper-lima di dalam JPDA dan seluruhnya
berada dalam wilayah Timor Lorosa’e berdasarkan garis tengah antara
Timor Lorosa’e dan Australia. Ladang ini mengandung kandungan gas dua
kali lipat lebih besar dari minyak dan gas Bayu-Undan yang nilainya
kurang lebih sekitar 30 miliar dolar. ... Jika batas perairan atau
batas laut disepakati, dengan sendirinya Kesepakatan Laut Timor tidak
berlaku lagi lalu kedua negara akan “mempertimbangkan kembali”
Kesepakatan penyatuan Sunrise, walaupun kontrak perusahaan-perusahaan
minyak tidak akan berubah, kecuali mengenai cara alokasi pembayaran
kepada tiap negara. Jika penyelesaian batas laut tidak tercapai maka
Kesepakatan penyatuan internasional akan tetap berlaku untuk selamanya
dan Kesepakatan Laut Timor akan berakhir selama 30 tahun yang mana
selama itu pula minyak di Laut Timor mungkin sudah habis dieksplorasi.
... Sebelum Kesepakatan penyatuan internasional Sunrise berlaku,
kesepakatan tersebut harus diratifikasi lebih dulu oleh parlemen dari
dua negara. Parlemen Australia telah memulai proses tersebut dengan
menerima kesaksian (dari La’o Hamutuk dan Pusat Informasi Independen
untuk Laut Timor, di antara kesaksian lainnya) dan mengadakan dengar
pendapat umum. Dilain pihak, Timor Lorosa’e tidak perlu terburu-buru
untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Pemerintah Dili belum mengirim
kesepakatan penyatuan internasional ini ke Parlemen dan pemerintah bisa
menunda proses ini agar mendorong Australia untuk membicarakan
persoalan batas-batas laut. Dan bahkan setelah kesepakatan tersebut
diratifikasi, Timor Lorosa’e masih dapat menggunakan kekuasaannya dalam
Otoritas perwakilan yang mengatur tentang Wilayah pengembangan minyak
bersama untuk menghindari eksplorasi Sunrise. Bayu-Undan akan
memberikan hasil yang memadai bagi Timor Lorosa’e selama dua dekade
mulai dari tahun 2006 dan Timor Lorosa’e tidak membutuhkan pendapatan
dari Sunrise selama Bayu-Undan sedang dalam produksi gas secara penuh."
La’o Hamutuk
Agustus 2003
Australia Menghambat
Batas Negara, halaman 11
[pdf
400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Timor Lorosa’e sebagai sebuah negara baru yang berdaulat berhak
memiliki batas-batasnya atas darat, laut dan udara. Negara ini mulai
mendefinisikan batas-batasnya dengan mengesahkan Hukum Laut pada bulan
Oktober 2002. Karena Timor Lorosa’e belum mempunyai batas perairan
nasional, maka harus ada satu kesepakatan tentang batas yang jelas
dengan negara-negara tetangganya seperti Australia dan Indonesia.
Setiap negara hendaknya menyelesaikan perbatasan melalui
negosiasi-negosiasi dan mekanisme legal yang diterima secara
internasional. ... Sejak kemerdekaan Timor Lorosa’e, pemerintah
Australia telah menolak mendiskusikan perbatasan laut. Buktinya,
Australia dengan tidak bersahabat manakuti Timor Lorosa’e dalam
persoalan Kesepakatan Laut Timor. Pada bulan Maret 2002 sebelum
Kesepakatan Laut Timor ditanda-tangani, Australia menarik diri dari
aturan-aturan Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) dan Pengadilan
Konvensi Hukum Laut PBB/ UNCLOS untuk arbitrasi inparsial mengenai
batas-batas laut. Hal ini mempersulit Timor Lorosa’e untuk menggunakan
hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa batas laut jika
negosiasi mengalami kegagalan. ... Kebijakan-kebijakan Australia yang
sekarang masih tetap melanjutkan doktrin penjajah yakni terra nullius (“tanah kosong”) yang
digunakan oleh orang-orang Eropa untuk membenarkan dalam mendiami
Australia 200 tahun lalu, mencaplok tanah dan kekayaan alam dari
orang-orang pribumi yang telah tinggal di sana selama beribu-ribu tahun
dengan berpura-pura bahwa orang-orang ini bukan manusia dan tidak
pernah ada." La’o Hamutuk
Agustus 2003
Daftar Istilah Minyak
dan Gas, halaman 13
[pdf
400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
Desember 2002
Kronologi eksplorasi minyak di
laut
Timor, halaman 10
[pdf
225 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl3n8bh.pdf
"27 Jan 1999: Presiden
Indonesia BJ Habibie menerima tuntutan masyarakat Timor Lorosa’e untuk
melakukan referendum bagi kemerdeaan yang diawasi secara internasional
. Kemudian selama delapan bulan terjadi teror dan penghancuran yang
dilakukan oleh TNI /Milisi.
30 Agt 1999: Mayoritas
Masyarakat Timor Lorosa’e memilih untuk menolak integrasi dengan
Indonesia. Setelah pengrusakan total oleh Tentara Indonesia selama
menarik mereka, Timor Lorosa’e langsung berada dibawah bimbingan
pemerintahan transisi PBB sampai kemerdekaan pada bulan Mei tahun 2002.
Nop 1999: Proyek Woodside di
Laminaria-Corallina (termasuk BHP dan Shell) mulai memproduksi minyak.
Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi minyak sebanyak 100 juta
barel lebih, sekitar separuh dari total cadangan minyak selama dua
tahun mendatang dengan memberikan keuntungan bagi pemerintah Australia
lebih dari US$900 juta. Beberapa bahkan semua pendapatan ini seharusnya
menjadi milik Timor Lorosa’e jika Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE)
ditentukan dengan prinsip-prinsip hukum laut PBB (Konvensi hukum laut
PBB).
29 Nop 1999: Mari Alkatiri,
juru bicara Timor Lorosa’e untuk masalah Celah Timor mengatakan “kami masih menganggap Kesepakatan Celah
Timor adalah suatu kesepakatan yang ilegal. Ini adalah makna dari
prinsip itu. Kami tidak mau menjadi penerus suatu kesepakatan ilegal.”
