BD Surat infornasi mingguan mengenai TL
Halaman Uatama | Bahasa Tetun | Bahasa Portugis | Cari situs-Web ini

BACK DOOR Surat infornasi mingguan mengenai Timor Lorosa’e

Suatu kumpulan warta berita, artikel dan laporan dalam Bahasa Indonesia/Melayu:

Diperbarui: 3 Oktober 2010



Daftar isi:



Bahasa Indonesia/Melayu: 

Laporan: LNG SUNRISE DI TIMOR-LESTE

Februari 2008




Bahasa Indonesia/Melayu:
 

MINYAK DI TIMOR

* Berita
Diperbarui: 9 Okt 2005

*
Analisis yang mendalam tentang isu-isu minyak Timor 
Diperbarui:
23 September 2005

*
Sumber (Informasi) Utama 
Diperbarui: 23
September 2005




Bahasa Indonesia/Melayu: 

Berita, Artikel dan Laporan 
Diperbarui: 9 Febuari 2002


Kata pengantar tentang BD - Surat Informasi mengenai TL 
Diperbarui:
6 Oktober, 2004



Bahasa Inggeris / Bahasa Indonesia/Melayu:


SOLIDAMOR "Solidaritas Tanpa Batas"  [Berita] 
Diperbarui:
25 Oktober 2001

Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e  [Artikel] 
Diperbarui:
18 November 2001



Bahasa Inggeris / Bahasa Portugis / Bahasa Indonesia/Melayu:

Partai Politik 
Diperbarui: 22 September
,  2001

Organisasi dan jaringan populer 
Diperbarui: 9 November, 2001




Bahasa Indonesia/Melayu:

Sebuah laporan oleh La’o Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor-Leste
LNG Sunrise di Timor-Leste - Impian, Kenyataan, dan Tantangan

Sebuah laporan [4 MB] - Februari 2008: http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/LNGReportIndo.pdf





Bahasa Indonesia/Melayu:

Minyak di Timor:
Berita

6 Okt 2005 LH: Bantuan Australia seharusnya mendukung Timor-Leste
http://www.laohamutuk.org/reports/AusAID/FTM_Bahasa.html
La’o Hamutuk mengutuk keputusan yang baru saja diambil oleh pemerintah Australia untuk mencabut komitmen AusAid membantu organisasi non pemerintah (LSM) Timor-Leste, karena organisasi non pemerintah Forum Tau Matan (FTM) mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap pandangan-pandangan politik Australia. ... Pada akhir bulan Juli, Counselor AusAID menginformasikan FTM bahwa alasan yang sebenarnya pembatalan dana adalah FTM telah menandatangani siaran pers yang berjudul ‘’Masyarakat Sipil Timor-Leste Menuntut Penyelesaian yang Adil atas Batas Laut.’’ " La’o Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’e

21 Juni 2005 STL: TL belum siap kelola dana dari LT
Berita ditambahkan tanggal 12 Juli 2005
"Mengapa kita harus terburu-buru? ... Kita telah memiliki institusi-institusi legal di pemerintahan, namun kita belum memiliki orang-orang yang bisa menjamin uang rakyat ini aman dan juga meyakinkan kita bahwa kita akan berada di sebuah moment yang akan penuh  transparency, sebuah culture akan penanganan efektifitas masalah-masalah, ... Ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi saya sebagai presiden untuk menjamin kedaulatan, untuk menjamin (stabilitas dan keamanan-red) Negara dimana masalah yang paling fundamental (antara Australia danTL-red) adalah demarkasi," Presiden Timor Leste (TL) Kay Rala Xanana Gusmao



Bahasa Indonesia/Melayu:

Minyak di Timor:
Analisis yang mendalam tentang isu-isu minyak Timor

La'o Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’e
Daftar isi La'o Hamutuk (Bahasa Ingerris): http://www.laohamutuk.org/Oil/OilIndex.html

Buletin La'o Hamutuk - Minyak di Timor:



Daftar isi:
April 2005: Transparansi Industri Bahan Baku di Timor-Leste
Desember 2004:
Konsultasi Publik - Dana Perminyakan
Oktober 2004: Belajar dari Pengalaman Nigeria

Maret 2004: Artikel pembahasan batas perairan dan konsekuensi pembangunan minyak
Agustus 2003: Tinjauan ulang mengenai Minyak dan Gas di Laut Timor
Desember 2002: Kronologi eksplorasi minyak di laut Timor
Agustus 2002: Konferensi Minyak (Darwin, Australia)
Juli 2002: Minyak dan gas di Laut Timor / Solidaritas Internasional






April 2005
Editorial: Transparansi Industri Bahan Baku di Timor-Leste: Keterbatasan-Keterbatasannya dalam Praktek,
halaman 17
[pdf 1.4 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2005/Apr/lhbl6n1b.pdf
"Pada saat yang sama, transparansi dan pertanggung-jawaban perlu tidak hanya untuk para pemerintah negara-negara miskin, tetapi juga untuk para pemerintah negara-negara kaya dan para perusahaan besar. Beberapa kejahatan keuangan yang tersebar luas dalam tahun-tahun belakangan ini melibatkan para pejabat tinggi perusahaan minyak Eropa dan Amerika Serikat, juga PBB. Penindasan dan korupsi di negara-negara produksi minyak dunia ketiga seringkali dimulai, difasilitasi, atau dieksploitasi oleh para perusahaan minyak yang berkedudukan di negara-negara kaya. Kami meminta sebuah keterikatan, rejim dunia yang mensyaratkan tidak hanya transparansi di pertanggungjawaban, tetapi penghormatan bagi demokrasi, lingkungan lokal dan global, kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan hak asasi manusia." La’o Hamutuk




Desember 2004
Konsultasi Publik: Dana Perminyakan,
halaman 9
[pdf 830kb] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Dec/lhbl5n56b.pdf
"Pada 16 Nopember 2004, Pemerintah menyelenggarakan pertemuan konsultasi publik di Dili untuk mendiskusikan model yang telah diusulkan sebelumnya bagi pembentukan dana dari Industri Minyak bagi Timor Lorosae. ... Pertemuan di Dili meliputi presentasi dari Perdana Menteri, Menteri Perencanaan dan Keuangan dan Direktur Jendral Otoritas Perbankan dan Pembayaran, serta sebuah sesi tanya jawab. ... Meskipun La'o Hamutuk yakin kemauan baik Pemerintah saat mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini, tindak lanjutnya hingga sekarang adalah sosialisasi bukan konsultasi. Konsultasi yang sesungguhnya tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik. Konsultasi meliputi pandangan alternatif, debat, dan isu-isu yang mensyaratkan pencarian tindak lanjuk. Sayangnya, dengan susah payah masyarakat umum ditanya pandangan-pandangan mereka mengenai perundang-undangan yang" La’o Hamutuk




Oktober 2004
Belajar dari Pengalaman Nigeria, halaman 12-20
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf



Oktober 2004

Pertukaran Kunjungan Timor Lorosae - Sudut Pandang Masyarakat Nigeria dari Oilwatch Afrika, halaman 12
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf
"Sebagai bagian dari pertukaran Selatan-Selatan, tujuh aktivist Timor Lorosae mewakili organisasi-organisasi yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, pembangunan, hak-hak buruh, hak-hak perempuan, dan bidang-bidang lain, mengadakan perjalanan ke Nigeria pada 16-28 Januari 2004 untuk mengamati dan mempelajari dampak-dampak kegiatan dan pembangunan perminyakan, serta bagaiamana masyarakat dan orang-orang lokal setempat menanggapi hal tersebut. Rombongan mengunjungi Lagos, Port Harcourt, dan beberapa masyarakat di Niger Delta, fasilitas-fasilitas perminyakan dan bertemu para aktivist lokal, para ahli lingkungan hidup, para pejabat pemerintah, para pemimpin masyarakat, dan para wartawan.
Pertukaran kunjungan Selatan-Selatan diprakarsai dan diwujudkan oleh Institut Timor Lorosae untuk Pemantauan Rekonstruksi dan Analisis (La’o Hamutuk), diterima oleh Environmental Rights Action (ERA), sebuah kelompok HAM berbasis pada isu lingkungan hidup yang membela ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk membela HAM atas lingkungan hidup sesuai hukum, dan Oilwatch Afrika, sebuah jaringan LSM lokal yang tersebar di wilayah Afrika yang dikoordinasikan ERA dari Kantor Wilayah di Port Harcourt, Nigeria." La’o Hamutuk


Oktober 2004

Belajar dari Pengalaman Nigeria: Kebalikan dari Berlimpahnya Minyak dan Gas?, halaman 14
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf
"Pelajaran bagi Timor Lorosae:
Untuk mencegah hal-hal buruk di atas, penting bagi rakyat Timor Lorosae berpartisipasi dalam proses pembangunan sumber daya minyak kita. La’o Hamutuk mendesak pemantauan setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah RDTL, Pemerintah Australia, dan para perusahaan trans-nasional di atas untuk tetap menghormati kedaulatan negara RDTL, konsisten dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup serta transparansi atas proses kesepakatan dan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua pihak. 
Masyarakat juga harus mendesak agar para pihak menandatangani instrumen perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup berkaitan dengan pencemaran laut, pembuangan limbah beracun cair di laut dan sejenisnya untuk melindungi lingkungan. Lebih jauh lagi, Pemerintah kita tidak tergantung pada minyak saja, tetapi harus mengembangkan sumber daya ekonomi produktif lainnya, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata." La’o Hamutuk


Oktober 2004

Dulu Kami Berpikir itu Minyak,Ternyata Darah, halaman 16
Nnimmo Bassey, Oilwatch Nigeria
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf

Oktober 2004

Editorial : Bisakah Timor Lorosae Menghindari Kutukan Sumber Alam?, halaman 20
[pdf 1.6 MB] http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2004/Oct/LHB5n34bi.pdf
"Timor Lorosae punya ciri-ciri yang bisa mengurangi risiko kutukan minyak:
Karena Timor Lorosae baru saja mulai mengeksploitasi sumber minyaknya, kita bisa belajar dari kegalagan dan keberhasilan negara-negara lain. (Lihat laporan mengenai Nigeria, halaman 14). Juga, karena kebanyakan sumber alam yang kita ketahui berada di bawah laut, maka penghancuran masyarakat setempat dan lingkungan mungkin lebih rendah bahayanya.
Rakyat Timor Lorosae sangat besar tekadnya pada kemerdekaan, dan akan terus berjuang untuk kedaulatan dan haknya, serta menuntut agar pemerintah melayani kepentingan rakyat. Mungkin lebih daripada faktor lain, ini bisa membantu pemerintah tetap berada pada jalurnya. Tambahan lagi, ukuran Timor Lorosae yang kecil dan sistem komunikasi dari mulut ke mulut yang efektif bisa membuat sulit kegiatan ilegal atau korupsi untuk dijalankan tanpa terbongkar.
Juga, penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang Timor Lorosae membebaskan negeri ini dari pengelolaan inflasi atau persoalan pertukaran luar negeri yang ditimbulkan oleh uang minyak. Sebagai imbalannya, Timor Lorosae kehilangan alat kontrol finansial yang bisa digunakan melalui penyesuaian tingkat kurs mata uang yang cocok dan tepat waktu dan membuat perekonomiannya terkait dengan perekonomian Amerika Serikat. ...
Kesimpulan:
Timor Lorosae punya banyak prasyarat yang telah mengutuk negara-negara lain yang baru merdeka dan kaya minyak, dan diperlukan banyak usaha untuk menjamin agar minyak kita menjadi keuntungan bagi rakyat kita. Tetapi telah dibuat keputusan-keputusan yang kemungkinan bukan yang terbaik untuk Timor Lorosae. Ada momentum untuk mengambil minyak dan gas secepat dimungkinkan secara teknis, sebelum batas laut serta dinas pemerintah yang kuat dan peraturan-peraturan yang baik ada.
Meskipun demikian, Timor Lorosae masih bisa menghindari pengalaman buruk negara-negara lain. Langkah-langkah berikut ini penting untuk diambil:
* Managemen pendapatan dan minyak harus transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan dilindungi.
* Mekanisme pengimbangan dan pengendalian serta pengawasan independen di dalam dan di luar pemerintah harus dilakukan secepat dan sehati-hati mungkin.
* Masyarakat sipil harus terlibat dalam dan secara ketat mengawasi pembuatan undang-undang, keputusan-keputusan operasional dan keuangan. Ini harus dilakukan lebih cepat dan lebih aktif daripada selama ini.
* Hukum mengharuskan dibukanya kepada publik aset dan pendapatan pejabat pemerintah, serta pendapatan minyak dan gas, investasi dan pembayaran, harus dilaksanakan.
* Australia harus mematuhi hukum internasional mengenai perbatasan laut.
Tidak mudah menjamin agar minyak dan gas Timor Lorosae menguntungkan rakyat Timor Lorosae, dalam jangka panjang maupun pendek. Tetapi ini bukan sesuatu yang mustahil." La’o Hamutuk





Maret 2004

Artikel pembahasan batas perairan dan konsekuensi pembangunan minyak, halaman 4-7
[pdf 200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf


Maret 2004
Tujuh Opsi untuk Menutup Kesenjangan Keuangan Timor Lorosa’e, halaman 1
[pdf 200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf
"Akan tetapi, penyebab utama defisit anggaran adalah karena Timor Lorosa’e tertunda menerima penghasilan dari Ladang minyak Laminaria-Corallina, yang merupakan milik Timor Lorosa’e di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Prinsip-Prinsip Hukum Kelautan. Australia telah mengumpulkan lebih dari 1 milyar Dolar Amerika dalam penghasilannya dari Laminaria-Corallina, dan jumlah tersebut cukup untuk menutup kekurangan lebih dari delapan kali defisit anggaran yang ada. ... Masyarakat internasional mempunyai tanggung jawab untuk mendukung Timor Lorosa’e dalam jangka panjang. Selama 24 tahun, masyarakat internasional memungkinkan dan memperbolehkan pendudukan kejam Indonesia – dan negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat secara aktif mendukung pendudukan itu." La’o Hamutuk

Maret 2004
Pemutarbalikkan Fakta oleh Australia, halaman 4
[pdf 200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf
"Deklarasi Australia di Bulan Maret 2002 tidak termasuk penyelesaian batas perairan dari penyelesaian perselisihan yang mengikat oleh Pengadilan Internasional Keadilan dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, mencerminkan pandangan kami yang kuat bahwa setiap penyelesaian perselisihan batas perairan paling baik diselesaikan dengan negosiasi daripada melalu litigasi. Ini tindakan secara khusus bahwa sekarang ini Australia telah berkomitmen dalam pembahasan dengan Timor Lorosa’e mengenai batas perairan permanen." Traci Williams, Sekretaris Ketiga, Australian High Commission, London
"Peraturan hukum, termasuk mekanisme hukum internasional yang tidak memihak untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan ada untuk melindungi yang kecil dan lemah dari pemangsa yang kaya dan kuat, juga untuk mendukung seluruh masyarakat suatu negara."
La’o Hamutuk

Maret 2004
Pembahasan Batas Perairan Berjalan Lamban, halaman 5
[pdf 200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf
"Bersama-sama dengan aktivis solidaritas di Australia, Amerika Serikat dan seluruh dunia, La’o Hamutuk telah mendorong dan memfasilitasi kampanye internasional untuk menekan dan memalukan Australia untuk menghormati Timor Lorosa’e sebagai negara yang merdeka. Sebelum pembahasan di Bulan Nopember, lebih dari 100 organisasi dari 19 negara menulis kepada Perdana Menteri Australia John Howard, mendesak pemerintahnya untuk menentukan jadwal penentuan batas perairan dalam waktu tiga tahun, dan memperlakukan Timor Lorosa’e “dengan adil dan sebagai bangsa yang berdaulat, dengan hak yang sama seperti Australia.” Pemerintah Australia menanggapi bahwa “proses [penentuan batas perairan] memerlukan waktu yang panjang dan kompleks. Berdasarkan pengalaman ini, Pemerintah Australia tidak berpikir bahwa Australia pantas untuk menentukan akhir proses ini.” Australia juga “tidak berencana untuk meninjau kembali keputusan mereka di Bulan Maret 2002 yang tidak menerima lagi yurisdiksi Pengadilan Keadilan Internasional (International Court of Justice dalam Bahasa Inggris) dan mekanisme penyelesaian perselisihan lain…” Banyak masyarakat Australia berpikir sebaliknya, dan telah melaksanakan sebuah Kampanye Keadilan atas Laut Timor, pada awalnya di Melbourne."
La’o Hamutuk

Maret 2004
Industri Minyak dan Gas:
Protes Masyarakat Korban Karena Tidak Sesuai Janji-Janji
, halaman 6
[pdf 200 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl5n2bh.pdf
"Terus Mengorganisasir Diri: Pelajaran bagi Masyarakat Timor Lorosa’e:
Memang persoalan pembangunan minyak dan gas di Laut Timor berbeda dengan kasus-kasus di atas. Namun masyarakat Timor Lorosa’e dapat belajar dari pelajaran yang baik negara-negara tetangga tersebut. Perlawanan-perlawanan masyarakat lokal di Thailand, Indonesia, Malaysia, Burma dan Thailand yang membangun organisasi masyarakat basis yang kuat adalah contoh yang baik. Membangun jaringan yang kuat atas kesadaran dan kepentingan yang sama antar masyarakat akan lebih efektif mendukung masyarakat Timor Lorosa’e dalam memperjuangkan kedaulatannya atas perbatasan perairan dengan Australia. Masyarakat Timor Lorosa’e masih perlu menumbuhkan kesadaran bahwa persoalan minyak dan gas di Laut Timor adalah persoalan bersama bukan hanya persoalan organisasi non pemerintah maupun Pemerintah RDTL saja." La’o Hamutuk





Agustus 2003
Tinjauan ulang mengenai Minyak dan Gas di Laut Timor, halaman 1-14
[pdf 400 kb]
http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf


Agustus 2003
Latar Belakang Sejarah Laut Timor, halaman 2
[pdf 400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Kemerdekaan ekonomi Timor Lorosa’e tergantung pada uang yang akan didapat oleh negara baru ini dengan cara menjual kekayaan alamnya, terutama kandungan minyak yang terdapat di dasar Laut Timor antara Timor Lorosa’e dan Australia. Ladang-ladang minyak dan gas yang bernilai lebih dari 30 miliar dolar AS ini letaknya lebih dekat dengan pantai selatan Timor Lorosa’e dari pada pulau lainnya. Tetapi, karena sejarah penjajahan, pendudukan, dan kegiatan-kegiatan ilegal oleh Indonesia dan Australia, Timor Lorosa’e hanya bisa menerima sedikit dari setengah kekayaan tersebut yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) adalah haknya Timor Lorosa’e." La’o Hamutuk