" La’o Hamutuk
Agustus 2002
Konferensi Minyak (Darwin,
Australia),
halaman 12
[pdf
550 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n6bh.pdf
"Laut Timor adalah ajang pertarungan yang menggunakan kekuatan strategi
politik dan ekonomi untuk mempromosikan kepentingan masing-masing. Bagi
pemerintah Australia, Laut Timor merupakan kesempatan yang harus diraih
dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan teknologi yang mereka
miliki. ... Bagi Timor Lorosa’e, substansi persoalan Celah Timor adalah
pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan nasionalnya oleh masyarakat
internasional, terlebih oleh dua negara tetangga kita, Australia dan
Indonesia. Kemerdekaan berarti bahwa Timor Lorosa’e memiliki
kekayaannya sendiri, dan punya hak untuk mengeksplorasi dan
mempertahankan kekayaan itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
nasional dan internasional. Kedaulatan nasional mengandung pengertian
bahwa Timor Lorosa’e memiliki hak atas wilayah darat, laut dan udara
sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Sebagai negara yang
kecil dan miskin, Timor Lorosa’e harus mengandalkan pada kekuatan
moral, termasuk solidaritas internasonal, untuk mengimbangi kelebihan
tetangganya yang besar kekuatannya, Australia. Timor Lorosa’e harus
menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghargai Timor
Lorosa’e sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang sesuai hukum
internasional memiliki hak atas wilayahnya sendiri." La’o Hamutuk
Juli 2002
Minyak dan gas di Laut Timor,
halaman 1-10
Apa yang diinginkan aktivis Timor
Lorosa’e dari solidaritas internasional, halaman 16
[pdf
900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
Juli 2002
Minyak Memberikan Uang,
Juga Masalah,
halaman 1
[pdf
900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Kekuatan
Perusahaan-Perusahaan Minyak:
Perusahaan-perusahaan perminyakan seringkali jauh lebih berkuasa
dibandingkan pemerintah, khususnya bila perusahaan-perusahaan besar
seperti Phillips atau Shell masuk ke negara-negara kecil seperti Timor
Lorosa’e (Lihat grafik, halaman 5). Perusahaan-perusahaan itu
seringkali menentukan siapa yang menjadi Menteri Energi, mendikte
kebijakan lingkungan hidup pemerintah, dan menggunakan militer untuk
melindungi investasi mereka. Mustahil bagi pemerintah kecil sekalipun
demokratis untuk membuat perjanjian yang adil dari
perusahaan-perusahaan minyak multinasional raksasa. ...
Apa yang Bisa Dilakukan:
* Meskipun perusahaan-perusahaan menyatakan bahwa mereka
bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial,
seringkali mereka berbohong. Mereka mengatakan bahwa
persoalan-persoalan serius telah ditinggalkan dan bahwa perusahaan
telah diperbaiki – tetapi kenyataannya, persoalan-persoalan tetap ada
dan terulang. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman negara-negara
lain – baik mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan yang rutin
(normal), dan mengenai konsekuensi kecelakaan atau keadaan-keadaan
ekstrem lainnya.
* Satu cara kita dapat membantu memahami dan merespon prosedur
perusahaan adalah dengan memantau kegiatan-kegiatan mereka. Pemantauan
merupakan alat yang dapat membantu mencapai tujuan-tujuan seperti
memberdayakan rakyat, memastikan kekayaan itu dibagikan, mempertahankan
demokrasi, dan melindungi lingkungan hidup. Pada Buletin La’o Hamutuk
mendatang, kita akan membahas bagaimana Konstitusi Timor Lorosa’e dan
undang-undang nasional, serta hukum internasional, dokumen-dokumen,
laporanlaporan dari perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga lain,
pengamatan dan pengujian, dapat digunakan untuk memantau apa yang
mereka lakukan.
* Di seluruh dunia, penduduk pribumi, komunitas lingkungan hidup dan
masyarakat bawah dan aktivis menangani masalah-masalah yang sama, dan
seringkali perusahaan-perusahaan yang sama. Mereka mengembangkan
Jaringan Pemantau Minyak (Oil-watch) untuk mempelajari setiap
pengalaman-pengalaman lain dan memperkuat kampanye-kampanye yang lain.
Dengan menggunakan pemantauan, advokasi, pengadilan, dan pengungkapan
informasi ke masyarakat, para anggota Oilwatch mencegah terjadinya
bencana lingkungan hidup dan memaksa perusahaan-perusahaan minyak untuk
lebih bertanggungjawab kepada rakyat negara-negara di mana mereka
bekerja.
* Ketika Timor Lorosa’e memasuki komunitas negara-negara penghasil
minyak, kita bisa mendapatkan manfaat dari para ahli dan pengalaman
mereka. Seperti halnya perusahaan-perusahaan minyak bekerja secara
global untuk meningkatkan keuntungan mereka, rakyat dapat bekerjasama
secara global untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari
kegiatan-kegiatan perusahaan minyak." La’o Hamutuk
Juli 2002
Empat perlima Gas
Australia terletak di luar Laut Timor,
halaman 5
[pdf
900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Minyak dan gas di Laut Timor adalah satu-satunya sumber minyak yang
berarti bagi Timor Lorosa’e dan masa depan Timor Lorosa’e tergantung
pada penghasilan darinya. Australia, pada pihak lain, memiliki gas yang
banyaknya empat kali lipat di bagian-bagian lain di wilayahnya, seperti
yang digambarkan pada peta di bawah ini. Lingkaran-lingkaran ini
menunjukkan lokasi cadangan gas alam Australia yang“Sudah Terbukti dan
Kemungkinan” (2P), gas di bawah tanah atau di bawah laut yang dapat
digali dan dijual." La’o
Hamutuk
Juli 2002
Saham Perusahaan Ladang
Minyak dan Gas di Laut Timor,
halaman 6
[pdf
900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Uang yang akan didapat dari minyak dan gas Laut Timor telah menarik
banyak perusahaan minyak internasional untuk datang ke wilayah sekitar
Timor Lorosa’e. Grafik di atas menjelaskan perusahaan mana saja yang
telah membeli hak untuk menjual minyak dan gas tersebut. Phillips
Petroleum (Amerika Serikat), Royal Dutch Shell (Inggris dan Belanda)
dan Woodside Australian Energy memegang saham terbesar, dan mereka yang
mengelola industri minyak di sini. Di bawah dan di beberapa halaman
berikut, kami memberikan informasi dasar mengenai perusahaan-perusahaan
tersebut serta perusahaan-perusahaan lain yang memiliki sumber gas dan
minyak di Laut Timor." La’o
Hamutuk
Juli 2002
Pendapatan
Tahunan Pemerintah dan Perusahaan Minyak,
halaman 6
[pdf
900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Perusahaan-perusahaan minyak
multinasional adalah lembaga-lembaga raksasa dan sangat berkuasa, lebih
besar dari banyak pemerintah. Salah satu cara untuk menilai kekuatan
mereka adalah dengan melihat jumlah uang yang digunakan dalam
kegiatan-kegiatan mereka. Grafik di bawah menunjukkan banyaknya uang
yang diterima oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan minyak tertentu
(pendapatan, penjualan dan pajak) selama tahun 2001. Bagi Timor
Lorosa’e dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, angka ini berasal dari
rancangan anggaran mereka untuk tahun 2002. Angka Perserikatan
Bangsa-Bangsa mencakup kegiatan-kegiatan, administrasi, dan penjagaan
perdamaian di seluruh di dunia." La’o Hamutuk
Juli 2002
Selintas Perusahaan
Minyak Laut Timor,
halaman 7
[pdf
900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Berikut adalah informasi dasar dan sejarah ringkas yang menggambarkan
perusahaan-perusahaan minyak internasional yang paling besar
keterlibatannya dalam pengembangan minyak dan gas di Laut Timor: Phillips
Petroleum, Royal Dutch Shell, Woodside,
Santos, Osaka, Inpex, Kerr-McGee, Eni, PetroTimor. Kami telah berusaha
memberikan informasi yang akurat, tetapi ketidakkonsistenan dalam
peliputan dan ketersediaan data membuat sebagian darinya masih berupa
dugaan dan taksiran.
*Jumlah uang
dalam juta dolar Amerika, menurut laporan tahunan masing-masing
perusahaan untuk tahun 2001. Aset
adalah jumlah yang diinvestasikan dalam perusahaan, pendapatan adalah seberapa banyak
yang mereka terima, dan keuntungan
adalah seberapa banyak yang dibayarkan kepada para pemegang saham para
pemilik.
* Cadangan minyak dan gas
yang masih di bawah tanah, diperkirakan dalam juta Barel Ekuivalen
Minyak (mmBOE), dari laporan tahunan dan sumber-sumber lain. Kecuali
kalau ditandai sebagai sudah terbukti (1P), angka adalah Sudah Terbukti
dan Kemungkinan (2P), menunjukkan 50% kemungkinan cadangan jumlah
energi ini. Satu BOE akan dijual sekitar $20.
* Cadangan di Laut Timor
memperlihatkan jumlah yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan di
bagian Timor Lorosa’e maupun Australia atas kandungan minyak dan gas di
Laut Timor.
* Persentase Porsi cadangan Laut
Timor menunjukkan secara kasar seberapa besar kandungan minyak
dan gas yang dimiliki masing-masing perusahaan di Laut Timor
dibandingkan total yang dimiliki perusahaan itu diseluruh dunia. masa
depan setiap perusahaan tergantung pada minyak dan gas Laut Timor.
Angka ini mengindikasikan seberapa penting Laut Timor bagi masa depan
perusahaan." La’o Hamutuk
Juli 2002
Apa Yang
Diinginkan Aktivis Timor Lorosa’e Dari Solidaritas Internasional?,
halaman 16
[pdf
900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Solidaritas internasional memainkan
peran yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Timor Lorosa’e. Sejak
mundurnya Indonesia pada akhir tahun 1999, ribuan orang internasional
datang untuk membantu rekonstruksi Timor Lorosa’e. Sebelumnya beberapa
orang telah aktif dalam gerakan solidaritas internasional bagi Timor
Lorosa’e; lebih banyak lagi yang datang ke sini dengan sedikit
pengetahuan tentang Timor Lorosa’e. Saat ini, ketika Timor Lorosa’e
memulai kehidupannya sebagai bangsa merdeka dan landasan bagi struktur
pemerintah dan struktur sosial diletakkan bagi masa depan, penting bagi
orang-orang internasional yang ingin melakukan solidaritas dengan
rakyat Timor Lorosa’e untuk memeriksa kembali sikap dan prioritas
mereka. Dan sangat penting untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh
suara dari kaum perempuan dan laki-laki Timor Lorosa’e pada semua
tingkat.
Pada tanggal 23 Mei 2002, La’o Hamutuk menyelenggarakan sebuah
pertemuan dengan aktivis solidaritas internasional dan komunitas
aktivis Timor Lorosa’e untuk mendiskusikan: “Apa arti solidaritas
internasional bagi negara Timor Lorosa’e merdeka? Pada pertemuan itu,
semua sepakat bahwa solidaritas internasional masih sangat penting,
tetapi tidak sama seperti yang dulu. Tujuan utama pertemuan itu adalah
anggota solidaritas internasional mendengarkan aktivis Timor Lorosa’e
menjelaskan gagasan-gagasan mereka tentang makna baru solidaritas dan
masalah-masalah utama yang memerlukan perhatian. Empat bidang prioritas
utama diidentifikasi untuk kerja solidaritas: keadilan internasional
dan advokasi bagi pengadilan internasional, keadilan ekonomi,
pembangunan sosial, dan eksploitasi minyak dan gas alam di Laut Timor."
Informasi
mengenai
La’o Hamutuk:
http://www.pcug.org.au/~wildwood/lhbahasa.html
Bahasa Indonesia/Melayu:
Minyak di Timor:
Sumber
(Informasi) Utama
La'o Hamutuk, Institut Pemantau
dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’e
Agustus 2005
La’o Hamutuk sudah
meng-update CD-ROM OilWeb kami dengan informasi penting yang terbaru
Berita ditambahkan tanggal
22/9/05
"Referensi berharga ini meliputi
informasi mengenai sumber daya minyak
Timor Leste, sejarah eksplorasi dan pembangunan di sini, data
dokumenter dan legal yang mendetail (termasuk sebuah film) mengenai
perdebatan batas maritim Australia-Timor Leste, serta latar belakang
konsekwensi pembangunan minyak dan gas di seluruh dunia. Tambahan
terbaru meliputi teks dan komentar mengenai Undang-Undang Perminyakan
dan Undang-Undang Dana Perminyakan Timor Leste, serta banyak lagi latar
belakang global dan lokal mengenai transparansi, “kutukan sumber daya”,
dan informasi penting lainnya.
* Semua analisa historis dan politis,
materi audiovisual, dll, masih
ada dalam edisi baru ini, yang memiliki lebih dari 2000 file. Sebagian
besar dalam bahasa Inggris, tetapi ada juga dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Tetun.
* Ratusan kopi sudah didistribusikan
ke seluruh dunia. CD OilWeb ini
tersedia di kantor kami dan beberapa distributor internasional:
harganya $2 untuk perorangan, dan $50 untuk institusi.
* Bulletin La’o Hamutuk berikutnya
akan meliputi artikel mengenai
undang-undang perminyakan Timor Leste, dan bagaimana undang-undang
tersebut gagal untuk mencegah masalah besar dan serius yang sering
datang dari pembangunan minyak dan gas. Untuk melihatnya, lihat
http://www.etan.org/lh/misc/PetRegSub/04submission.html " La’o Hamutuk
Maret 2004 LH: 'CD-ROM Oil
Web' sudah
diupdate
Berita ditambahkan tanggal 28/8/04
"La’o Hamutuk telah
menambahkan informasi terbaru di dalam CD-ROM OilWeb kita. Lebih dari 150 CD
sumber informasi penting ini telah dibagikan di seluruh dunia. Edisi
terbaru menambahkan laporan-laporan dari kegiatan Hari Australia,
negosiasi Australia-Timor Lorosa’e, website Kantor Laut Timor, dan
banyak artikel mengenai latar belakang batas perairan, kebijakan
Australia, keterbukaan, dana-dana minyak, ‘’pengabaian sumber daya’’,
korupsi, perubahan iklim, dan isu-isu lain yang relevan. CD-ROM ini
juga berisikan kontrak-kontrak untuk pengolahan ladang minyak
Bayu-Undan antara perusahaan-perusahaan minyak dan Otoritas Perancangan
Laut Timor (TSDA), juga informasi keuangan dan teknis terbaru mengenai
keuangan dan proyek-proyek perminyakan Timor Lorosa’e. Semua informasi
asli – analisa sejarah dan politik, bahan-bahan audiovisual, dll. –
masih dalam edisi terbaru, yang berisikan lebih dari 2000 data. CD-ROM
ini tersedia di kantor kami di Dili dan beberapa distributor
internasional; seharga 2 Dolar Amerika bagi para pendukung Timor
Lorosa’e dalam kampanye Laut Timor, 50 Dolar Amerika bagi
lembaga-lembaga." La’o Hamutuk (LH), Institut Pemantau dan Analisis
Rekonstruksi Timor Lorosa’e
Agustus
2003 LH: Sumber
Informasi - CD-ROM OilWeb
Berita ditambahkan tanggal 28/8/04
"La’o Hamutuk belum lama ini
merilis CD-ROM OilWeb, suatu
rujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan minyak dan gas Timor
Lorosa’e. OilWeb berisi
sejumlah pemaparan pada konferensi Dili, dan juga ratusan dokumen
hukum, sejarah dan analisa dan segala yang dipublikasikan La’o Hamutuk
mengenai hal ini. Sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi sejumlah
artikel dalam bahasa Indonesia,
Tetun dan Portugis. CD-ROM ini, yang juga
menyertakan sebuah film berdurasi 17 menit Don’t Rob Their Future (Jangan Curi
Masa Depan Mereka) dan suatu sandiwara radio dalam bahasa Tetun,
tersedia di La’o Hamutuk
dengan harga 50 dolar untuk lembaga, 2 dolar untuk pegiat Timor
Lorosa’e.