Agustus 2003
Batas Laut dan Ladang-ladang Minyak, halaman 3
[pdf 400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Angka-angka di atas diperoleh dari berbagai sumber sekitar akhir 2002. Tabel tersebut menunjukkan 32% dari sumber-sumber minyak di dalam Laut Timor berada di daerah Australia berdasarkan garis tengah, sementara 68%nya berada di wilayah Timor Lorosa’e. Jika kita melihat pada hak perolehan Timor Lorosa’e atas pembagian sebesar 68%, kita dapat melihat bahwa:
* Berdasarkan Kesepakatan Laut Timor, Timor Lorosa’e memberikan kekayaan ini kepada Australia sebesar 10% dari JPDA (tidak termasuk Sunrise), atau dengan kata lain kita memberikan 3% dari seluruh perolehan dari kekayaan Laut Timor.
* Sesuai dengan Kesepakatan Penyatuan Internasional, Timor Lorosa’e memberikan kepada Australia 82% dari Greater Sunrise, yang mencapai 48% dari jumlah keseluruhan kekayaan Timor Lorosa’e.
* Dengan menolak bernegosiasi mengenai batas, Australia sedang mengambil keuntungan tambahan sebesar 8% dari minyak Timor Lorosa’e yang terletak di sebelah barat JPDA walaupun berdasarkan batas garis tengah atau mediun line, ladang-ladang itu berada di wilayah Timor Lorosa’e.
* Dari kedua kesepakatan di atas memberikan sekitar dua miliar barel minyak dari wilayah Timor Lorosa’e kepada Australia dan hal ini menyebabkan kerugian sekitar 59% dialami oleh Timor Lorosa’e dari cadangan minyak dan gas itu. Kendatipun tidak ditunjukkan di dalam tabel di atas, namun Australia memiliki lebih dari empat kali lebih besar dari seluruh cadangan minyak di Laut Timor yang ada di area-area lainnya." La’o Hamutuk


Agustus 2003
Australia Menakuti atau Memeras Timor Lorosa’e, halaman 5
[pdf 400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Namun, selama perdebatan mengenai ratifikasi tersebut di dalam Senat Australia, seorang Senator dari Partai Hijau, Bob Brown menjelaskan tentang proses penandatanganan dengan mengatakan:
"Semalam Perdana Menteri (Australia) menggunakan ancaman atau pemerasan terhadap Timor Lorosa’e. … Motif dari tindakan Perdana Menteri tadi malam ialah untuk memaksa Timor Lorosa’e atas kekayaan dan uang, melalui ancaman untuk menarik legislasi ini jika pemerintah Timor Lorosa’e tidak setuju untuk menandatangani kesepakatan penyatuan internasional hari ini. … Hari ini Kita sedang memperdebatkan selembar legislasi yang akan melibatkan, menurut Menlu Tuan Downer, suatu rejeki 50 miliar dolar (33 miliar dolar AS) bagi Australia dari eksplorasi ladang-ladang minyak dan gas yang seluruhnya berada di dalam perairan Timor Lorosa’e, menurut tafsiran saya dan tafsiran sejumlah ahli hukum internasional.
Tetapi selama periode pendudukan Indonesia di Timor Lorosa’e, dan Kesepakatan ini dengan efektif mengeluarkan ladang-ladang itu dan memberikan kepada Australia jika bukan 50-50 maka keuntungan lebih besar lagi dari ladang-ladang minyak itu akan mengalir kepada pemerintah. Jelas, Australia yang sedang terlibat dalam pencurian kekayaan besar-besaran dari negara tetangga kita Timor Lorosa’e yang kecil – tetangga yang paling miskin di antara negara-negara tetangga lainnya karena salah satu kekayaan yang akan membantu membangkitkan dari dasar diinfasi/ dicaplok oleh salah satu tetangganya yang paling kaya.
Adalah Perdana Menteri Howard, atas nama perusahaan-perusahaan minyak menelpon Perdana Menteri Timor Lorosa’e, Dr Alkatiri lalu mengatakan kepada Dr Alkatiri, menurut laporan The Age, ‘Jika Anda tidak menanda-tangani Kesepakatan pembangunan ladang Greater Sunrise yang merupakan ladang terbesar yang menjadi milik Timor Lorosa’e dan menyerahkan kekayaan tersebut dalam jumlah besar kepada Australia, maka kami tidak akan menyampaikan legislasi ini kepada Senat hari ini,’ dan memperbolehkan pembangunan ladang lainnya yang lebih kecil, yang diharapkan oleh pemerintah Timor Lorosa’e agar dieksplorasikan. Ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri ‘Lakukan seperti apa yang kami kehendaki atau kami membatalkan kontrak yang menguntungkan dengan Jepang untuk eksplorasi ladang minyak Bayu-Undan.' " Karena kejujurannya, Senator Brown diusir keluar dari Senat selama sisa hari itu." La’o Hamutuk

Agustus 2003
Kesepakatan Penyatuan Sunrise ditanda-tangani, halaman 9
[pdf 400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Ladang gas Greater Sunrise yang meliputi ladang-ladang Sunrise dan Troubadour letaknya sekitar seper-lima di dalam JPDA dan seluruhnya berada dalam wilayah Timor Lorosa’e berdasarkan garis tengah antara Timor Lorosa’e dan Australia. Ladang ini mengandung kandungan gas dua kali lipat lebih besar dari minyak dan gas Bayu-Undan yang nilainya kurang lebih sekitar 30 miliar dolar. ... Jika batas perairan atau batas laut disepakati, dengan sendirinya Kesepakatan Laut Timor tidak berlaku lagi lalu kedua negara akan “mempertimbangkan kembali” Kesepakatan penyatuan Sunrise, walaupun kontrak perusahaan-perusahaan minyak tidak akan berubah, kecuali mengenai cara alokasi pembayaran kepada tiap negara. Jika penyelesaian batas laut tidak tercapai maka Kesepakatan penyatuan internasional akan tetap berlaku untuk selamanya dan Kesepakatan Laut Timor akan berakhir selama 30 tahun yang mana selama itu pula minyak di Laut Timor mungkin sudah habis dieksplorasi. ... Sebelum Kesepakatan penyatuan internasional Sunrise berlaku, kesepakatan tersebut harus diratifikasi lebih dulu oleh parlemen dari dua negara. Parlemen Australia telah memulai proses tersebut dengan menerima kesaksian (dari La’o Hamutuk dan Pusat Informasi Independen untuk Laut Timor, di antara kesaksian lainnya) dan mengadakan dengar pendapat umum. Dilain pihak, Timor Lorosa’e tidak perlu terburu-buru untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Pemerintah Dili belum mengirim kesepakatan penyatuan internasional ini ke Parlemen dan pemerintah bisa menunda proses ini agar mendorong Australia untuk membicarakan persoalan batas-batas laut. Dan bahkan setelah kesepakatan tersebut diratifikasi, Timor Lorosa’e masih dapat menggunakan kekuasaannya dalam Otoritas perwakilan yang mengatur tentang Wilayah pengembangan minyak bersama untuk menghindari eksplorasi Sunrise. Bayu-Undan akan memberikan hasil yang memadai bagi Timor Lorosa’e selama dua dekade mulai dari tahun 2006 dan Timor Lorosa’e tidak membutuhkan pendapatan dari Sunrise selama Bayu-Undan sedang dalam produksi gas secara penuh."
La’o Hamutuk

Agustus 2003
Australia Menghambat Batas Negara, halaman 11
[pdf 400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf
"Timor Lorosa’e sebagai sebuah negara baru yang berdaulat berhak memiliki batas-batasnya atas darat, laut dan udara. Negara ini mulai mendefinisikan batas-batasnya dengan mengesahkan Hukum Laut pada bulan Oktober 2002. Karena Timor Lorosa’e belum mempunyai batas perairan nasional, maka harus ada satu kesepakatan tentang batas yang jelas dengan negara-negara tetangganya seperti Australia dan Indonesia. Setiap negara hendaknya menyelesaikan perbatasan melalui negosiasi-negosiasi dan mekanisme legal yang diterima secara internasional. ... Sejak kemerdekaan Timor Lorosa’e, pemerintah Australia telah menolak mendiskusikan perbatasan laut. Buktinya, Australia dengan tidak bersahabat manakuti Timor Lorosa’e dalam persoalan Kesepakatan Laut Timor. Pada bulan Maret 2002 sebelum Kesepakatan Laut Timor ditanda-tangani, Australia menarik diri dari aturan-aturan Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) dan Pengadilan Konvensi Hukum Laut PBB/ UNCLOS untuk arbitrasi inparsial mengenai batas-batas laut. Hal ini mempersulit Timor Lorosa’e untuk menggunakan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa batas laut jika negosiasi mengalami kegagalan. ... Kebijakan-kebijakan Australia yang sekarang masih tetap melanjutkan doktrin penjajah yakni terra nullius (“tanah kosong”) yang digunakan oleh orang-orang Eropa untuk membenarkan dalam mendiami Australia 200 tahun lalu, mencaplok tanah dan kekayaan alam dari orang-orang pribumi yang telah tinggal di sana selama beribu-ribu tahun dengan berpura-pura bahwa orang-orang ini bukan manusia dan tidak pernah ada."
La’o Hamutuk

Agustus 2003
Daftar Istilah Minyak dan Gas, halaman 13
[pdf 400 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf



Desember 2002
Kronologi eksplorasi minyak di laut Timor, halaman 10
[pdf 225 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl3n8bh.pdf
"27 Jan 1999: Presiden Indonesia BJ Habibie menerima tuntutan masyarakat Timor Lorosa’e untuk melakukan referendum bagi kemerdeaan yang diawasi secara internasional . Kemudian selama delapan bulan terjadi teror dan penghancuran yang dilakukan oleh TNI /Milisi.
30 Agt 1999: Mayoritas Masyarakat Timor Lorosa’e memilih untuk menolak integrasi dengan Indonesia. Setelah pengrusakan total oleh Tentara Indonesia selama menarik mereka, Timor Lorosa’e langsung berada dibawah bimbingan pemerintahan transisi PBB sampai kemerdekaan pada bulan Mei tahun 2002.
Nop 1999: Proyek Woodside di Laminaria-Corallina (termasuk BHP dan Shell) mulai memproduksi minyak. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi minyak sebanyak 100 juta barel lebih, sekitar separuh dari total cadangan minyak selama dua tahun mendatang dengan memberikan keuntungan bagi pemerintah Australia lebih dari US$900 juta. Beberapa bahkan semua pendapatan ini seharusnya menjadi milik Timor Lorosa’e jika Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) ditentukan dengan prinsip-prinsip hukum laut PBB (Konvensi hukum laut PBB).
29 Nop 1999: Mari Alkatiri, juru bicara Timor Lorosa’e untuk masalah Celah Timor mengatakan “kami masih menganggap Kesepakatan Celah Timor adalah suatu kesepakatan yang ilegal. Ini adalah makna dari prinsip itu. Kami tidak mau menjadi penerus suatu kesepakatan ilegal.” "
La’o Hamutuk