La’o Hamutuk juga menulis Surat Popular mengenai Celah Timor
dalam empat halaman berwarna berbahasa Tetun,
yang menjelaskan sejarah dan dilema masalah batas laut dengan
Australia. Dimaksudkan sebagai panduan diskusi bagi orang di seantero
Timor Lorosa’e. Lihat: PDF [370
kb]: http://www.etan.org/lh/pdfs/surat/timgap.pdf
" La’o Hamutuk (LH), Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi
Timor Lorosa’e
Menghubunghi La’o Hamutuk:
http://www.pcug.org.au/~wildwood/lhbahasa.html
Bahasa Indonesia/Melayu:
Berita,
Artikel dan Laporan
Bahasa
Indonesia/Malay:
Peb
5 Solidamor: Anggota DPR Bersikap Picik Dan Bagaikan ‘Katak Dalam
Tempurung’
Pernyataan ditambahkan tanggal 7 Pebruari
2002
"Perdana Menteri Australia John Howard
dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada 6-8 Februari mendatang.
Lawatan
Howard ini mendapat tentangan keras oleh sejumlah anggota DPR dan Ketua
MPR Amien Rais. Katanya, pemerintah Australia telah mencampuri urusan
dalam
negeri Indonesia seperti dalam kasus Timor Timur dan diduga akan
mendukung
usulan referendum untuk Papua pada Kongres Rakyat Papua mendatang. ...
Ungkapan dari Wakil ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno yang menyatakan
bahwa
campur tangan Australia dalam masalah Timtim masih menyakitkan sungguh
amat mengaburkan fakta sejarah. Karena Australia merupakan satu-satunya
negara di dunia yang mengakui kedaulatan
Indonesia
atas Timtim. Sebaliknya, Indonesia lah yang harus bertanggungjawab
atas pendudukan di Timtim karena hal ini jelas-jelas ditentang oleh
mayoritas
negara di dunia termasuk PBB, dimana Indonesia menjadi anggotanya."
Bonar
Tigor Naipospos, Ketua Dewan Pengurus, SOLIDAMOR
Situs-Web
Baru
Feb 5 Komisi Penerimaan,
Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Lorosa'e
Halaman Uatama: http://www.easttimor-reconciliation.org/
Link ditambahkan tanggal 6 Febuari 2002;
Bahasa Inggeris, Bahasa Tetum, Bahasa Portugis dan Bahasa
Indonesia/Melayu.
"Komisi
ini adalah sebuah mekanisme nasional independen untuk membantu proses
rekonsiliasi
antara masyarakat Timor Lorosa'e dan untuk mencari kebenaran tentang
pelanggaran
hak asasi manusia yang terjadi di Timor Lorosa'e antara 1974-1999.
Usulan
untuk pembentukkan Komisi ini dimulai dari CNRT
dan dikembangkan lebih lanjut oleh sebuah panitia persiapan yang
melibatkan
CNRT, enam LSM nasional, UNHCR dan Divisi HAM UNTAET. Panitia ini telah
melakukan sebuah proses konsultasi ke semua distrik untuk mendengar
pandangan
publik tentang ide pembentukkan Komisi ini. Dewan Nasional telah
menyetujui
sebuah peraturan
untuk membentuk Komisi ini. Kini peraturan tersebut telah menjadi hukum
di Timor Lorosa’e."
Buletin La'o Hamutuk:
[PDF format]
Vol. 2, No. 8 December 2001
Tinjauan Tentang Bantuan
Bilateral untuk Timor Lorosa’e:
http://www.etan.org/lh/PDFs/lh2n8bh.pdf
Jan
22 Shige: Jepang dan TL: Luka Kekerasan Sulit Dilupakan
Artikel ditambahkan tanggal 22 Januari
2002
"Seandainya pemerintah Jepang sungguh
mau membangun hubungan bilateral yang baik dengan Timor Lorosae,
langkah
awal adalah pengakuan kesalahan atas perbuatan dan kebijakannya pada
masa
lalu yang kejam, baik pada masa Perang Dunia II maupun masa pendudukan
militer Indonesia di mana pemerintah Jepang selalu mendukungnya, dan
meminta
maaf kepada rakyat Timor Lorosae. Mungkin ada yang mengatakan (pejabat
Japan Mission dan UNTAET?) bahwa Pasukan Bela
Diri
berbeda dengan tentara Kaisar Jepang dulu yang terkenal dengan fasisme
paksaan, kekerasan keji dan metode-metode teror. Atau, Pasukan Bela
Diri
adalah pasukan yang semata-mata mengajar ilmu “bela diri”. Tetapi
kenyataannya,
itu adalah penjelmaan kembali tentara Kaisar Jepang yang pernah
membantai
kira-kira 20,000,000 jiwa di kawasan Asia-Pasifik, termasuk sekitar 40,000
jiwa di Timor Lorosae selama Perang Dunia II." Takahashi Shigehito,
Perwakilan East Timor Desk, Konferensi Uskup Katolik Jepang
Desember
2001 BLH: Tinjauan Tentang Bantuan Bilateral untuk Timor Lorosa’e
Artikel ditambahkan tanggal 1 Januari
2002
"Sampai dua tahun yang lalu, masyarakat
internasional umumnya mengabaikan Timor Lorosa’e. Pendudukan
militer Indonesia yang ilegal menurut hukum internasional telah
menghalangi
banyak negara untuk mengirimkan bantuan ekonomi
kepada
Timor Lorosa’e. Tetapi, dengan berakhirnya pendudukan itu, banyak
negara
mendanai proyek-proyek di sini. Bantuan ekonomi ini tidak bisa
menggantikan
pengabaian itu, dan jumlah uang yang dikirim para donor tidaklah cukup
untuk mengganti kerugian akibat penindasan Indonesia selama hampir 24
tahun
– penindasan yang juga didanai dan didukung
oleh
banyak negara donor yang sama – tetapi penting untuk membuat Timor
Lorosa’e kembali berdiri di atas kakinya sendiri." La'o
Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur
Laporan utama
Des
14 JSMP: Keadilan Dalam Praktek: HAK asasi manusia dalam administrasi
pengadilan
Laporan ditambahkan tanggal 17 Desember
"Laporan ini mengkaji efektivitas administrasi
Panel Khusus untuk Kejahatan Serius dari Pengadilan
Distrik Dili yang dibentuk oleh Pemerintah Transisi PBB di Timor
Lorosa’e
(UNTAET). Panel Khusus ini diberi mandat untuk menangani
Kejahatan-kejahatan
Serius yang dilakukan selama pendudukan Indonesia, termasuk kampanye
tindak
kekerasan di tahun 1999. Kemampuan Panel ini untuk menegakkan keadilan
secara adil dan independen sangat penting bagi proses
rekonsiliasi yang tengah digalakkan. ... Untuk merangkum
rekomendasi-rekomendasi
yang diketengahkan: perencanaan strategis yang komprehensif berdasarkan
pada analisa kebutuhan yang lengkap harus merupakan suatu prioritas.