Agustus 2002
Konferensi Minyak (Darwin, Australia), halaman 12
[pdf 550 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n6bh.pdf
"Laut Timor adalah ajang pertarungan yang menggunakan kekuatan strategi politik dan ekonomi untuk mempromosikan kepentingan masing-masing. Bagi pemerintah Australia, Laut Timor merupakan kesempatan yang harus diraih dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan teknologi yang mereka miliki. ... Bagi Timor Lorosa’e, substansi persoalan Celah Timor adalah pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan nasionalnya oleh masyarakat internasional, terlebih oleh dua negara tetangga kita, Australia dan Indonesia. Kemerdekaan berarti bahwa Timor Lorosa’e memiliki kekayaannya sendiri, dan punya hak untuk mengeksplorasi dan mempertahankan kekayaan itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Kedaulatan nasional mengandung pengertian bahwa Timor Lorosa’e memiliki hak atas wilayah darat, laut dan udara sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Sebagai negara yang kecil dan miskin, Timor Lorosa’e harus mengandalkan pada kekuatan moral, termasuk solidaritas internasonal, untuk mengimbangi kelebihan tetangganya yang besar kekuatannya, Australia. Timor Lorosa’e harus menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghargai Timor Lorosa’e sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang sesuai hukum internasional memiliki hak atas wilayahnya sendiri."
La’o Hamutuk




Juli 2002
Minyak dan gas di Laut Timor, halaman 1-10
Apa yang diinginkan aktivis Timor Lorosa’e dari solidaritas internasional, halaman 16
[pdf 900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf


Juli 2002
Minyak Memberikan Uang, Juga Masalah, halaman 1
[pdf 900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Kekuatan Perusahaan-Perusahaan Minyak:
Perusahaan-perusahaan perminyakan seringkali jauh lebih berkuasa dibandingkan pemerintah, khususnya bila perusahaan-perusahaan besar seperti Phillips atau Shell masuk ke negara-negara kecil seperti Timor Lorosa’e (Lihat grafik, halaman 5). Perusahaan-perusahaan itu seringkali menentukan siapa yang menjadi Menteri Energi, mendikte kebijakan lingkungan hidup pemerintah, dan menggunakan militer untuk melindungi investasi mereka. Mustahil bagi pemerintah kecil sekalipun demokratis untuk membuat perjanjian yang adil dari perusahaan-perusahaan minyak multinasional raksasa. ...
Apa yang Bisa Dilakukan:
* Meskipun perusahaan-perusahaan menyatakan bahwa mereka bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial, seringkali mereka berbohong. Mereka mengatakan bahwa persoalan-persoalan serius telah ditinggalkan dan bahwa perusahaan telah diperbaiki – tetapi kenyataannya, persoalan-persoalan tetap ada dan terulang. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman negara-negara lain – baik mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan yang rutin (normal), dan mengenai konsekuensi kecelakaan atau keadaan-keadaan ekstrem lainnya. 
* Satu cara kita dapat membantu memahami dan merespon prosedur perusahaan adalah dengan memantau kegiatan-kegiatan mereka. Pemantauan merupakan alat yang dapat membantu mencapai tujuan-tujuan seperti memberdayakan rakyat, memastikan kekayaan itu dibagikan, mempertahankan demokrasi, dan melindungi lingkungan hidup. Pada Buletin La’o Hamutuk mendatang, kita akan membahas bagaimana Konstitusi Timor Lorosa’e dan undang-undang nasional, serta hukum internasional, dokumen-dokumen, laporanlaporan dari perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga lain, pengamatan dan pengujian, dapat digunakan untuk memantau apa yang mereka lakukan. 
* Di seluruh dunia, penduduk pribumi, komunitas lingkungan hidup dan masyarakat bawah dan aktivis menangani masalah-masalah yang sama, dan seringkali perusahaan-perusahaan yang sama. Mereka mengembangkan Jaringan Pemantau Minyak (Oil-watch) untuk mempelajari setiap pengalaman-pengalaman lain dan memperkuat kampanye-kampanye yang lain. Dengan menggunakan pemantauan, advokasi, pengadilan, dan pengungkapan informasi ke masyarakat, para anggota Oilwatch mencegah terjadinya bencana lingkungan hidup dan memaksa perusahaan-perusahaan minyak untuk lebih bertanggungjawab kepada rakyat negara-negara di mana mereka bekerja. 
* Ketika Timor Lorosa’e memasuki komunitas negara-negara penghasil minyak, kita bisa mendapatkan manfaat dari para ahli dan pengalaman mereka. Seperti halnya perusahaan-perusahaan minyak bekerja secara global untuk meningkatkan keuntungan mereka, rakyat dapat bekerjasama secara global untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari kegiatan-kegiatan perusahaan minyak."
La’o Hamutuk

Juli 2002
Empat perlima Gas Australia terletak di luar Laut Timor, halaman 5
[pdf 900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Minyak dan gas di Laut Timor adalah satu-satunya sumber minyak yang berarti bagi Timor Lorosa’e dan masa depan Timor Lorosa’e tergantung pada penghasilan darinya. Australia, pada pihak lain, memiliki gas yang banyaknya empat kali lipat di bagian-bagian lain di wilayahnya, seperti yang digambarkan pada peta di bawah ini. Lingkaran-lingkaran ini menunjukkan lokasi cadangan gas alam Australia yang“Sudah Terbukti dan Kemungkinan” (2P), gas di bawah tanah atau di bawah laut yang dapat digali dan dijual."
La’o Hamutuk

Juli 2002
Saham Perusahaan Ladang Minyak dan Gas di Laut Timor, halaman 6
[pdf 900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Uang yang akan didapat dari minyak dan gas Laut Timor telah menarik banyak perusahaan minyak internasional untuk datang ke wilayah sekitar Timor Lorosa’e. Grafik di atas menjelaskan perusahaan mana saja yang telah membeli hak untuk menjual minyak dan gas tersebut. Phillips Petroleum (Amerika Serikat), Royal Dutch Shell (Inggris dan Belanda) dan Woodside Australian Energy memegang saham terbesar, dan mereka yang mengelola industri minyak di sini. Di bawah dan di beberapa halaman berikut, kami memberikan informasi dasar mengenai perusahaan-perusahaan tersebut serta perusahaan-perusahaan lain yang memiliki sumber gas dan minyak di Laut Timor."
La’o Hamutuk

Juli 2002
Pendapatan Tahunan Pemerintah dan Perusahaan Minyak, halaman 6
[pdf 900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Perusahaan-perusahaan minyak multinasional adalah lembaga-lembaga raksasa dan sangat berkuasa, lebih besar dari banyak pemerintah. Salah satu cara untuk menilai kekuatan mereka adalah dengan melihat jumlah uang yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan mereka. Grafik di bawah menunjukkan banyaknya uang yang diterima oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan minyak tertentu (pendapatan, penjualan dan pajak) selama tahun 2001. Bagi Timor Lorosa’e dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, angka ini berasal dari rancangan anggaran mereka untuk tahun 2002. Angka Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup kegiatan-kegiatan, administrasi, dan penjagaan perdamaian di seluruh di dunia." La’o Hamutuk

Juli 2002
Selintas Perusahaan Minyak Laut Timor, halaman 7
[pdf 900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Berikut adalah informasi dasar dan sejarah ringkas yang menggambarkan perusahaan-perusahaan minyak internasional yang paling besar keterlibatannya dalam pengembangan minyak dan gas di Laut Timor:
Phillips Petroleum, Royal Dutch Shell, Woodside, Santos, Osaka, Inpex, Kerr-McGee, Eni, PetroTimor. Kami telah berusaha memberikan informasi yang akurat, tetapi ketidakkonsistenan dalam peliputan dan ketersediaan data membuat sebagian darinya masih berupa dugaan dan taksiran.
*Jumlah uang dalam juta dolar Amerika, menurut laporan tahunan masing-masing perusahaan untuk tahun 2001. Aset adalah jumlah yang diinvestasikan dalam perusahaan, pendapatan adalah seberapa banyak yang mereka terima, dan keuntungan adalah seberapa banyak yang dibayarkan kepada para pemegang saham para pemilik.
* Cadangan minyak dan gas yang masih di bawah tanah, diperkirakan dalam juta Barel Ekuivalen Minyak (mmBOE), dari laporan tahunan dan sumber-sumber lain. Kecuali kalau ditandai sebagai sudah terbukti (1P), angka adalah Sudah Terbukti dan Kemungkinan (2P), menunjukkan 50% kemungkinan cadangan jumlah energi ini. Satu BOE akan dijual sekitar $20.
* Cadangan di Laut Timor memperlihatkan jumlah yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan di bagian Timor Lorosa’e maupun Australia atas kandungan minyak dan gas di Laut Timor.
* Persentase Porsi cadangan Laut Timor menunjukkan secara kasar seberapa besar kandungan minyak dan gas yang dimiliki masing-masing perusahaan di Laut Timor dibandingkan total yang dimiliki perusahaan itu diseluruh dunia. masa depan setiap perusahaan tergantung pada minyak dan gas Laut Timor. Angka ini mengindikasikan seberapa penting Laut Timor bagi masa depan perusahaan."
La’o Hamutuk