Hal
ini harus mengarah kepada perubahan substansial pada administrasi
pengadilan,
termasuk mobilisasi sumber-daya yang semakin meningkat secara
signifikan
dan pelatihan terkoordinir serta
pemantauan
terhadap staff Timor Lorosa’e. Ini menyimpulkan bahwa tanpa suatu
struktur
administrasi jelas, tanggung-jawab yang didefinisikan dengan benar dan
pelatihan memadai serta dukungan teknis, sistem peradilan Timor
Lorosa’e
yang baru dan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius akan tetap bergelut."
Program
Pemantauan
Sistim Peradilan / Judicial System Monitoring Programme (JSMP)
Buletin La'o Hamutuk:
[PDF format]
Vol. 2, No. 6 & 7 Oktober
2001
Keadilan untuk Timor
Lorosa’e?:
http://www.etan.org/lh/PDFs/LHv2n6-7bh.pdf
Okt
01 BLH: Sebuah Tinjauan tentang Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan
Rekonsiliasi
Laporan ditambahkan tanggal 9 Febuari
2002
"Pada tanggal 13 Juli, UNTAET mengeluarkan
Regulasi No. 10/2001 membentuk Komisi
untuk
Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KPKR) di Timor Lorosa’e.
Komisi
ini mempunyai tiga wilayah kegiatan, yang masing-masing bertujuan
memajukan
hak asasi manusia di Timor Lorosa’e. Pertama, Komisi menetapkan
kebenaran
mengenai pelanggaran-pelanggan hak asasi manusia yang terjadi antara
1974
dan 1999, ... Kedua, KPKR akan membantu “memulihkan martabat
kemanusiaan
para korban,” sebagaian dengan memberi mereka kesempatan untuk
menyampaikan
kisah-kisah mereka di depan umum. ... Ada keprihatinan bahwa
Perserikatan
Bangsa-Bangsa, pemerintah-pemerintah donor, atau pemimpin-pemimpin
politik Timor Lorosa’e bisa menggunakan keberadaan KPKR sebagai
alasan
untuk tidak bergerak ke depan memproses hukum mereka yang melakukan
Kejahatan
Berat, meskipun kejahatan-kejahatan itu berada di luar cakupan Komisi.
Sebuah pemerintah baru, yang menghadapi persoalan anggaran serta
tuntutan
dan desakan (nasional dan internasional) bisa terbujuk untuk menurunkan
prioritas proses hukum, khususnya karena terbatasnya sumberdaya dan
pengalaman."
La'o
Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur
Oktober
2001 BLH: Keadilan untuk Timor Lorosa’e?
Laporan ditambahkan tanggal 2 Januari
2002
"Pada Tais Timor terbitan bulan
September 2000, UNTAET memaparkan secara
ringkas
“dua puluh keberhasilan besar”-nya, yang tidak menyebutkan sesuatu
yang berkaitan dengan pengadilan kejahatan berat. (“Sistem
peradilan dan hukum” yang mereka sebutkan, hanya berurusan dengan
kejahatan
“biasa”.) Diamnya UNTAET mengenai yang telah dicapai dalam hal ini
mencerminkan
apa yang secara luas dipandang sebagai tidak adanya kemajuan di bidang
ini. Tentu saja, ini bukan semata persoalan UNTAET, tetapi lebih
merupakan
hasil dari kurangnya kemauan politik pada pihak Indonesia dan
anggota-anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling besar kekuatannya untuk menjamin
bahwa Timor Lorosa’e memperoleh keadilan. Tetapi, ada kelemahan serius
dalam upaya UNTAET untuk menjamin keadilan bagi kejahatan hak asasi
manusia
yang dilakukan dalam konteks invasi dan pendudukan Indonesia." La'o
Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur
Okt
25 FAETTA: Kubur2 Indonesia selamat di Timor Lorosa’e
Keterangan Media ditambahkan tanggal 30
Oktober
"Surat kabar Jakarta Post menyampaikan,
"Penduduk Timor-Timur meminta dengan paksa supaya penguasa-penguasa
Indonesia
mengali dan memindahkan tulang-tulang yang tersisa ke tanah Indonesia."
Departemen Luar Negeri, dan Pemerintah Timor-Timur berturut-turut
menyangkal
kalau mereka belum pernah dengan paksa meminta hal semacam itu.
Penguasa-penguasa
Indonesia secara langsung maupun tidak langsung belum pernah menanyakan
masalah ini kepada Departemen Luar Negeri. Hal ini adalah pandangan
dari
pengamat-pengamat politik di Timor-Timur kalau kuburan-kuburan pejuang
Indonesia, dan warga penduduk Indonesia lainnya yang dimakamkan di
Timor-Timur
haruslah dihormati selayaknya dengan makam yang lainnya, diluar dari
sejarah
dan alasan politik." Departemen Luar Negeri dan Kerjasama, Pemerintahan
Transisi Kedua Timor-Timur
Laporan Seminar
Sehari
di Dili, Timor Lorosa'e: [PDF format]
16 Oktober 2001
Keadilan and Pertanggungjawaban
di Timor Lorosa'e
Pengadilan Internasional
dan Pilihan Lain
Diselenggarakan oleh: Forum
NGO Nasional Timor Lorosa'e, Yayasan
HAK, La'o Hamutuk, FOKUPERS,
Caritas
Australia, Judicial System Monitoring
Programme
(JSMP)
http://www.etan.org/lh/PDFs/justbahasa.pdf
Okt
16 NGOs: Keadilan and Pertanggungjawaban di Timor Lorosa'e - Agenda
Seminar
Laporan ditambahkan tanggal 2 Januari
2002
"Daftar Isi: Agenda Seminar; NGO
Timor Bersatu Menuntut Pengadilan Internasional; Penuntutan Kejahatan
Berat
di Timor Lorosa'e; Proses Peradilan di Indonesia untuk Kasus
Pelanggaran
Berat Hak Asasi Manusia di Timor Lorosa'e 1999; Penuntutan Kejahatan di
Bawah Proses Peradilan Internasional; Laporan NGO Mengenai Kegiatannya;
Presentasi Kelompok Kerja; Daftar Hadir Peserta Seminar; Surat Kepada
Deputi
Pemerintah Transisi UNTAET; Surat dari NGO untuk Dewan Keamanan PBB;
Surat
Kepada Dewan Keamanan PBB dari Warga Antarbangsa di Timor Lorosa'e" Forum
NGO Nasional Timor Lorosa'e, Yayasan
HAK, La'o Hamutuk, FOKUPERS,
Caritas
Australia, Judicial System Monitoring
Programme
(JSMP)
Sep
10 Teks Pakta Persatuan Nasional (ditanda tangani 8 July 2001)
Terjemahan ditambahkan tanggal 10 September
"Pakta Persatuan Nasional: Yakin
bahwa ada keperluan untuk menciptakan dan memelihara suasana yang damai
dan stabil sebagai dasar pertama untuk pembangunan berkelanjutan Timor
Lorosa'e; Mengingat primsip2 mentahbiskan dalam Magna Carta yang
disetujui
dalam Konvensi Nasional Timor Timur dalam Pengasingan yang pertama
diadakan
di Peniche, Portugal, tertanggal 25 April 1998; Menyadari kebutuhan
menjaminkan
suasana penghormatan dan kepercayaan satu sama lain; ... " APODETI
Pro-Refrendum; ASDT
Associação
Sosial Demokrata Timorense; FRETILIN Frente
Revolucianário de Timor Leste Independente; KOTA
Klibur Oan Timor Aswa’in; PD Partido
Demokrático;
PDC
Partido Demokrata Cristão;
PDM Partido
Democrático Maubere;
PL Partai Liberal;
PPT
Partido de Povo de Timor; PSD Partido
Social
Democrata Timor Lorosa’e; PST Partido
Socialista
de Timor; PTT Partido Trabalhista Timorense;
UDC/PDC
União Democratica Cristão;
UDT
União Democrática Timorense. [Pakta ini
ditandatagani,
kapada taggal 8 July 2001 oleh semua partai polik Timor Lorosa'e,
kecuali
PARENTIL
dan PNT.]