Juli 2002
Apa Yang Diinginkan Aktivis Timor Lorosa’e Dari Solidaritas Internasional?, halaman 16
[pdf 900 kb] http://www.etan.org/lh/pdfs/lhv3n5bh.pdf
"Solidaritas internasional memainkan peran yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Timor Lorosa’e. Sejak mundurnya Indonesia pada akhir tahun 1999, ribuan orang internasional datang untuk membantu rekonstruksi Timor Lorosa’e. Sebelumnya beberapa orang telah aktif dalam gerakan solidaritas internasional bagi Timor Lorosa’e; lebih banyak lagi yang datang ke sini dengan sedikit pengetahuan tentang Timor Lorosa’e. Saat ini, ketika Timor Lorosa’e memulai kehidupannya sebagai bangsa merdeka dan landasan bagi struktur pemerintah dan struktur sosial diletakkan bagi masa depan, penting bagi orang-orang internasional yang ingin melakukan solidaritas dengan rakyat Timor Lorosa’e untuk memeriksa kembali sikap dan prioritas mereka. Dan sangat penting untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara dari kaum perempuan dan laki-laki Timor Lorosa’e pada semua tingkat.
Pada tanggal 23 Mei 2002, La’o Hamutuk menyelenggarakan sebuah pertemuan dengan aktivis solidaritas internasional dan komunitas aktivis Timor Lorosa’e untuk mendiskusikan: “Apa arti solidaritas internasional bagi negara Timor Lorosa’e merdeka? Pada pertemuan itu, semua sepakat bahwa solidaritas internasional masih sangat penting, tetapi tidak sama seperti yang dulu. Tujuan utama pertemuan itu adalah anggota solidaritas internasional mendengarkan aktivis Timor Lorosa’e menjelaskan gagasan-gagasan mereka tentang makna baru solidaritas dan masalah-masalah utama yang memerlukan perhatian. Empat bidang prioritas utama diidentifikasi untuk kerja solidaritas: keadilan internasional dan advokasi bagi pengadilan internasional, keadilan ekonomi, pembangunan sosial, dan eksploitasi minyak dan gas alam di Laut Timor."


Informasi mengenai La’o Hamutuk:
http://www.pcug.org.au/~wildwood/lhbahasa.html




Bahasa Indonesia/Melayu:

Minyak di Timor:
Sumber (Informasi) Utama

La'o Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’e

Agustus 2005

La’o Hamutuk sudah meng-update CD-ROM OilWeb kami dengan informasi penting yang terbaru
Berita ditambahkan tanggal 22/9/05
"Referensi berharga ini meliputi informasi mengenai sumber daya minyak Timor Leste, sejarah eksplorasi dan pembangunan di sini, data dokumenter dan legal yang mendetail (termasuk sebuah film) mengenai perdebatan batas maritim Australia-Timor Leste, serta latar belakang konsekwensi pembangunan minyak dan gas di seluruh dunia. Tambahan terbaru meliputi teks dan komentar mengenai Undang-Undang Perminyakan dan Undang-Undang Dana Perminyakan Timor Leste, serta banyak lagi latar belakang global dan lokal mengenai transparansi, “kutukan sumber daya”, dan informasi penting lainnya.
* Semua analisa historis dan politis, materi audiovisual, dll, masih ada dalam edisi baru ini, yang memiliki lebih dari 2000 file. Sebagian besar dalam bahasa Inggris, tetapi ada juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Tetun.
* Ratusan kopi sudah didistribusikan ke seluruh dunia. CD OilWeb ini tersedia di kantor kami dan beberapa distributor internasional: harganya $2 untuk perorangan, dan $50 untuk institusi.
* Bulletin La’o Hamutuk berikutnya akan meliputi artikel mengenai undang-undang perminyakan Timor Leste, dan bagaimana undang-undang tersebut gagal untuk mencegah masalah besar dan serius yang sering datang dari pembangunan minyak dan gas. Untuk melihatnya, lihat http://www.etan.org/lh/misc/PetRegSub/04submission.html " La’o Hamutuk

Maret 2004 LH: 'CD-ROM Oil Web' sudah diupdate

Berita ditambahkan tanggal 28/8/04
"La’o Hamutuk telah menambahkan informasi terbaru di dalam CD-ROM OilWeb kita. Lebih dari 150 CD sumber informasi penting ini telah dibagikan di seluruh dunia. Edisi terbaru menambahkan laporan-laporan dari kegiatan Hari Australia, negosiasi Australia-Timor Lorosa’e, website Kantor Laut Timor, dan banyak artikel mengenai latar belakang batas perairan, kebijakan Australia, keterbukaan, dana-dana minyak, ‘’pengabaian sumber daya’’, korupsi, perubahan iklim, dan isu-isu lain yang relevan. CD-ROM ini juga berisikan kontrak-kontrak untuk pengolahan ladang minyak Bayu-Undan antara perusahaan-perusahaan minyak dan Otoritas Perancangan Laut Timor (TSDA), juga informasi keuangan dan teknis terbaru mengenai keuangan dan proyek-proyek perminyakan Timor Lorosa’e. Semua informasi asli – analisa sejarah dan politik, bahan-bahan audiovisual, dll. – masih dalam edisi terbaru, yang berisikan lebih dari 2000 data. CD-ROM ini tersedia di kantor kami di Dili dan beberapa distributor internasional; seharga 2 Dolar Amerika bagi para pendukung Timor Lorosa’e dalam kampanye Laut Timor, 50 Dolar Amerika bagi lembaga-lembaga." La’o Hamutuk (LH), Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’e

Agustus 2003 LH: Sumber Informasi - CD-ROM OilWeb
Berita ditambahkan tanggal 28/8/04
"La’o Hamutuk belum lama ini merilis CD-ROM OilWeb, suatu rujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan minyak dan gas Timor Lorosa’e. OilWeb berisi sejumlah pemaparan pada konferensi Dili, dan juga ratusan dokumen hukum, sejarah dan analisa dan segala yang dipublikasikan La’o Hamutuk mengenai hal ini. Sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi sejumlah artikel dalam bahasa Indonesia, Tetun dan Portugis. CD-ROM ini, yang juga menyertakan sebuah film berdurasi 17 menit Don’t Rob Their Future (Jangan Curi Masa Depan Mereka) dan suatu sandiwara radio dalam bahasa Tetun, tersedia di La’o Hamutuk dengan harga 50 dolar untuk lembaga, 2 dolar untuk pegiat Timor Lorosa’e.
La’o Hamutuk juga menulis Surat Popular mengenai Celah Timor dalam empat halaman berwarna berbahasa Tetun, yang menjelaskan sejarah dan dilema masalah batas laut dengan Australia. Dimaksudkan sebagai panduan diskusi bagi orang di seantero Timor Lorosa’e.  Lihat: PDF [370 kb]: http://www.etan.org/lh/pdfs/surat/timgap.pdf " La’o Hamutuk (LH), Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’e


Menghubunghi La’o Hamutuk:
http://www.pcug.org.au/~wildwood/lhbahasa.html





Bahasa Indonesia/Melayu:

Berita, Artikel dan Laporan

Bahasa Indonesia/Malay:
Peb 5 Solidamor: Anggota DPR Bersikap Picik Dan Bagaikan ‘Katak Dalam Tempurung’
Pernyataan ditambahkan tanggal 7 Pebruari 2002
"Perdana Menteri Australia John Howard dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada 6-8 Februari mendatang. Lawatan Howard ini mendapat tentangan keras oleh sejumlah anggota DPR dan Ketua MPR Amien Rais. Katanya, pemerintah Australia telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia seperti dalam kasus Timor Timur dan diduga akan mendukung usulan referendum untuk Papua pada Kongres Rakyat Papua mendatang. ... Ungkapan dari Wakil ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno yang menyatakan bahwa campur tangan Australia dalam masalah Timtim masih menyakitkan sungguh amat mengaburkan fakta sejarah. Karena Australia merupakan satu-satunya negara di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timtim. Sebaliknya, Indonesia lah yang harus bertanggungjawab atas pendudukan di Timtim karena hal ini jelas-jelas ditentang oleh mayoritas negara di dunia termasuk PBB, dimana Indonesia menjadi anggotanya." Bonar Tigor Naipospos, Ketua Dewan Pengurus, SOLIDAMOR

Situs-Web Baru
Feb 5 Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Lorosa'e
Halaman Uatama: http://www.easttimor-reconciliation.org/
Link ditambahkan tanggal 6 Febuari 2002; Bahasa Inggeris, Bahasa Tetum, Bahasa Portugis dan Bahasa Indonesia/Melayu.
"Komisi ini adalah sebuah mekanisme nasional independen untuk membantu proses rekonsiliasi antara masyarakat Timor Lorosa'e dan untuk mencari kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Lorosa'e antara 1974-1999. Usulan untuk pembentukkan Komisi ini dimulai dari CNRT dan dikembangkan lebih lanjut oleh sebuah panitia persiapan yang melibatkan CNRT, enam LSM nasional, UNHCR dan Divisi HAM UNTAET. Panitia ini telah melakukan sebuah proses konsultasi ke semua distrik untuk mendengar pandangan publik tentang ide pembentukkan Komisi ini. Dewan Nasional telah menyetujui sebuah peraturan untuk membentuk Komisi ini. Kini peraturan tersebut telah menjadi hukum di Timor Lorosa’e."