Until
Aug 30 JSMP: Lowongan kerja
Permintaan
"Program Pemantauan
Sistim Peradilan (JSMP) merupakan sebuah projek independen yang
telah
dikembangkan dibawah perlindugan Asosiasi Juris Timor Loro Sa’e dan La’o
Hamutuk, sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang Timor Loro
Sa’e dan internasional. ... Sasaran utama dari program adalah
memperbaiki
mutu keadilan yang diberikan oleh sistim peradilan yang baru didirikan,
memajukan HAM dan pemerintahan yang berdasarkan hukum dengan cara yang
bermanfaat dan transparan bagi masyarakat Timor Loro Sa’e. JSMP sedang
mencari seorang anggota staf Timor Loro Sa’e yang bermotivasi untuk
bergabung
dengan tim yang ada sekarang yang terdiri dari dua pengacara
internasional.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai JSMP dan kegiatannya,
silahkan
mengunjungi http://www.jsmp.minihub.org
" JSMP news service
Jul
25 TMP: Pernyataan Keprihatinan Atas Sidang Naik Banding
Pernyataan ditambahkan
tanggal 1 Augustus
"Bahwa kami sangat menyesalkan hasil
keputusan Majelis Hakim Panel A pengadilan distrik Dili untuk mencabut
penahanan sementara atas tersangka dr Sergio Lobo. Dasar pertimbangan
yang
dipakai hakim maupun pihak pembela untuk melepaskan dr Sergio Lobo,
tidak
menunjukkan aspek pembelaan dan keadilan terhadap korban GG. Ernawati."
oleh Tim Monitoring Persidangan: Fokupers
(Forum Komunikasi Untuk Perempuan Loro Sae); Tim Kuasa Hukum G.G.
Ernawati
Legal Aid Ukun Rasi’An
Jul
12 NGO Forum / Rede Feto: Tokoh Masyarakat Ditahan Lagi Untuk Kekerasan
Rumah Tangga
Pernyataan ditambahkan tanggal
13 Juli
"Kasus ini akan dijadikan preseden untuk
kasus-kasus kekerasan rumah tangga berikutnya dan untuk semua kasus
yang
melibatkan pejabat masyarakat tinggi ... Sistem pengadilan kita harus
memperlakukan
semua orang dengan cara sama.” Filomena Reis, Staf Advokasi di NGO
Forum Timor Lorosa’e
“Banyak
orang Timor percaya bahwa kekerasan rumah tangga adalah masalah pribadi
dan tidak patut disidangkan di hadapan umum, ... Kejahatan adalah
kejahatan,
baik dilakukan di jalan atau di rumah." Laura Abrantes dari Jaringan
Perempuan
Timor Lorosa’e
Jun
20 AID/WATCH: Proposal Microfinance dari ADB
Artikel ditambahkan tanggal 27
Juli
"Pengelolaan ADB (Asian Development Bank)
tentang proyek pengembangan Microfinance untuk Timor Lorosae adalah
sebuah
pemahaman yang minim dan rencana mundur. Sewaktu batas kredit untuk
Timor
Lorosae non profit credit union (koperasi simpan pinjam) diterima
dengan
tangan terbuka, usulan dari Microfinance Bank merupakan sebuah lembaga
tidak mengakar yang bertujuan untuk mengenakan bunga yang sangat tinggi
dari "yang termiskin dari kelompok miskin" " Dr
Tim Anderson, Campaigner, AID/WATCH
Jun
20 Profil Organisasi AID/WATCH
Artikel ditambahkan tanggal 21
Juli
"AID/WATCH adalah sebuah organisasi berbasiskan
pada masyarakat, tidak mengambil untung, melakukan kampanye atas
keterlibatan
Australia dalam bantuan luar negri dan proyek proyek, program dan
kebijakan
pembangunan. Sewaktu kami memonitor Dolar pembangunan, kami bekerja
untuk
memastikan bahwa uang bantuan tersebut menjangkau individu, masyarakat
dan lingkungan yang tepat. ...
Kampanye
AID/WATCH: Timor Watch: Menyadari besarnya peran Australia pada
pembangunan di East Timor maka AID/WATCH telah memulai kampanye 'Timor
Watch' yang akan bekerja sama dengan Organisasi kemasyarakatan lokal
untuk
memonitor peran dari dana bantuan dan agen pembangunan dalam proses
pembangunan
kembali East Timor." Yoga Sofyar,
AID/WATCH
Mar
2001 ACFOA: Partai-Partai Dan Kelompok-Kelompok Politik Di Timor Timur
[150KB] Laporan ditambahkan tanggal 29
Juni
"Timor-Timur kini tengah memasuki tahap
akhir yang penting dari proses transisi menuju kemerdekaan penuh. ...
Tetapi
sekarang partai-partai boleh menduduki ‘centre stage’ untuk memainkan
peranan
penting mereka dalam suatu proses demokrasi. Ini adalah suatu kemajuan
yang positif dan sehat di mana kelebihan seseorang tidak menjadi faktor
yang melemahkan. ... Berapa banyak partai yang akan bertanding dalam
pemilihan?
Siapa pemimpin partai-partai tersebut dan bagaimana mereka dapat
dihubungi?
Seberapa berbeda partai-partai ini dibandingkan dengan yang sebelumnya?