Buletin La'o Hamutuk: [PDF format]
Vol. 2, No. 8 December 2001
Tinjauan Tentang Bantuan Bilateral untuk Timor Lorosa’e:
http://www.etan.org/lh/PDFs/lh2n8bh.pdf

Jan 22 Shige: Jepang dan TL: Luka Kekerasan Sulit Dilupakan
Artikel ditambahkan tanggal 22 Januari 2002
"Seandainya pemerintah Jepang sungguh mau membangun hubungan bilateral yang baik dengan Timor Lorosae, langkah awal adalah pengakuan kesalahan atas perbuatan dan kebijakannya pada masa lalu yang kejam, baik pada masa Perang Dunia II maupun masa pendudukan militer Indonesia di mana pemerintah Jepang selalu mendukungnya, dan meminta maaf kepada rakyat Timor Lorosae. Mungkin ada yang mengatakan (pejabat Japan Mission dan UNTAET?) bahwa Pasukan Bela Diri berbeda dengan tentara Kaisar Jepang dulu yang terkenal dengan fasisme paksaan, kekerasan keji dan metode-metode teror. Atau, Pasukan Bela Diri adalah pasukan yang semata-mata mengajar ilmu “bela diri”. Tetapi kenyataannya, itu adalah penjelmaan kembali tentara Kaisar Jepang yang pernah membantai kira-kira 20,000,000 jiwa di kawasan Asia-Pasifik, termasuk sekitar 40,000 jiwa di Timor Lorosae selama Perang Dunia II." Takahashi Shigehito, Perwakilan East Timor Desk, Konferensi Uskup Katolik Jepang

Desember 2001 BLH: Tinjauan Tentang Bantuan Bilateral untuk Timor Lorosa’e
Artikel ditambahkan tanggal 1 Januari 2002
"Sampai dua tahun yang lalu, masyarakat internasional umumnya mengabaikan Timor Lorosa’e. Pendudukan militer Indonesia yang ilegal menurut hukum internasional telah menghalangi banyak negara untuk mengirimkan bantuan ekonomi kepada Timor Lorosa’e. Tetapi, dengan berakhirnya pendudukan itu, banyak negara mendanai proyek-proyek di sini. Bantuan ekonomi ini tidak bisa menggantikan pengabaian itu, dan jumlah uang yang dikirim para donor tidaklah cukup untuk mengganti kerugian akibat penindasan Indonesia selama hampir 24 tahun – penindasan yang juga didanai dan didukung oleh banyak negara donor yang sama – tetapi penting untuk membuat Timor Lorosa’e kembali berdiri di atas kakinya sendiri." La'o Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur

Laporan utama
Des 14 JSMP: Keadilan Dalam Praktek: HAK asasi manusia dalam administrasi pengadilan
Laporan ditambahkan tanggal 17 Desember
"Laporan ini mengkaji efektivitas administrasi Panel Khusus untuk Kejahatan Serius dari Pengadilan Distrik Dili yang dibentuk oleh Pemerintah Transisi PBB di Timor Lorosa’e (UNTAET). Panel Khusus ini diberi mandat untuk menangani Kejahatan-kejahatan Serius yang dilakukan selama pendudukan Indonesia, termasuk kampanye tindak kekerasan di tahun 1999. Kemampuan Panel ini untuk menegakkan keadilan secara adil dan independen sangat penting bagi proses rekonsiliasi yang tengah digalakkan. ... Untuk merangkum rekomendasi-rekomendasi yang diketengahkan: perencanaan strategis yang komprehensif berdasarkan pada analisa kebutuhan yang lengkap harus merupakan suatu prioritas. Hal ini harus mengarah kepada perubahan substansial pada administrasi pengadilan, termasuk mobilisasi sumber-daya yang semakin meningkat secara signifikan dan pelatihan terkoordinir serta pemantauan terhadap staff Timor Lorosa’e. Ini menyimpulkan bahwa tanpa suatu struktur administrasi jelas, tanggung-jawab yang didefinisikan dengan benar dan pelatihan memadai serta dukungan teknis, sistem peradilan Timor Lorosa’e yang baru dan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius akan tetap bergelut." Program Pemantauan Sistim Peradilan / Judicial System Monitoring Programme (JSMP)

Buletin La'o Hamutuk: [PDF format]
Vol. 2, No. 6 & 7 Oktober 2001
Keadilan untuk Timor Lorosa’e?:
http://www.etan.org/lh/PDFs/LHv2n6-7bh.pdf

Okt 01 BLH: Sebuah Tinjauan tentang Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi
Laporan ditambahkan tanggal 9 Febuari 2002
"Pada tanggal 13 Juli, UNTAET mengeluarkan Regulasi No. 10/2001 membentuk Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KPKR) di Timor Lorosa’e. Komisi ini mempunyai tiga wilayah kegiatan, yang masing-masing bertujuan memajukan hak asasi manusia di Timor Lorosa’e. Pertama, Komisi menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran-pelanggan hak asasi manusia yang terjadi antara 1974 dan 1999, ... Kedua, KPKR akan membantu “memulihkan martabat kemanusiaan para korban,” sebagaian dengan memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan kisah-kisah mereka di depan umum. ... Ada keprihatinan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah-pemerintah donor, atau pemimpin-pemimpin politik Timor Lorosa’e bisa menggunakan keberadaan KPKR sebagai alasan untuk tidak bergerak ke depan memproses hukum mereka yang melakukan Kejahatan Berat, meskipun kejahatan-kejahatan itu berada di luar cakupan Komisi. Sebuah pemerintah baru, yang menghadapi persoalan anggaran serta tuntutan dan desakan (nasional dan internasional) bisa terbujuk untuk menurunkan prioritas proses hukum, khususnya karena terbatasnya sumberdaya dan pengalaman." La'o Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur

Oktober 2001 BLH: Keadilan untuk Timor Lorosa’e?
Laporan ditambahkan tanggal 2 Januari 2002
"Pada Tais Timor terbitan bulan September 2000, UNTAET memaparkan secara ringkas “dua puluh keberhasilan besar”-nya, yang tidak menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan kejahatan berat. (“Sistem peradilan dan hukum” yang mereka sebutkan, hanya berurusan dengan kejahatan “biasa”.) Diamnya UNTAET mengenai yang telah dicapai dalam hal ini mencerminkan apa yang secara luas dipandang sebagai tidak adanya kemajuan di bidang ini. Tentu saja, ini bukan semata persoalan UNTAET, tetapi lebih merupakan hasil dari kurangnya kemauan politik pada pihak Indonesia dan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling besar kekuatannya untuk menjamin bahwa Timor Lorosa’e memperoleh keadilan. Tetapi, ada kelemahan serius dalam upaya UNTAET untuk menjamin keadilan bagi kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks invasi dan pendudukan Indonesia." La'o Hamutuk: Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Timur

Okt 25 FAETTA: Kubur2 Indonesia selamat di Timor Lorosa’e
Keterangan Media ditambahkan tanggal 30 Oktober
"Surat kabar Jakarta Post menyampaikan, "Penduduk Timor-Timur meminta dengan paksa supaya penguasa-penguasa Indonesia mengali dan memindahkan tulang-tulang yang tersisa ke tanah Indonesia." Departemen Luar Negeri, dan Pemerintah Timor-Timur berturut-turut menyangkal kalau mereka belum pernah dengan paksa meminta hal semacam itu. Penguasa-penguasa Indonesia secara langsung maupun tidak langsung belum pernah menanyakan masalah ini kepada Departemen Luar Negeri. Hal ini adalah pandangan dari pengamat-pengamat politik di Timor-Timur kalau kuburan-kuburan pejuang Indonesia, dan warga penduduk Indonesia lainnya yang dimakamkan di Timor-Timur haruslah dihormati selayaknya dengan makam yang lainnya, diluar dari sejarah dan alasan politik." Departemen Luar Negeri dan Kerjasama, Pemerintahan Transisi Kedua Timor-Timur

Laporan Seminar Sehari di Dili, Timor Lorosa'e: [PDF format]
16 Oktober 2001
Keadilan and Pertanggungjawaban di Timor Lorosa'e
Pengadilan Internasional dan Pilihan Lain
Diselenggarakan oleh: Forum NGO Nasional Timor Lorosa'e, Yayasan HAK, La'o Hamutuk, FOKUPERS, Caritas Australia, Judicial System Monitoring Programme (JSMP)
http://www.etan.org/lh/PDFs/justbahasa.pdf

Okt 16 NGOs: Keadilan and Pertanggungjawaban di Timor Lorosa'e - Agenda Seminar
Laporan ditambahkan tanggal 2 Januari 2002
"Daftar Isi: Agenda Seminar; NGO Timor Bersatu Menuntut Pengadilan Internasional; Penuntutan Kejahatan Berat di Timor Lorosa'e; Proses Peradilan di Indonesia untuk Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor Lorosa'e 1999; Penuntutan Kejahatan di Bawah Proses Peradilan Internasional; Laporan NGO Mengenai Kegiatannya; Presentasi Kelompok Kerja; Daftar Hadir Peserta Seminar; Surat Kepada Deputi Pemerintah Transisi UNTAET; Surat dari NGO untuk Dewan Keamanan PBB; Surat Kepada Dewan Keamanan PBB dari Warga Antarbangsa di Timor Lorosa'e" Forum NGO Nasional Timor Lorosa'e, Yayasan HAK, La'o Hamutuk, FOKUPERS, Caritas Australia, Judicial System Monitoring Programme (JSMP)

Sep 10 Teks Pakta Persatuan Nasional (ditanda tangani 8 July 2001)
Terjemahan ditambahkan tanggal 10 September
"Pakta Persatuan Nasional: Yakin bahwa ada keperluan untuk menciptakan dan memelihara suasana yang damai dan stabil sebagai dasar pertama untuk pembangunan berkelanjutan Timor Lorosa'e; Mengingat primsip2 mentahbiskan dalam Magna Carta yang disetujui dalam Konvensi Nasional Timor Timur dalam Pengasingan yang pertama diadakan di Peniche, Portugal, tertanggal 25 April 1998; Menyadari kebutuhan menjaminkan suasana penghormatan dan kepercayaan satu sama lain; ... " APODETI Pro-Refrendum; ASDT Associação Sosial Demokrata Timorense; FRETILIN Frente Revolucianário de Timor Leste Independente; KOTA Klibur Oan Timor Aswa’in; PD Partido Demokrático; PDC Partido Demokrata Cristão; PDM Partido Democrático Maubere; PL Partai Liberal; PPT Partido de Povo de Timor; PSD Partido Social Democrata Timor Lorosa’e; PST Partido Socialista de Timor; PTT Partido Trabalhista Timorense; UDC/PDC União Democratica Cristão; UDT União Democrática Timorense. [Pakta ini ditandatagani, kapada taggal 8 July 2001 oleh semua partai polik Timor Lorosa'e, kecuali PARENTIL dan PNT.]