Apa ide-ide dan kebijakan mereka terhadap pembangunan di Timor Timur,
kebijakan
luar negeri dan sebagainya?" Pat
Walsh, Badan Bantuan Luar Negeri Australia
Mar
23 CNRT: Kirsty Sword Gusmão Beserta Keluarga Perempuan Yang
Diculik
Milisi Akan
Keterangan media ditambahkan tanggal 24
Maret
"Isterinya Presiden CNRT-CN akan berangkat
ke Geneva besok bersama bibinya Juliana dos Santos, seorang perempuan
berusia
15 tahun yang diculik dan ditahan di Timor Barat sejak tahun 1999. Di
Geneva
Kirsty Sword Gusmão akan menghadiri suatu konperensi yang
diselenggarakan
oleh UNHCR dengan tema kekerasan terhadap kaum perempuan. Bersama
dengan
Ny. Domingas Santa Mouzinho, Ny. Sword Gusmão juga bermaksud
untuk
menyampaikan suatu pernyataan mengenai situasi Juliana pada Komisi PBB
untuk Hak Azasi Manusia." Sarah Niner & Lurdes Bessa, CNRT
Feb
17 ETNGOs: Pimpinan Operasi Civpol UNTAET
Surat ditambahkan tanggal 17 Maret
"Kami memahami bahwa anda memiliki berbagai
kekuatan, dengan berbagai pelatihan, pengalaman, bahasa, dan latar
belakang
budaya, yang membuat semua itu menjadi penting bagi kepemimpinan Civpol
mengusahakan informasi yang akurat yang merefleksikan masyarakat Timor
Loro Sa’e dan mendorong suatu hubungan yang baik dengannya.
Mengembangkan
suatu ide secara meluas bahwa kini orang Timor Loro Sa’e tidak mampu
memecakan
perselisihan secara damai merupakan sesuatu yang keliru dan berbahaya."
La’o
Hamutuk, Yayasan HAK, Center
for Popular Economic Development,
Sa’he
Institute for Liberation, NGO Forum,
Organizacao
Juventude de Timor Loro Sae, Klinika PAS,
Fokupers
Feb
3 STL: Uskup Belo meminta pendirian “Timor Gap Watch”
Berita ditambahkan tanggal 22 Januari,
2002
"Agar supaya honorarium pasti digunakan
hanya untuk bangsa, Uskup Belo meminta pendirian badan independen yang
bisa mengawasi setiap liter minyak dari Timor
Gap
dan cara honorarium dihasilkan dari minyak itu. Juga cara honorarium
itu
digunakan akan diawasi dengan teliti. Badan independen itu bisa
didirikan
oleh pemerintah baru, kata Uskup Belo. Tetapi, Uskup Belo
memperingatkan
bahwa komposisi badan itu harus memasukkan orang yang bisa dipercayai
dari
sektor swasta, organisasi sosial dan gereja. Dia menekankan bahwa badan
itu harus merupakan badan nasional." Suara Timor Lorosae
Konferensi
Pembangunan
Berkelanjutan di Timor Lorosa'e:
25-31 Januari 2001
Download laporan lengkap
konferensi [PDF and zip]:
http://members.tripod.com/sd_east_timor/
Jan
25-31 KPB: Persepsi Orang Timor Lorosa'e Tentang Kebudayaan dan
Lingkungan
Hidup
Laporan ditambahkan tanggal 20 November
"Pada sesi introduksi, Dionisio Babo Soares
juga membahas hubungan antara budaya tradisional dan lingkungan hidup
dalam
pandangan orang Timor Lorosa'e. Disimpulkannya, "budaya, menurut
orang-orang
Timor Lorosa'e, merupakan cara melestarikan 'lingkungan hidup' dan
lingkungan
hidup tidak akan ada apabila budaya tidak dihormati. Keduanya saling
terkait
dan merupakan sumber kelangsungan hidup manusia". Dalam makalahnya yang
dimuat dalam buku ini, Soares juga membahas mengenai keadaan lingkungan
hidup baik sebelum maupun selama masa penjajahan Portugis, serta selama
Indonesia." Kata Pengantar, Konferensi
Pembangunan
Berkelanjutan di Timor Lorosa'e
Jan
25-31 KPB: Lingkungan Hidup dan Masyarakat Sipil
Artikel ditambahkan tanggal 18 November
"Advokasi pelestarian lingkungan hidup
selalu dibutuhkan. Prinsip dasarnya adalah: jangan biarkan pemerintah
dan
perusahaan bekerja sendiri, tanpa keterlibatan masyarakat. ...
Usulan saya untuk agenda di sini:
• Mengawasi pemerintah dalam kebijakan dan pembuatan undang-undang,
baik
yang dibuat UNTAET maupun pemerintahan baru hasil pemilu. • Pengawasan
Donor, seperti USAID, UNDP, ADB, WB,
karena kelakuan mereka yang dapat menghancurkan lingkungan hidup kita.
• Membuat Undang-Undang Lingkungan Hidup yang sesuai dengan
kebutuhan-kebutuhan
di Timor Lorosa’e- yang mengakui hak-hak masyarakat asli. • Pengelolaan
Lingkungan Hidup oleh masyarakat – jangan biarkan hutan-hutan dikuasai
oleh pengusaha. Masyarakat harus tetap memegang haknya untuk mengelola
dan memiliki hutannya sendiri. • Mengawasi investasi yang masuk. Jangan
ulangi kesalahan Indonesia. • Mengawasi korupsi, pemerintahan pasti
korupsi.
• Memperjuangkan transparansi, tanggung gugat, dan partisipasi dalam
proses
demokrasi. • Mendasarkan kebijakan-kebijakan baru pada adat dan
kebiasaan
lokal, jangan membuangkannya, tetapi menggabungkannya dengan sistem
demokratik
yang baik.
Lakukan sekarang juga, selagi pemerintah
masih dekat dengan masyarakat- makin lama pemerintahan berkuasa, mereka
makin jauh dari kita." Emmy Hafild, WALHI / FOE Indonesia
Jan
25-31 KPB: Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa’e
Artikel ditambahkan tanggal 27 Juli
"Konferensi ini mengusulkan agar definisi
yang sudah diakui dunia internasional tentang pembangunan berkelanjutan
akan dipakai di Timor Lorosa’e, yaitu: “pembangunan yang memenuhi
kebutuhan-kebutuhan
generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”. Pembangunan berkelanjutan
menjawab
keterkaitannya antara lingkungan hidup, ekonomi dan kesejahteraan
sosial.
... Kemajuan hanya dapat dicapai apabila ada keberanian untuk mengambil
tindakan. Tindakan-tindakan untuk memulai penerapanpembangunan
berkelanjutan
sebaiknya dimulai hari ini, dan sebaiknya tidak ditunda-tunda untuk
dilakukan
suatu saat nanti di masa depan." Konferensi
Pembangunan
Berkelanjutan di Timor Lorosa'e
Jan
25-31 KPB: Rekomendasi: Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa’e
Artikel ditambahkan tanggal 3 Augustus
"Di samping usulan-usulan spesifik yang
muncul di dalam makalah konferensi dan lokakarya, ada tujuh
rekomendasi
umum yang disepakati. Rekomendasi ini mewakili titik awal yang penting
untuk memulai perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan di Timor
Lorosa’e."
Konferensi
Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e
Jan
25-31 KPB: Dokumen berikut adalah ringkasan hasil-hasil lokakarya
Artikel ditambahkan tanggal 3 Augustus
"Hasil-hasil Lokakarya 22lokakaryamengenai
pembangunan berkelanjutan pertama menentukan 4 isu pokok, dan
selanjutnya
mencatatbeberapa strategi untuk menangani masalah-masalah tersebut. ...
Dokumen
berikut adalah ringkasan hasil-hasil lokakarya: Pembangunan Ekonomi
secara Berkelanjutan; Pendidikan - di semua tingkat masyarakat;
Pemberdayaan
Kemampuan- pada semua tingkat masyarakat; Proses Perencanaan yang
Terpadu
dan Transparan; Pengembangan Kebijakan dengan Melibatkan Masyarakat;
Sistem
Peraturan, Penegakan dan Hukuman yang Transparan; Pengakuan Struktur
Masyarakat
dan Pengetahuan Tradisional." Konferensi Pembangunan
Berkelanjutan
di Timor Lorosa'e
Kata
pengantar tentang BD - Surat Informasi mengenai TL
Diperbarui: 6
Oktober, 2004
Selamat Datang Anda sekalian,
Kata pengantar tentang BD - Surat
Informasi
mengenai Timor Lorosa’e
* BD adalah sebuah situs Web yang baru,
disediakan untuk bangsa dan masyaraat Timor Lorosa’e. BD menyokong hak
asasi manusia, menegakkan penentuan nasib sendiri untuk bangsa Timor
Lorosa’e
dan mengemukakan suara2 bangsa Timor Lorosa’e.
* BD adalah sebuah surat informasi
e-mail
dan situs Web yang mengisi pilihan dari warta-berita internasional,
artikel2
dan keterangan tentang tindakan2 yang mendesak mengenai Timor Lorosa’e
bersama2 degan keterangan tentang peristiwa2 yang akan terjadi di
Australia.
* BD memberi serpis yang mandiri, tak
mencari
keuntungan, membiayai diri sendiri, berdasar dalam masyarakat, dan
mempunyai
hubungan dengan organisasi yang menyokong Timor Lorosa’e.
* Sekarang ada halaman baru BD dalam
Bahasa
Indonesia. Halaman ini akan diperbarui setidaknya satu kali seminggu.
Untuk
memambakan berita, artikel atau laporan kepada BD, kirimkan bahan2 itu
secara e-mail kepada ‘wildwood@pcug.org.au’.
Alamat pos: "BACK DOOR PO
Box
5005 Lyneham ACT 2602 AUSTRALIA"
Click web-link ini untuk masuk halaman
Web Bahasa Indonesia BACK DOOR: http://www.pcug.org.au/~wildwood/bahind.htm
* BD juga menerbit surat e-mail
mingguan.
Kebanyakan isi surat e-mail ini dalam Bahasa Inggeris, tetapi kadang2
ada
informasi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Tetum dan Bahasa Portuges.
Kalau
anda ingin menerima surat informasi mingguan GRATIS, kirimkan e-mail
kepada
‘wildwood@pcug.org.au’ dengan
memasukkan perkataan ‘Subscribe BACK DOOR’ dalam judul (ruangan pokok)
e-mail anda.
Dalam perdamaian dan solidaritas,
Dez (Dez mengerti Bahasa Inggeris dan
juga
lumayan mengerti Bahasa Tetum) Email: wildwood@pcug.org.au
Trish (Trish lancar bernahasa Indonesia
dan juga lumayan mengerti Bahasa Tetum) Email: cpwl@ozemail.com.au
for ‘BACK DOOR surat informasi mengenai
Timor Loro Sa’e’
SOLIDAMOR
"Solidaritas Tanpa Batas"
Diperbarui: 25
Oktober 2001
Solidaritas
untuk Penyelesaian Damai Timor
Leste (SOLIDAMOR) adalah organisasi advokasi, informasi dan aksi yang
bersifat
independen dan peduli pada masalah dan nasib Timor Timur.
Solidamor
menghimpun semua anggota orang
Indonesia dari berbagai profesi dan latar belakang yang sangat beragam.
Bidang Pekerjaan:
. Membangun
kepedulian publik, support
serta kampanye terhadap masalah Timor Timur.
. Menganalisa
dan membentuk jaringan kerja
advokasi, aksi dan informasi mengenai masalah Timor Timur.
. Memproduksi
bulletin, buku, film, brosur
dan dokumen lainnya mengenai semua aspek masalah Timor Timur.
. Membangun
solidaritas dan kerja sama
dengan lembaga-lembaga advokasi hak asasi manusia dan demokratisasi.
. Pendampingan
terhadap rakyat Timor Timur
untuk menentukan nasibnya sendiri.
. Fund Rising
untuk membantu rakyat Timor
Timur.
Dewan
Pertimbangan: - Dr. George
Junus Aditjondro - Prof. Dr. Lukman Sutrisno
Jl. Salemba
Tengah III No. 15 Jakarta
Pusat - 10440, Indonesia; Telefax: 62-21- 3923905, 3161614, 3151923
Email: solidmor@centrin.net.id;
solidmor@solidamor.org
Halaman
Uatama: http://www.solidamor.org
| Bahasa Inggeris: http://www.solidamor.org/english/english.html
Konferensi
Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e (25-31 Jan 2001)
Diperbarui: 18 November 2001
Konferensi ini
mengusulkan agar definisi
yang sudah diakui dunia internasional tentang pembangunan berkelanjutan
akan dipakai di Timor Lorosa’e, yaitu: “pembangunan yang memenuhi
kebutuhan-kebutuhan
generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”. Pembangunan berkelanjutan
menjawab
keterkaitannya antara lingkungan hidup, ekonomi dan kesejahteraan
sosial.
... Kemajuan hanya dapat dicapai apabila ada keberanian untuk mengambil
tindakan. Tindakan-tindakan untuk memulai penerapanpembangunan
berkelanjutan
sebaiknya dimulai hari ini, dan sebaiknya tidak ditunda-tunda untuk
dilakukan
suatu saat nanti di masa depan.
Alamat: C/-
Timor Aid PO Box 651 Nightcliff
NT 0814 Australia
Kontak Person:
Carrie Deutsch ph 0438
003 037 Email: cdeutsch@metz.une.edu.au
Lihat juga:
Pembangunan
Berkelanjutan di Timor Lorosa’e:
http://www.pcug.org.au/~wildwood/01jansustainableb.htm
Rekomendasi:
Pembangunan Berkelanjutan
di Timor Lorosa’e: http://www.pcug.org.au/~wildwood/01janrecommendationsb.htm
Dokumen
berikut adalah ringkasan hasil-hasil
lokakarya: http://www.pcug.org.au/~wildwood/01janoutcomesb.htm
Lingkungan
Hidup dan Masyarakat Sipil:
http://www.pcug.org.au/~wildwood/01janfoe.htm
Persepsi Orang
Timor Lorosa'e Tentang
Kebudayaan dan Lingkungan Hidup: http://www.pcug.org.au/~wildwood/01jandidi.htm
Download
laporan lengkap konferensi
[PDF and zip]: http://members.tripod.com/sd_east_timor/
Halaman
Uatama: http://members.tripod.com/sd_east_timor/
BD
Surat infornasi mingguan mengenai TL
Halaman Uatama
| Bahasa Tetum | Bahasa
Portugis | Cari situs-Web ini
Situs-Web: http://www.pcug.org.au/~wildwood
| Email: wildwood@pcug.org.au