Until Aug 30 JSMP: Lowongan kerja
Permintaan
"Program Pemantauan Sistim Peradilan (JSMP) merupakan sebuah projek independen yang telah dikembangkan dibawah perlindugan Asosiasi Juris Timor Loro Sa’e dan La’o Hamutuk, sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang Timor Loro Sa’e dan internasional. ... Sasaran utama dari program adalah memperbaiki mutu keadilan yang diberikan oleh sistim peradilan yang baru didirikan, memajukan HAM dan pemerintahan yang berdasarkan hukum dengan cara yang bermanfaat dan transparan bagi masyarakat Timor Loro Sa’e. JSMP sedang mencari seorang anggota staf Timor Loro Sa’e yang bermotivasi untuk bergabung dengan tim yang ada sekarang yang terdiri dari dua pengacara internasional. Untuk informasi lebih lanjut mengenai JSMP  dan kegiatannya, silahkan mengunjungi http://www.jsmp.minihub.org " JSMP news service

Jul 25 TMP: Pernyataan Keprihatinan Atas Sidang Naik Banding
Pernyataan ditambahkan tanggal 1 Augustus
"Bahwa kami sangat menyesalkan hasil  keputusan Majelis Hakim Panel A pengadilan distrik Dili untuk mencabut penahanan sementara atas tersangka dr Sergio Lobo. Dasar pertimbangan yang dipakai hakim maupun pihak pembela untuk melepaskan dr Sergio Lobo, tidak menunjukkan aspek pembelaan dan keadilan terhadap korban GG. Ernawati." oleh Tim Monitoring Persidangan: Fokupers (Forum Komunikasi Untuk Perempuan Loro Sae); Tim Kuasa Hukum G.G. Ernawati Legal Aid Ukun Rasi’An

Jul 12 NGO Forum / Rede Feto: Tokoh Masyarakat Ditahan Lagi Untuk Kekerasan Rumah Tangga
Pernyataan ditambahkan tanggal 13 Juli
"Kasus ini akan dijadikan preseden untuk kasus-kasus kekerasan rumah tangga berikutnya dan untuk semua kasus yang melibatkan pejabat masyarakat tinggi ... Sistem pengadilan kita harus memperlakukan semua orang dengan cara sama.” Filomena Reis, Staf Advokasi di NGO Forum Timor Lorosa’e

“Banyak orang Timor percaya bahwa kekerasan rumah tangga adalah masalah pribadi dan tidak patut disidangkan di hadapan umum, ... Kejahatan adalah kejahatan, baik dilakukan di jalan atau di rumah." Laura Abrantes dari Jaringan Perempuan Timor Lorosa’e

Jun 20 AID/WATCH: Proposal Microfinance dari ADB
Artikel ditambahkan tanggal 27 Juli
"Pengelolaan ADB (Asian Development Bank) tentang proyek pengembangan Microfinance untuk Timor Lorosae adalah sebuah pemahaman yang minim dan rencana mundur. Sewaktu batas kredit untuk Timor Lorosae non profit credit union (koperasi simpan pinjam) diterima dengan tangan terbuka, usulan dari Microfinance Bank merupakan sebuah lembaga tidak mengakar yang bertujuan untuk mengenakan bunga yang sangat tinggi dari "yang termiskin dari kelompok miskin" " Dr Tim Anderson, Campaigner, AID/WATCH

Jun 20 Profil Organisasi AID/WATCH
Artikel ditambahkan tanggal 21 Juli
"AID/WATCH adalah sebuah organisasi berbasiskan pada masyarakat, tidak mengambil untung, melakukan kampanye atas keterlibatan Australia dalam bantuan luar negri dan proyek proyek, program dan kebijakan pembangunan. Sewaktu kami memonitor Dolar pembangunan, kami bekerja untuk memastikan bahwa uang bantuan tersebut menjangkau individu, masyarakat dan lingkungan yang tepat. ...
Kampanye AID/WATCH: Timor Watch: Menyadari besarnya peran Australia pada pembangunan di East Timor maka AID/WATCH telah memulai kampanye 'Timor Watch' yang akan bekerja sama dengan Organisasi kemasyarakatan lokal untuk memonitor peran dari dana bantuan dan agen pembangunan dalam proses pembangunan kembali East Timor." Yoga Sofyar, AID/WATCH

Mar 2001 ACFOA: Partai-Partai Dan Kelompok-Kelompok Politik Di Timor Timur
[150KB] Laporan ditambahkan tanggal 29 Juni
"Timor-Timur kini tengah memasuki tahap akhir yang penting dari proses transisi menuju kemerdekaan penuh. ... Tetapi sekarang partai-partai boleh menduduki ‘centre stage’ untuk memainkan peranan penting mereka dalam suatu proses demokrasi. Ini adalah suatu kemajuan yang positif dan sehat di mana kelebihan seseorang tidak menjadi faktor yang melemahkan. ... Berapa banyak partai yang akan bertanding dalam pemilihan? Siapa pemimpin partai-partai tersebut dan bagaimana mereka dapat dihubungi? Seberapa berbeda partai-partai ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Apa ide-ide dan kebijakan mereka terhadap pembangunan di Timor Timur, kebijakan luar negeri dan sebagainya?" Pat Walsh, Badan Bantuan Luar Negeri Australia


Mar 23 CNRT: Kirsty Sword Gusmão Beserta Keluarga Perempuan Yang Diculik Milisi Akan
Keterangan media ditambahkan tanggal 24 Maret
"Isterinya Presiden CNRT-CN akan berangkat ke Geneva besok bersama bibinya Juliana dos Santos, seorang perempuan berusia 15 tahun yang diculik dan ditahan di Timor Barat sejak tahun 1999. Di Geneva Kirsty Sword Gusmão akan menghadiri suatu konperensi yang diselenggarakan oleh UNHCR dengan tema kekerasan terhadap kaum perempuan. Bersama dengan Ny. Domingas Santa Mouzinho, Ny. Sword Gusmão juga bermaksud untuk menyampaikan suatu pernyataan mengenai situasi Juliana pada Komisi PBB untuk Hak Azasi Manusia."  Sarah Niner & Lurdes Bessa, CNRT

Feb 17 ETNGOs: Pimpinan Operasi Civpol UNTAET
Surat ditambahkan tanggal 17 Maret
"Kami memahami bahwa anda memiliki berbagai kekuatan, dengan berbagai pelatihan, pengalaman, bahasa, dan latar belakang budaya, yang membuat semua itu menjadi penting bagi kepemimpinan Civpol mengusahakan informasi yang akurat yang merefleksikan masyarakat Timor Loro Sa’e dan mendorong suatu hubungan yang baik dengannya. Mengembangkan suatu ide secara meluas bahwa kini orang Timor Loro Sa’e tidak mampu memecakan perselisihan secara damai merupakan sesuatu yang keliru dan berbahaya." La’o Hamutuk, Yayasan HAK, Center for Popular Economic Development, Sa’he Institute for Liberation, NGO Forum, Organizacao Juventude de Timor Loro Sae, Klinika PAS, Fokupers

Feb 3 STL: Uskup Belo meminta pendirian “Timor Gap Watch”
Berita ditambahkan tanggal 22 Januari, 2002
"Agar supaya honorarium pasti digunakan hanya untuk bangsa, Uskup Belo meminta pendirian badan independen yang bisa mengawasi setiap liter minyak dari Timor Gap dan cara honorarium dihasilkan dari minyak itu. Juga cara honorarium itu digunakan akan diawasi dengan teliti. Badan independen itu bisa didirikan oleh pemerintah baru, kata Uskup Belo. Tetapi, Uskup Belo memperingatkan bahwa komposisi badan itu harus memasukkan orang yang bisa dipercayai dari sektor swasta, organisasi sosial dan gereja. Dia menekankan bahwa badan itu harus merupakan badan nasional." Suara Timor Lorosae

Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e:
25-31 Januari 2001
Download laporan lengkap konferensi [PDF and zip]:
http://members.tripod.com/sd_east_timor/

Jan 25-31 KPB: Persepsi Orang Timor Lorosa'e Tentang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup
Laporan ditambahkan tanggal 20 November
"Pada sesi introduksi, Dionisio Babo Soares juga membahas hubungan antara budaya tradisional dan lingkungan hidup dalam pandangan orang Timor Lorosa'e. Disimpulkannya, "budaya, menurut orang-orang Timor Lorosa'e, merupakan cara melestarikan 'lingkungan hidup' dan lingkungan hidup tidak akan ada apabila budaya tidak dihormati. Keduanya saling terkait dan merupakan sumber kelangsungan hidup manusia". Dalam makalahnya yang dimuat dalam buku ini, Soares juga membahas mengenai keadaan lingkungan hidup baik sebelum maupun selama masa penjajahan Portugis, serta selama Indonesia." Kata Pengantar, Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Jan 25-31 KPB: Lingkungan Hidup dan Masyarakat Sipil
Artikel ditambahkan tanggal 18 November
"Advokasi pelestarian lingkungan hidup selalu dibutuhkan. Prinsip dasarnya adalah: jangan biarkan pemerintah dan perusahaan bekerja sendiri, tanpa keterlibatan masyarakat. ...
Usulan saya untuk agenda di sini: • Mengawasi pemerintah dalam kebijakan dan pembuatan undang-undang, baik yang dibuat UNTAET maupun pemerintahan baru hasil pemilu. • Pengawasan Donor, seperti USAID, UNDP, ADB, WB, karena kelakuan mereka yang dapat menghancurkan lingkungan hidup kita. • Membuat Undang-Undang Lingkungan Hidup yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di Timor Lorosa’e- yang mengakui hak-hak masyarakat asli. • Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh masyarakat – jangan biarkan hutan-hutan dikuasai oleh pengusaha. Masyarakat harus tetap memegang haknya untuk mengelola dan memiliki hutannya sendiri. • Mengawasi investasi yang masuk. Jangan ulangi kesalahan Indonesia. • Mengawasi korupsi, pemerintahan pasti korupsi. • Memperjuangkan transparansi, tanggung gugat, dan partisipasi dalam proses demokrasi. • Mendasarkan kebijakan-kebijakan baru pada adat dan kebiasaan lokal, jangan membuangkannya, tetapi menggabungkannya dengan sistem demokratik yang baik.
Lakukan sekarang juga, selagi pemerintah masih dekat dengan masyarakat- makin lama pemerintahan berkuasa, mereka makin jauh dari kita." Emmy Hafild, WALHI / FOE Indonesia

Jan 25-31 KPB: Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa’e
Artikel ditambahkan tanggal 27 Juli
"Konferensi ini mengusulkan agar definisi yang sudah diakui dunia internasional tentang pembangunan berkelanjutan akan dipakai di Timor Lorosa’e, yaitu: “pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”. Pembangunan berkelanjutan menjawab keterkaitannya antara lingkungan hidup, ekonomi dan kesejahteraan sosial. ... Kemajuan hanya dapat dicapai apabila ada keberanian untuk mengambil tindakan. Tindakan-tindakan untuk memulai penerapanpembangunan berkelanjutan sebaiknya dimulai hari ini, dan sebaiknya tidak ditunda-tunda untuk dilakukan suatu saat nanti di masa depan." Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Jan 25-31 KPB: Rekomendasi: Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa’e
Artikel ditambahkan tanggal 3 Augustus
"Di samping usulan-usulan spesifik yang muncul di dalam makalah konferensi dan lokakarya, ada tujuh rekomendasi umum yang disepakati. Rekomendasi ini mewakili titik awal yang penting untuk memulai perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa’e." Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Jan 25-31 KPB: Dokumen berikut adalah ringkasan hasil-hasil lokakarya
Artikel ditambahkan tanggal 3 Augustus
"Hasil-hasil Lokakarya 22lokakaryamengenai pembangunan berkelanjutan pertama menentukan 4 isu pokok, dan selanjutnya mencatatbeberapa strategi untuk menangani masalah-masalah tersebut. ... Dokumen berikut adalah ringkasan hasil-hasil lokakarya: Pembangunan Ekonomi secara Berkelanjutan; Pendidikan - di semua tingkat masyarakat; Pemberdayaan Kemampuan- pada semua tingkat masyarakat; Proses Perencanaan yang Terpadu dan Transparan; Pengembangan Kebijakan dengan Melibatkan Masyarakat; Sistem Peraturan, Penegakan dan Hukuman yang Transparan; Pengakuan Struktur Masyarakat dan Pengetahuan Tradisional." Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e




Kata pengantar tentang BD - Surat Informasi mengenai TL
Diperbarui: 6 Oktober, 2004

Selamat Datang Anda sekalian,

Kata pengantar tentang BD - Surat Informasi mengenai Timor Lorosa’e

* BD adalah sebuah situs Web yang baru, disediakan untuk bangsa dan masyaraat Timor Lorosa’e. BD menyokong hak asasi manusia, menegakkan penentuan nasib sendiri untuk bangsa Timor Lorosa’e dan mengemukakan suara2 bangsa Timor Lorosa’e.

* BD adalah sebuah surat informasi e-mail dan situs Web yang mengisi pilihan dari warta-berita internasional, artikel2 dan keterangan tentang tindakan2 yang mendesak mengenai Timor Lorosa’e bersama2 degan keterangan tentang peristiwa2 yang akan terjadi di Australia.

* BD memberi serpis yang mandiri, tak mencari keuntungan, membiayai diri sendiri, berdasar dalam masyarakat, dan mempunyai hubungan dengan organisasi yang menyokong Timor Lorosa’e.

* Sekarang ada halaman baru BD dalam Bahasa Indonesia. Halaman ini akan diperbarui setidaknya satu kali seminggu. Untuk memambakan berita, artikel atau laporan kepada BD, kirimkan bahan2 itu secara e-mail kepada ‘wildwood@pcug.org.au’.
Alamat pos: "BACK DOOR PO Box 5005 Lyneham ACT 2602 AUSTRALIA"

Click web-link ini untuk masuk halaman Web Bahasa Indonesia BACK DOOR: http://www.pcug.org.au/~wildwood/bahind.htm

* BD juga menerbit surat e-mail mingguan. Kebanyakan isi surat e-mail ini dalam Bahasa Inggeris, tetapi kadang2 ada informasi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Tetum dan Bahasa Portuges. Kalau anda ingin menerima surat informasi mingguan GRATIS, kirimkan e-mail kepada ‘wildwood@pcug.org.au’ dengan memasukkan perkataan ‘Subscribe BACK DOOR’ dalam judul (ruangan pokok) e-mail anda.

Dalam perdamaian dan solidaritas,

Dez (Dez mengerti Bahasa Inggeris dan juga lumayan mengerti Bahasa Tetum) Email: wildwood@pcug.org.au

Trish (Trish lancar bernahasa Indonesia dan juga lumayan mengerti Bahasa Tetum) Email: cpwl@ozemail.com.au

for ‘BACK DOOR surat informasi mengenai Timor Loro Sa’e’




SOLIDAMOR "Solidaritas Tanpa Batas"
Diperbarui: 25 Oktober 2001
Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (SOLIDAMOR) adalah organisasi advokasi, informasi dan aksi yang bersifat independen dan peduli pada masalah dan nasib Timor Timur.
Solidamor menghimpun semua anggota orang Indonesia dari berbagai profesi dan latar belakang yang sangat beragam.
Bidang Pekerjaan:
. Membangun kepedulian publik, support serta kampanye terhadap masalah Timor Timur.
. Menganalisa dan membentuk jaringan kerja advokasi, aksi dan informasi mengenai masalah Timor Timur.
. Memproduksi bulletin, buku, film, brosur dan dokumen lainnya mengenai semua aspek masalah Timor Timur.
. Membangun solidaritas dan kerja sama dengan lembaga-lembaga advokasi hak asasi manusia dan demokratisasi.
. Pendampingan terhadap rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.
. Fund Rising untuk membantu rakyat Timor Timur.
Dewan Pertimbangan: - Dr. George Junus Aditjondro - Prof. Dr. Lukman Sutrisno
Jl. Salemba Tengah III No. 15 Jakarta Pusat - 10440, Indonesia; Telefax: 62-21- 3923905, 3161614, 3151923
Email: solidmor@centrin.net.id; solidmor@solidamor.org
Halaman Uatama: http://www.solidamor.org | Bahasa Inggeris: http://www.solidamor.org/english/english.html


Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e (25-31 Jan 2001) 
Diperbarui: 18 November 2001

Konferensi ini mengusulkan agar definisi yang sudah diakui dunia internasional tentang pembangunan berkelanjutan akan dipakai di Timor Lorosa’e, yaitu: “pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”. Pembangunan berkelanjutan menjawab keterkaitannya antara lingkungan hidup, ekonomi dan kesejahteraan sosial. ... Kemajuan hanya dapat dicapai apabila ada keberanian untuk mengambil tindakan. Tindakan-tindakan untuk memulai penerapanpembangunan berkelanjutan sebaiknya dimulai hari ini, dan sebaiknya tidak ditunda-tunda untuk dilakukan suatu saat nanti di masa depan.
Alamat: C/- Timor Aid PO Box 651 Nightcliff NT 0814 Australia
Kontak Person: Carrie Deutsch ph 0438 003 037 Email: cdeutsch@metz.une.edu.au
Lihat juga:
Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa’e: http://www.pcug.org.au/~wildwood/01jansustainableb.htm
Rekomendasi: Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa’e: http://www.pcug.org.au/~wildwood/01janrecommendationsb.htm
Dokumen berikut adalah ringkasan hasil-hasil lokakarya: http://www.pcug.org.au/~wildwood/01janoutcomesb.htm
Lingkungan Hidup dan Masyarakat Sipil: http://www.pcug.org.au/~wildwood/01janfoe.htm
Persepsi Orang Timor Lorosa'e Tentang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup: http://www.pcug.org.au/~wildwood/01jandidi.htm
Download laporan lengkap konferensi [PDF and zip]: http://members.tripod.com/sd_east_timor/
Halaman Uatama: http://members.tripod.com/sd_east_timor/

BD Surat infornasi mingguan mengenai TL
Halaman Uatama | Bahasa Tetum | Bahasa Portugis | Cari situs-Web ini
Situs-Web: http://www.pcug.org.au/~wildwood | Email: wildwood@pcug.org.au